Efektivitas Pasal 100 ayat (3) UU Merek Sebagai Sanksi Pidana Bagi Oknum Pemalsu Produk di Masa Pandemi Covid-19

0
192
Efektivitas Pasal 100 ayat (3) UU Merek Sebagai Sanksi Pidana Bagi Oknum Pemalsu Produk di Masa Pandemi Covid-19

Efektivitas Pasal 100 ayat (3) UU Merek Sebagai Sanksi Pidana Bagi Oknum Pemalsu Produk di Masa Pandemi Covid-19

Penggunaan Pasal 100 ayat (3) UU Merek dalam strategi penuntutan untuk menjerat oknum pelaku dinilai kurang tepat karena bentuk deliknya yang khas dan juga merupakan delik aduan. Maka, lebih baik digunakan  Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan, yang mana Pasal tersebut merupakan delik formil biasa dan tidak ada akibat yang dikualifisir, serta ancaman pidananya lebih tinggi hingga 15 tahun.

Rabu (20/5) lalu, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) menyelenggarakan webinar dengan tema: “Bagaimana Sanksi Bagi Pemalsu Produk di Masa Pandemi Covid-19 ini?”. Hadir sebagai moderator dalam acara tersebut yaitu Legal Advisor MIAP & Praktisi Kekayaan Intelektual, Widyaretna Buenastuti Wihardijono.

Acara ini diadakan atas dasar adanya segelintir oknum yang masih saja mengedarkan produk palsu di tengah pandemi Covid-19 ini. Terutama, terkait obat dan hand sanitizer yang marak dipalsukan. Hal tersebut mengakibatkan pemegang hak merek tidak hanya mengalami kerugian  ekonomi, tetapi tentu saja perbuatan itu juga membahayakan bagi konsumen.

Lantas apakah aparat penegak hukum bisa mengefektifkan penerapan Pasal 100 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016) yang menyebutkan, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 Miliar.” Kemudian, bagaimana strategi penuntutan yang bisa dilakukan oleh Jaksa dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana (concursus idealis)?

Pada kesempatan itu, Head of Legal Department Kalbe Group, Maria T. Febiola mengatakan, bahwa pihaknya telah mengalami masalah pemalsuan obat sudah sejak lama.  Menurut Maria, pemalsuan itu terjadi mulai dari produk obat sampai dengan produk hand sanitizer.

“Memang yang bahaya adalah sebetulnya obat-obatan yang merupakan obat minum, obat farmasi bukan yang non-farmasi. Ada yang melakukan penyalahgunaan kemasan produk dan merek dagang dan itu kemudian dijual-belikan di PBF-PBF (Pedagang Besar Farmasi). Kemudian, ada juga yang mengemas obat generik dengan kemasan obat paten. Berikutnya juga ada yang menggunakan bahan baku palsu untuk bikin obat yang kemasannya dibuat seperti produk asli,” katanya.

Maria melanjutkan, hal-hal di atas menjadi masalah karena pada saat barang masuk ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan kemudian masyarakat menjadi konsumen, masyarakat akan berpikir bahwa obat yang dijual tersebut tidak ada masalah karena kemasan obat seperti kemasan obat aslinya.

“Ketika diminum kenapa tidak mempunyai efek? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Ada kasus seperti itu beberapa kali,” lanjutnya.

Maria menuturkan, beberapa tahun yang lalu, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap oknum pelaku pemalsu obat dengan melibatkan Kepolisian dan kasus itu sudah diproses. Bahkan kata Maria, pihaknya sudah bisa memastikan bahwa produk-produk tersebut memang telah dipalsukan.

“Kalau waktu itu kita masuknya melalui UU Perlindungan Konsumen karena memang ada laporan dari konsumen. Kemudian tim internal kita di lapangan juga sering menyisir ke apotek-apotek dan ke PBF-PBF terkait ada atau tidaknya produk kita yang disalahgunakan,” ucapnya.

Maria menerangkan, beberapa waktu silam pemalsuan hand sanitizer dari produknya sempat masuk ke beberapa Rumah Sakit. Menurutnya, produk hand sanitizer dari Kalbe terdiri atas dua jenis, yakni handy clean dan e-care.

