Membangun Kepercayaan Publik: Kompensasi Atau Ganti Rugi Bagi Penerima Vaksin Yang Menderita Efek Samping Ataupun Kematian

0
0
Membangun Kepercayaan Publik: Kompensasi Atau Ganti Rugi Bagi Penerima Vaksin Yang Menderita Efek Samping Ataupun Kematian

Membangun Kepercayaan Publik: Kompensasi Atau Ganti Rugi Bagi Penerima Vaksin Yang Menderita Efek Samping Ataupun Kematian
Oleh: Arjana Bagaskara Solichin, SH., Advokat dan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Pengantar

Presiden RI telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut “Perpres No.99/2020) sebagai dasar hukum percepatan pengadaan Vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi dalam rentang waktu 2020-2022[1] kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan karena Perpres No. 99 tersebut, hanya mengatur 4 ruang lingkup yaitu: (1) pengadaan Vaksin COVID-19; (2) pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; (3) pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan (4) dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.[2] Sedangkan, terkait kompensasi ataupun pemberian ganti rugi kepada penerima vaksin yang menderita efek samping yang parah (adverse effect) ataupun kematian tidak diatur dan disinggung sama sekali.

Dalam diskursus publik di media sosial, isu keberhasilan uji klinis Vaksin Covid-19 tersebut terus berkembang tanpa menemukan konklusi. Bahkan lebih dari itu, seorang Wakil Menteri menyatakan bahwa ada sanksi pidana bagi siapa saja yang menolak untuk divaksin. Isu-isu tersebut menurut Penulis harus segera dijawab oleh Pemerintah, terutama terkait apakah ada kompensasi ataupun ganti rugi kepada penerima vaksin yang menderita efek samping setelah divaksin.

Produsen Vaksin Meminta Kebal Hukum Ke Pemerintah RI Dan Adanya Kasus Kematian Pasca Vaksin Di Negara Lain

Ketika salah satu produsen vaksin dari Amerika Serikat [3] meminta agar diberikan kekebalan dari tuntutan hukum (legal immunity) kepada Pemerintah RI, maka timbul pertanyaan selanjutnya, jika vaksin tersebut benar-benar aman secara medis, seharusnya pihak produsen tidak perlu khawatir bila ada tuntutan di kemudian hari. Salah satu ketakutan dan kekhawatiran publik atas keamanan vaksin covid-19 tersebut adalah sejauh apa tingkat keamanan vaksin yang masuk ke dalam tubuh mereka? Dan, bila vaksin tersebut menimbulkan efek samping yang parah atau bahkan menyebabkan kematian, siapa yang patut diminta pertanggungjawaban secara hukum?

Ketakutan dan kekhawatiran tersebut bukan tidak beralasan ketika membaca adanya kasus kematian penerima vaksin covid-19 di berbagai negara, seperti yang terjadi di Norwegia[4]. Oleh karenanya menurut penulis adalah sangat menyakitkan bila benar produsen vaksin meminta perusahaannya kebal dari tuntutan hukum, dengan kalimat sederhana ingin lepas dari tanggung jawab hukum.

Potensi Dokter Pemberi Vaksin Digugat Berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan Dan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen

Bahwa bila kita menganalogikan bahwa penerima vaksin adalah pasien sedangkan dokter atau rumah sakit sebagai pemberi vaksin, maka berdasarkan Pasal 58 UU Kesehatan No. 39 Tahun 2009 memberikan ruang kepada seseorang untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Akan tetapi, pihak penerima vaksin kemungkinan besar akan mengalami kesulitan untuk membuktikannya. Dan, di sisi lain, pihak dokter atau rumah sakit akan beralasan bahwa pihak produsen vaksin lah yang bertanggung jawab ataupun BPOM lah yang bertanggung jawab sebagai pemberi izin edar (emergency use authorization).

Namun, bila kita menganalogikan bahwa penerima vaksin adalah pasien sedangkan dokter atau rumah sakit adalah pemberi jasa, maka berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, maka dokter atau rumah sakit berpotensi untuk digugat yang kemungkinan besar keduanya akan mengalami kesulitan dalam beban pembuktian (Pasal 28) di Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Bagaimana dengan pertanggungjawaban PT. BF (Persero) sebagai pelaksana pengadaan Vaksin?

Berdasarkan Surat BPOM kepada PT. BF (Persero)[5] tertanggal 11 Januari 2021, maka PT. BF telah memegang izin edar obat dalam keadaan darurat (emergency use authorization) berupa vaksin jenis CORONAVAC, dimana dalam Surat tersebut dinyatakan bahwa PT. BF bertanggung jawab terhadap mutu vaksin tersebut. Bila Surat tersebut adalah dasar permintaan ganti rugi yang diajukan oleh penerima vaksin yang menderita efek samping parah ataupun risiko terburuknya adalah kematian, maka bisa dibayangkan akan ada berapa banyak gugatan yang diajukan terhadap PT. BF?

Tentu saja, penulis meyakini bahwa Pemerintah sudah memiliki pemikiran dan pertimbangan yang mendalam atas potensi tersebut di atas. Oleh karenanya, bersamaan dengan tulisan ini Penulis bermaksud memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah RI untuk segera membuat skema kompensasi ganti rugi kepada pihak penerima vaksin yang terbukti mengalami efek samping parah ataupun kematian. Karena apabila mereka harus menempuh jauh dan lamanya proses beracara di pengadilan dan putusan yang bersifat final, maka sudah dapat dipastikan bahwa tindakan penyelamatan hampir tidak mungkin dilakukan. Atau, kemungkinan terburuknya adalah semakin banyak warga negara yang resisten terhadap vaksinasi. Ancaman adanya pidana pun tidak akan efektif mengingat over capacity lapas-lapas di Indonesia dan akan kontra-produktif dengan kebijakan asimilasi narapidana yang sedang dilakukan Kemenkumham.

Perbandingan Di Negara Lain

Dari penelitian Penulis, sejauh ini sudah ada 25 negara yang menolak memberikan kompensasi untuk sakit akibat vaksin (vaccine injuries). Walaupun demikian, khususnya di Amerika Serikat, Pemerintahnya sudah menyediakan National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP). Sementara di Inggris, pemerintahnya telah membuat kebijakan kompensasi bernama Vaccine Damage Payments Scheme (VDPS) berupa penerimaan bebas pajak (a tax-free lump sum of up to £120,000 (about $161,676)[6]. Bagaimana dengan Indonesia?

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Arjana Bagaskara Solichin, SH., Advokat dan Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.


[1] Pasal 2 ayat (4) Perpres No. 99/2020.

[2] Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 99/2020.

[3] Lihat https://amp.kontan.co.id/news/pfizer-minta-kebal-hukum-tuntutan-atas-efek-samping-vaksin-corona-ke-pemerintah-ri diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 20.05 WIB.

[4] https://newssetup.kontan.co.id/news/pasca-disutik-vaksin-covid-19-23-warga-norwegia-meninggal-dunia diakses pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 20.30 WIB.

[5] https://covid19.go.id/p/berita/persetujuan-penggunaan-obat-dalam-kondisi-darurat

[6] Lihat https://thehill.com/homenews/news/528712-britain-will-compensate-citizens-for-any-covid-19-vaccine-side-effects?amp diakses pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*