Menelisik Peran Notaris Terkait Beneficial Ownership
Upaya untuk terus menciptakan transparansi atas beneficial ownership (kepemilikan manfaat yang sebenarnya) terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri...
Begini Roadmap Beneficial Ownership Versi EITI Indonesia
Isu Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya semakin menghangat. Pasca kasus Panama Papers yang sempat menghebohkan, kini Pemerintah Indonesia sedang menyusun Peraturan Presiden...
TII Dukung Transparansi Beneficial Ownership Sebagai Komitmen Global untuk Melawan Korupsi
Sebagai negara anggota G20, Indonesia pada 2014 telah menyepakati High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi...
Perpres Beneficial Ownership Diharapkan Dapat Membantu PPATK Untuk Penelusuran Aliran Dana
Dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemilik manfaat yang sebenarnya (Beneficial Ownership). Perpres ini merupakan regulasi...
Korporasi Didorong Untuk Melakukan Keterbukaan Beneficial Ownership
Kepala Bagian Legislasi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi Muslim mendorong kepada seluruh korporasi untuk melakukan transparansi dari Beneficial Ownership (BO) atau...
Komisi VIII DPR: 2019, Semua Produk Wajib Bersertifikat Halal
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Ahmad mengingatkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, batas akhir dari sertifikasi itu...
Dukung BPJPH, Komisi VIII Siap Back Up Keperluan Jaminan Produk Halal
Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Noor Ahmad menuturkan bahwa pihaknya siap memback-up keperluan dalam penyeleggaraan jaminan produk halal yang akan dilakukan...
Menag Berharap BPJPH Dapat Membawa Perubahan Besar Dalam Pengembangan Industri Halal Domestik
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dengan diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan...
Bea Cukai: Jaminan Rp100 Juta dalam PP No.20/2017 untuk Cover Biaya Operasional
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 (PP 20/2017) yang telah diundangkan awal Juni 2017 lalu menyebutkan bahwa dalam hal dilakukannya permohonan penangguhan, salah satu...
Menag Bangga Sertifikasi Halal MUI Telah Diakui Dunia
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengaku bangga dan mengapresiasi standarisasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan...
