Dalam jangka panjang, kekuatan Indonesia bukan hanya pada ekspor barang dan jasa, melainkan pada kemampuannya membangun tata kelola data yang kredibel, tegas, dan berdaulat. Kesepakatan dagang ini baru langkah awal. Ujian sesungguhnya ada pada implementasinya.
Ketika Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat pada Februari 2026, perhatian publik tertuju pada tarif, akses pasar, dan ekspor komoditas. Namun di balik itu, terdapat klausul yang jauh lebih strategis dan berdampak jangka panjang: komitmen mengenai transfer lintas batas data pribadi dalam kerangka perdagangan digital.
Dalam konteks ekonomi modern, data bukan lagi sekadar informasi. Data adalah aset, komoditas, dan bahkan instrumen geopolitik. Karena itu, klausul yang membuka ruang transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat tidak bisa dipandang sekadar sebagai bagian teknis dari kerja sama perdagangan. Ia menyentuh aspek fundamental: hak privasi warga negara dan kedaulatan digital Indonesia.
Baca juga: Menyibak Temuan Terkini OJK Soal Manipulasi Pasar dan Rekayasa IPO
Berdasarkan dokumen dan pemberitaan resmi, Indonesia memberikan kepastian mengenai kemampuan pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, dengan pengakuan bahwa yurisdiksi Amerika Serikat dianggap memberikan tingkat pelindungan yang memadai menurut hukum Indonesia. Kesepakatan ini juga mencakup komitmen untuk memfasilitasi arus data lintas batas secara tepercaya, memperkuat kerja sama keamanan siber, serta menghindari kebijakan diskriminatif terhadap layanan digital asal AS.
Dari perspektif bisnis, klausul ini tentu menguntungkan. Perusahaan teknologi global, penyedia layanan cloud, fintech, e-commerce, dan platform digital akan memperoleh kepastian hukum untuk memindahkan data lintas negara tanpa hambatan regulatif yang berlebihan. Ekosistem investasi digital pun menjadi lebih atraktif.
Namun sebagai corporate lawyer, saya melihat persoalan ini tidak bisa berhenti pada kemudahan arus data. Pertanyaannya, apakah mekanisme tersebut selaras dengan rezim Pelindungan Data nasional?
Transfer Data dalam UU PDP
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang berlaku efektif penuh sejak Oktober 2024. UU ini menegaskan bahwa transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila:
- Negara tujuan memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi;
- Terdapat jaminan pelindungan yang mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum; atau
- Terdapat persetujuan eksplisit dari subjek data.
Artinya, prinsip dasarnya adalah kehati-hatian. Pengendali data di Indonesia tetap bertanggung jawab atas data yang ditransfer. Transfer lintas batas bukanlah pembebasan tanggung jawab, melainkan perluasan kewajiban pengawasan.
Dalam konteks ini, pengakuan bahwa Amerika Serikat memiliki tingkat pelindungan memadai menjadi isu sentral. Secara global, sistem pelindungan data AS bersifat sektoral dan terfragmentasi. Tidak terdapat satu undang-undang federal tunggal yang setara dengan rezim komprehensif seperti GDPR di Eropa atau UU PDP di Indonesia. Maka, pertanyaan hukum yang muncul adalah: berdasarkan parameter apa Indonesia menyatakan adanya kesetaraan tingkat pelindungan?
Jika pengakuan tersebut bersifat politis tanpa uji kesetaraan normatif dan teknis, maka potensi konflik norma dengan UU PDP terbuka lebar.
Risiko Ketidaksesuaian Standar
Risiko pertama adalah ketidaksesuaian standar pelindungan. Dalam praktiknya, data warga Indonesia yang diproses di Amerika Serikat dapat tunduk pada mekanisme hukum setempat, termasuk kewenangan aparat penegak hukum AS untuk mengakses data tertentu berdasarkan regulasi keamanan nasional mereka.
Dalam situasi tertentu, subjek data Indonesia mungkin tidak memiliki akses efektif untuk menuntut atau mengajukan keberatan atas pemrosesan data tersebut di yurisdiksi asing. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan perlindungan hak.