E-care ini yang banyak masuk ke Rumah Sakit. Pada saat produk kita ada di Rumah Sakit, dan pastinya orang akan berpikir bahwa ini produk pasti oke. Ternyata memang produk tersebut sempat diperjualkan di online shop dan dipalsukan. Bahwa, seharusnya produk itu dengan tutup plastik diganti hanya dengan plester lakban saja dan warna dalamnya juga berbeda, yang mana warna pinknya lebih muda, kemudian pada saat digunakan hanya ada sensasi dingin saja. Itu yang kita tidak tahu dioplos dengan apa,” bebernya.

Kata Maria, adapun tindakan hukum yang diambil semasa pandemi Covid-19 ini, ialah dengan melakukan takedown notice si-penjual-penjual pada online shop tersebut.

“Seperti biasa ada yang kemudian langsung nurut, tapi juga ada yang ngeyel,  yang mana itu terjadi pada produk handy clean. Buat kita susahnya di lapangan, beberapa kali sempat kejadian untuk produk vitamin, kita takedown notice, dia (baca: oknum) tutup toko yang satu, kemudian dia buka lagi di toko yang lain. Jadi kita itu kejar-kejaran dan tidak ada selesainya, dan hal-hal seperti itu yang harus kita pantau setiap saat,” tukasnya

Sebagai penutup Maria berharap, agar  adanya kerjasama lintas sektoral, hal ini akan memudahkan pihaknya untuk melakukan pengaduan terhadap oknum pemalsu obat dan hak merek.

“Kalau disuruh satu-satu, ujung-ujungnya kita merasa seperti dilempar-lempar, di sini mentok dan ke sana juga mentok,” jelasnya

Di acara yang sama, Head of Legal Department Enesis Group, Asraf Razak mengatakan, Enesis sebenarnya adalah pelopor dari produk hand sanitizer dengan nama Antis (baca: produk hand sanitizer) yang diproduksi pertama kali sekitar tahun 1995. Menurutnya,  di masa pandemi ini ada suatu hikmah, yang mana Antis tiba-tiba menjadi suatu produk yang sangat dicari dengan peningkatan produksi hingga 16 kali lipat.

Asraf menyebutkan, pemalsuan hand sanitizer di masa pandemi mempunyai akibat yang cukup fatal. Menurut Asraf, dalam hand sanitizer minimum harus terkandung 70 persen alkohol untuk bisa menghilangkan bakteri ataupun virus yang menempel di tangan.

“Kita tidak tahu apakah produk-produk yang dipalsukan tersebut sudah memenuhi standar 70 persen alkohol. Bisa dibayangkan seandainya konsumen memakai Antis dan kemudian merasa sudah aman cuci tangan, ternyata tidak berefek apapun. Tapi tentu aspek ekonominya sangat tinggi terhadap kerugian yang diperoleh apabila ada barang palsu yang beredar di masyarakat,” sebut Asraf.

Asraf menerangkan, terhadap beberapa produk yang terindikasi palsu di marketplace online, pihaknya telah menyampaikan takedown notice dan hanya sebatas itu langkah yang bisa diambil di masa pandemi Covid-19 ini.

“Sebelumnya, banyak produk-produk Enesis yang sempat dipalsukan, seperti soffel lotion nyamuk, itu juga sempat dipalsukan. Kita berhasil melakukan penindakan sampai kepada pabrikan pemalsunya melalui Kepolisian,” ungkapnya

Asraf menguraikan, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin pihaknya kejar, yang mana seharusnya pihak marketplace bisa bekerjasama dengan pemegang merek, untuk mengetahui oknum atau pelaku yang memproduksi produk palsu ini.

“Sebenarnya marketplace ini bisa juga kita tuntut secara hukum karena mereka telah mengedarkan produk palsu. Saya beberapa Minggu yang lalu telah melakukan somasi terhadap suatu perusahaan retail dan kami menemukan Antis palsu di Samarinda yang dipajang di Supermarket. Adapun yang kita tuntut hanya sekedar tidak diedarkannya lagi produk tersebut dan meminta informasi siapa yang men-supply ke toko tersebut. Ujung-ujungnya memang ada semacam kepesimisan proses hukum bahwa apakah akan bisa menangkap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut,” jelasnya.

Asraf berujar, sebagaimana diketahui bahwa delik merek ini adalah delik aduan dan kendala pada umumnya yaitu pemegang merek tersebut berada di luar negeri, sehingga langkah-langkah yang diambil belum maksimal.

“Dan itu butuh waktu lama untuk pemberian kuasa dan sebagainya dan pada saat penindakan tempat pemalsu tersebut ternyata tidak mudah karena mungkin ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan mereka bisa bertahan lama melakukan aktivitas pemalsuan itu,” imbuhnya.

Selain itu, kesulitan lainnya kata Asraf, misalnya ditemukan produk di suatu toko, ketika dirinya melaporkan ke pihak Kepolisian, maka produk itu harus dibeli dulu.

“Harus ada bukti belinya dari toko tersebut dan baru aduan kita akan ditindaklanjuti. Kalau kita hanya bilang di toko itu ada produk palsu, itu tidak akan ditindaklanjuti oleh Kepolisian,” bebernya.

Asraf berharap, agar sosialisasi dari DJKI lebih ditingkatkan terkait penanganan sengketa khususnya dalam ranah pidana bagi pemalsu merek. Katanya, agar pemegang merek biasa merasa ada faktor-faktor yang mempunyai expertise penanganan tindak pidana merek, serta hasil yang diperoleh juga maksimum.

“Artinya kita bukan mau underestimate terhadap pihak Kepolisian, tapi kenyataannya sampai saat ini walaupun waktu itu berhasil ditemukan siapa pemalsunya, tetapi tidak ada pihak yang bisa ditangkap dan sebagainya,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Kepala Sub Direktorat Penindakan dan Pemantauan DJKI Kementerian Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun mengatakan, ada atau tidak adanya pandemi Covid-19 penegakan hukum pada Pasal 100 ayat 3 UU No. 20/2016 tentunya harus tetap ditegakan.

“Sesuai dengan tugas dan fungsi kami yaitu melakukan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual. Secara organisatoris DJKI memiliki Unit Eselon II yang namanya Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Tugas kami melakukan koordinasi, penindakan bahkan melakukan pemantauan terhadap barang-barang yang diduga melanggar HKI di masyarakat. Termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk yang dipegang Kalbe dan Enesis yang mana sudah dilakukan pemantaun secara online,” ujarnya.

Ronald menjelaskan, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sudah berdiri sejak tahun 2011 dengan nama Direktorat Penyidikan dan kemudian 2015 berubah nomenklaturnya menjadi Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

“Untuk memenuhi amanat UU merek dan Paten yang memang diamanatkan untuk dapat dilakukannya mediasi atau arbitrase dan bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Pada hari kami baru memiliki sesi penyelesaian sengketa dengan mediasi,” ucapnya.

Menurut Ronald, berdasarkan hasil pemantauannya, setidaknya ada enam modus operandi yang biasa dilakukan oleh oknum penjual obat palsu, yaitu: Pertama, merek menyerupai produk yang beredar di pasaran. Kedua, kemasan menyerupai produk yang beredar di pasaran. Ketiga, muncul lebih masif di tengah masa sulit, seperti pandemi Covid-19. Keempat, dijual secara daring. Kelima, dijual di toko retail. Keenam, harga dijual tinggi.

“Kalau harga dijual tinggi sepanjang barangnya itu barang asli, maka hal itu masih dapat dimaklumi. Dimana ada demand yang tinggi maka wajar kalau seorang pengusaha ingin mencari profit lebih daripada harga yang biasanya. Namun, yang menjadi permasalahan ketika harga jual tinggi tetapi kualitas barang ternyata palsu. Itu menurut saya paling jahat,” tuturnya.

Ronald menyebutkan, terkait penjualan produk-produk palsu tersebut, jika dilakukan menggunakan anggaran negara APBN atau APBD bisa diberdayakan UU Tindak Pidana Korupsi.

“Yang mana di dalam Pasal 2 dan penjelasannya mengatakan bisa dihukum dengan pidana mati. Sesuai Keppres No. 12/2020 pandemi Covid-19 sudah HKI bisa ditempuh melalui dua cara yang pertama secara perdata dan kedua secara pidana. Ronald berujar, dalam konteks ranah pidana, maka penyelesaian sengketa KI bisa dilakukan melalui dua jalur, yakni melalui penyidik Kepolisian RI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang KI.

“Kami tidak hanya mendorong kepada pemilik Hak Merek untuk melakukan pendaftaran maupun pencatatan HKI, tetapi kami juga memberikan perlindungan kepada para pemegang hak untuk melakukan ataupun menerima pengaduan apabila mereka merasa hak-haknya itu dilanggar,” terangnya.