Jika terjadi pelanggaran data atau penyalahgunaan pemrosesan, siapa yang bertanggung jawab? Secara normatif, pengendali data di Indonesia tetap memikul tanggung jawab. Namun secara praktis, proses penegakan lintas yurisdiksi tidak sederhana.
Isu Kedaulatan Digital
Dimensi kedua yang lebih strategis adalah kedaulatan digital. Data warga negara merupakan bagian dari kedaulatan negara. Ketika suatu negara menyepakati pembukaan arus data lintas batas tanpa pembatasan jelas, maka negara tersebut secara tidak langsung berbagi kontrol atas ekosistem datanya.
Lebih jauh, adanya kewajiban komunikasi atau konsultasi sebelum Indonesia membuat perjanjian digital lain yang berpotensi memengaruhi kepentingan Amerika Serikat dapat ditafsirkan sebagai pembatasan ruang kebijakan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi fleksibilitas Indonesia untuk membangun arsitektur regulasi digital yang independen.
Bagi pelaku usaha, stabilitas regulasi memang penting. Namun stabilitas tidak boleh mengorbankan prinsip konstitusional mengenai pelindungan hak privasi warga negara.
Kewajiban Pengendali Data
Dari perspektif korporasi, kesepakatan ini bukan berarti perusahaan bebas memindahkan data tanpa kontrol. Justru sebaliknya, perusahaan harus semakin berhati-hati.
Pengendali data tetap wajib:
- Melakukan penilaian dampak pelindungan data (data protection impact assessment) untuk transfer lintas batas;
- Memastikan adanya klausul kontraktual standar yang menjamin kepatuhan;
- Menjamin transparansi kepada subjek data;
- Menyediakan mekanisme pengaduan dan remediasi yang efektif.
Jika tidak, perusahaan berpotensi terkena sanksi administratif, denda, hingga gugatan perdata berdasarkan UU PDP.
Kesepakatan dagang tidak menghapus kewajiban domestik. Kesepakatan ini hanya menjadi pembuka pintu, namun tata cara melangkah tetap tunduk pada hukum nasional.
Butuh Pengaturan Turunan yang Tegas
Agar tidak terjadi kekosongan atau ambiguitas, pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksana yang menjelaskan:
- Parameter objektif penilaian “tingkat pelindungan memadai”;
- Mekanisme pengawasan oleh otoritas Pelindungan Data;
- Standar teknis keamanan minimum bagi penerima data di luar negeri;
- Prosedur notifikasi dan pelaporan pelanggaran lintas batas.
Tanpa kejelasan ini, pelaku usaha akan menghadapi ketidakpastian hukum. Dan ketidakpastian hukum dalam isu data jauh lebih berbahaya daripada hambatan tarif.
Tidak dapat disangkal bahwa ekonomi digital memerlukan interoperabilitas data. Tanpa arus data lintas batas, layanan cloud, kecerdasan buatan, fintech, hingga e-commerce global tidak dapat berfungsi optimal. Indonesia tidak bisa menutup diri dari arus tersebut.
Namun keterbukaan harus dibarengi tata kelola. Pelindungan Data bukan penghambat investasi, namun fondasi kepercayaan. Tanpa kepercayaan publik terhadap keamanan dan integritas data mereka, ekonomi digital akan rapuh.
Kesepakatan Indonesia–AS membuka peluang besar bagi transformasi digital. Tetapi juga menjadi ujian, apakah Indonesia mampu menegakkan rezim Pelindungan Data secara konsisten di tengah tekanan geopolitik dan kepentingan perdagangan?
Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memegang salah satu cadangan data paling berharga di kawasan. Keputusan untuk memfasilitasi transfer lintas batas harus dipastikan tidak mereduksi hak subjek data dan tidak melemahkan kedaulatan digital.
Perdagangan boleh bebas, tetapi hak privasi tidak boleh menjadi komoditas tawar-menawar.
Bimo Prasetio, Corporate Lawyer dari kantor kantor hukum BP Lawyers Counselors at Law






