Ronald menjelaskan, pemegang hak merek ataupun kuasanya dapat mengajukan pengaduan atau pelaporan terhadap adanya indikasi penyalahgunaan hak-hak merek mereka. Ia menerangkan, saat ini di DJKI sudah mempunyai sistem pengaduan secara online yang dinamakan e-pengaduan.

“Yang mana masyarakat tidak harus datang ke kantor DJKI cukup membuka situs https://pengaduan.dgip.go.id. E-pengaduan ini memang relatif baru sekitar tahun 2018 dan baru di-launching tahun 2019 oleh Dirjen, yang mana tujuannya untuk mempermudah masyarakat. Walaupun nanti ketika ada pemeriksaan hal-hal yang diperlukan dan karena ini proses hukum maka tetap diperlukan kedatangan dari pihak-pihak pelapor,” katanya.

Kata Ronald, saat ini pihaknya telah melakukan kerjasama di berbagai lintas sektoral terutama dengan bea cukai guna memudahkan dalam proses penyidikan.

“Dalam waktu dekat kita akan melakukan joint operation, kita fokus penanganan kekayaan intelektual dan bea cukai akan lebih luas. Kalau barang itu merupakan barang impor bukan diproduksi di Indonesia, maka bea cukai bisa menelusuri darimana alurnya, masuk dan dari jalur mana itu salah satu bentuk kerjasama kami dengan bea dan cukai. Tetapi dengan BPOM masih dalam penjajakan dan saya harap dalam waktu dekat bisa dikomunikasikan,” ucapnya.

Sebagai penutup Ronald mengatakan, bahwa pihaknya selalu siap melindungi setiap pemegang hak merek dan siap untuk bekerja melayani masyarakat khususnya pada saat pandemi Covid-19 ini. Bahkan pihaknya siap bekerja keras dan cepat, lebih cepat dari perkembangan virus Covid-19 itu sendiri.

Guna menjelaskan strategi penuntutan terhadap oknum pemalsu produk, Asisten Khusus Jaksa Agung RI, Narendra Jatna mengatakan,  selalu terjadi perdebatan jika ada UU yang sama-sama bersifat khusus, yang mana UU tersebut bisa dipakai sebagai dasar pemidanaan terhadap oknum pelaku, maka seharusnya UU mana yang akan dipakai.

“Ada UU Perlindungan Konsumen, UU Merek, dan UU Kesehatan,” ucapnya.

Menurut Narendra, penggabungan beberapa Pasal dengan berbagai UU yang berbeda, jika ditinjau dari common law system  di Amerika,  maka hal tersebut tidak menjadi persoalan.

“Sepanjang bisa dibuktikan, maka Jaksa di sana akan tuntut semuanya. Tidak ada persoalan strategi penuntutan UU apa yang mau dipakai,” lanjutnya.

Narendra menuturkan, beda halnya dengan rezim hukum yang dipakai di Indonesia. Menurutnya, kalau melihat dari UU Merek khususnya Pasal 100 ayat (3), bahwa sesungguhnya filosofi UU tersebut terhadap orang yang tidak memakai izin, memproduksi memakai sesuatu, tetapi tidak memakai licence (baca: lisensi).

“Bukan perbuatan jahat. Lalu bagaimana konteksnya jika yang dipalsukan itu alat kesehatan? Mesti diingat filosofi UU Merek ini sangat dekat dengan keperdataan terutama hak kebendaan. Ini kan orang yang tidak membayar license untuk menggunakan suatu produk tertentu, makanya deliknya delik aduan. Sama seperti pencurian dalam keluarga, kenapa delik aduan? karena sifat keperdataannya tinggi,” tukasnya.

Ia menjelaskan, apabila pasal dalam UU Merek dijadikan sebagai dasar untuk memberantas kejahatan, maka dasar hukum tersebut belumlah terlalu tepat. Lebih lanjut Narendra menerangkan, rumusan delik pada Pasal 100 ayat (3) UU Merek tersebut, kalau dalam literatur mempunyai sifat yang sangat khas.

“Disebutkan deliknya delik formil yang menggunakan merek tanpa izin, tapi ada kata mengakibatkan. Jadi, ini sebetulnya masuk dalam kelompok delik formil dengan akibat yang dikualifisir. Sehingga, pembuktian keterlibatan, menggunakan ajaran kausalitas, mesti jelas hubungan sebab akibatnya, apakah dia yang menyebabkan itu. Ini bukan delik materiil akibat yang ditimbulkannya tidak usah timbul,” tegasnya.

Narendra mengungkapkan, jadi pembuktiannya menggunakan ajaran kausalitas, bukan berarti hal ini menjadi lebih mudah. Katanya, pembuktian terhadap delik dalam UU Merek tersebut, mirip dengan pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

“Bahkan sebagian besar orang pidana pun kadang tidak tahu bahwa ini delik formil yang akibatnya dikualifisir. Anehnya ini delik formil dalam Pasal UU Merek tetapi ada akibatnya. Akibatnya tidak perlu timbul tapi harus ada hubungan sebab akibatnya. Saya yakin tidak banyak Penyidik, Hakim, maupun penegak hukum yang menganut ini dan literatur ini sepengetahuan saya baru ada satu buku dalam bahasa Indonesia yang membahas, yakni buku Achmad Sofyan,” tukasnya.

Narendra menegaskan, bahwa dari segi filosofi, pendekatan UU Merek orientasinya ke bisnis, kesehatannya dalam konteks akibat yang dikualifisir, tetapi bukan itu tujuan utamanya.

“Tujuan utamanya melindungi bisnis, jangan sampai orang yang punya merek sebenarnya jadi jatuh namanya. Karena apabila yang dijual mereknya tidak benar, mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, atau kematian manusia, sebenarnya yang dilindungi di sini bukan masyarakatnya tetapi pemilik mereknya, karena akibatnya saja yang dikualifisir,” sebutnya.

Narendra menerangkan, pemalsuan barang kesehatan itu masuk dalam concursus idealis. Menurutnya, yang mana perbuatannya satu, tetapi satu perbuatan tersebut bisa menimbulkan beberapa kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU Merek, UU Kesehatan, maupun UU Perlindungan Konsumen.

“Idealnya dikumulasi, secara teoritis dimungkinkan Jaksa mendakwa semuanya. Tapi tunggu dulu, jalan atau tidak dengan strategi penuntutan?,” pungkasnya.

Narendra menyebutkan, bahwa jika merujuk Pasal 196 dan 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka strategi penuntutannya lebih mudah.

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,  khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. (Pasal 196).

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)  tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. (Pasal 197).

Narendra mengatakan, terkait delik pada Pasal di atas adalah delik formil dan biasa, kemudian tidak ada akibat yang dikualifisir serta ancaman pidananya lebih tinggi hingga 15 tahun.

“Dengan pasal ini pun kalau tujuannya ingin menghukum orang lebih berat, UU ini lebih tepat. Lebih mudah pembuktiannya karena delik formil dan tidak perlu akibat yang dikualifisir. Indonesia tidak menganut pendakwaan dengan kumulasi murni  seperti yang diterapkan oleh Amerika, dan penerapannya tidak cocok di Indonesia,” bebernya.

Narendra melanjutkan, tujuan Jaksa mendakwa secara kumulatif ialah untuk memperberat pemidanaan. Kata Narendra, kalau perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan saat keadaan bencana nasional, maka berdasarkan Keppres No. 12/2020 merupakan suatu pemberatan.

“Sudah bisa pidana maksimal ditambah 1/3. Didakwakan salah satu saja entah UU Kesehatan, UU Merek, dan UU Perlindungan Konsumen  ditambah saat bencana ancamannya maksimal ditambah 1/3. Maksudnya tidak perlu semua didakwakan terkait strategi penuntutan. Kalau menggunakan UU Merek yang deliknya aduan, maka prosesnya lebih panjang. Apalagi bila pemiliknya tidak berada di Indonesia,” tegasnya.

Sebagai penutup Narendra menyebutkan, terkait penegakan hukum di bidang kesehatan pada praktiknya banyak sekali penyidik yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, bisa dari KI, BPOM, dan dari Kepolisian.  Guna menciptakan penegakan hukum yang terpadu Narendra memberikan saran.

“Seharusnya penyidik ketika menemukan kasus, langsung diskusi sama Jaksa, yang mana di Kejaksaan ada ruang konsultasi. Namun, kenyataannya, jarang atau bahkan tidak dipergunakan. Tandanya apa? penyidik tidak konsultasi. Kita terbuka sekali untuk konsultasi. Bahkan dulu ketika saya menjadi asisten pidana umum, penyidik pangkat apapun saya terima konsultasi. Bahwa seharusnya penyidikan yang sukses adalah penuntutan yang sukses, karena bahasa Belanda penyidikan dan penuntutan itu satu yaitu vervolging,” pungkasnya.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*