Ketua Persatuan Tenaga Medis Khawatir Atas Kampanye The New Normal di Indonesia

0
187
Ketua Persatuan Tenaga Medis Khawatir Atas Kampanye The New Normal di Indonesia

Ketua Persatuan Tenaga Medis Khawatir Atas Kampanye The New Normal di Indonesia

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) khawatir jika the new normal diterapkan tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga bisa menjadi bumerang dalam peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Pemerintah Indonesia belakangan menggaungkan istilah the new normal atau pola hidup normal versi baru yang menuntut warga hidup berdamai dan berdampingan dengan pandemi Covid-19 yang belum kelihatan ujungnya. Dalam the new normal, ada indikasi bahwa beberapa sektor kegiatan yang tadinya ditutup akan dibuka kembali. Namun, skenario the new normal ini berpotensi menciptakan peningkatan kasus Covid-19 lagi dan berimbas pada tenaga medis, khususnya para perawat.

Menanggapi hal ini, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah mengungkapkan kekhawatirannya, dirinya khawatir dengan adanya kampanye tersebut akan ada banyak eskalasi kasus. Menurutnya, jika kasus meningkat, maka para tenaga medis juga yang menjadi ujung tombak.

“Menjadi kegamangan tersendiri bagi perawat karena itu tadi, berarti masih lama kami akan bertugas seperti hari ini,” katanya kepada wartawan, Kamis (20/5) lalu.

Harif menuturkan, sulit dibantah, para perawat bersama dokter dan tenaga medis lain merupakan kalangan yang paling rentan dengan risiko terpapar Covid-19.

“Mereka bekerja sekitar 8 jam sehari dan selama itu pula tubuh mereka dibungkus alat pelindung diri lengkap. Mereka berhubungan langsung dengan pasien suspect maupun positif Covid-19 di tempat paling terpapar,” ujarnya.

Hingga saat ini, kata Harif, berdasarkan, data PPNI ada 20 perawat pasien Covid-19 telah meninggal dunia, 59 saat ini positif Covid-19, dan 68 perawat kini tengah dirawat sebagai pasien suspect maupun positif Covid-19.

“Tingkat kematian tenaga medis Indonesia ternyata sekitar 6,5 persen dari total kematian akibat Covid-19 data dari The Conversation. Itu tinggi sekali, sementara negara lain (rata-rata global kematian tenaga medis 0,3 persen. Artinya, memang kita merasa tidak dilindungi kalau demikian caranya,” ucapnya.

Harif menyebutkan, jumlah itu diperkirakan bakal meningkat seiring dengan potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat penerapan the new normal jika tak dibarengi protokol kesehatan.

“Tak ada garansi the new normal diimbangi dengan protokol ketat. Hingga hari ini, praktis para perawat sudah hampir 3 bulan para perawat tak bisa pulang ke rumah karena menjalani tugas ini. Saya tidak meragukan dedikasi dan idealisme para perawat, namun wajar apabila para perawat merasa gamang, ” ungkapnya.

Terlebih lagi kata Harif, bukan hanya the new normal, pemerintah juga akan melakukan pengurangan PSBB, sesuatu yang diklaim oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, berbeda dengan pelonggaran PSBB.

“Masalahnya, yang mau diimplementasikan oleh pemerintah adalah relaksasi PSBB. Kalau new normal-nya orang harus jaga jarak, ya bagus-bagus saja. Jangan seperti di bandara kemarin, itu bukan new normal namanya. Mau mal buka, kantor buka, tapi protokol kesehatan harus tetap diterapkan, jarak antar orang 1 meter, banyak fasilitas cuci tangan, pakai masker. Tapi kalau kita lihat konteks hari ini, orang-orang kita disiplinnya sangat kurang, PSBB belum dilonggarkan saja sudah banyak pelanggaran, apalagi jika nanti dilonggarkan,” tegas Harif.

Harif berharap, agar para perawat dapat segera bernapas lega, semakin hari semakin surut, dan semoga the new normal betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

6 Syarat Negara Terapkan The New normal Versi WHO

Dilansir dari situs resminya, Direktur Regional WHO untuk Eropa, Henri P. Kluge mengatakan, pihaknya telah merilis enam panduan bagi negara-negara yang ingin beralih ke fase new normal. Menurutnya, keenamnya syarat tersebut harus menitikberatkan pada tanggung jawab penuh pemerintah, bukan semata kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. Adapun sebagai berikut:

Pertama, negara tersebut harus memiliki bukti bahwa penularan Covid-19 dapat dikendalikan.

Kedua, kapasitas sistem pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit dipastikan sanggup mendeteksi, mengisolasi, memeriksa, dan melacak serta mengkarantina orang-orang yang kemungkinan berhubungan dengan pasien Covid-19.

Ketiga, risiko merebaknya wabah sanggup ditekan di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti rumah-rumah para lansia hingga tempat-tempat berkerumun.

Keempat, sistem pencegahan di tempat-tempat kerja dapat diukur secara pasti, melalui physical distancing, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan etika batuk/bersin.

Kelima, risiko penularan kasus impor dapat ditangani.

Keenam, komunitas-komunitas/warga bisa “bersuara” (soal pandemi) dan dilibatkan dalam transisi menuju new normal.

Di samping itu, panduan tersebut sebetulnya ditujukan untuk negara-negara Eropa, karena beberapa negara di sana mulai menunjukkan tanda-tanda membaik berdasarkan kajian ilmiah, seperti Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, dan Swiss. Sementara itu, Indonesia masih bergelut dengan kenaikan kasus Covid-19 setiap hari dengan masalah minimnya pemeriksaan.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari aktual Worldometers per Senin (18/5) lalu menyebutkan,  antara 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia, kemampuan tes Covid-19 Indonesia paling buruk.

India dan Pakistan memeriksa 1,6 orang per 1.000 penduduk, Brazil memeriksa 3,4 orang per 1.000 penduduk. dan Amerika memeriksa 33 orang per 1.000 penduduk. Sedangkan Indonesia hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk.

Di region Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negeri jiran Malaysia yang memeriksa 13 orang per 1.000 penduduk dan Filipina yang memeriksa 2 orang per 1.000 penduduk.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Abdullah Azwar Anas, mengajak pemerintah daerah se-Indonesia bersiap menyambut konsep the new normal alias tatanan kehidupan baru untuk menghindari dampak buruk pandemi Covid-19 secara berkelanjutan. Menurutnya,  prinsip tata kehidupan baru berporos pada tiga hal.

Pertama, tetap memprioritaskan penanganan Covid-19 dengan terus memperbaiki berbagai mekanisme.

“Mulai ketersediaan tempat tidur isolasi, alat-alat kesehatan, pendeteksian, hingga mendukung langkah pemerintah pusat memperluas pengetesan berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR),” katanya kepada wartawan di Banyuwangi, Senin (18/5) lalu.

Kedua, disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

“Gelorakan protokol-protokol seperti cuci tangan pakai sabun, jaga jarak aman, memakai masker Hal ini bisa ditindaklanjuti di daerah, misalnya, dengan peraturan semua pengunjung pasar tradisional dan modern harus memakai masker, yang tak pakai masker dilarang masuk,” sebutnya.

Ketiga, secara bertahap kembali meningkatkan produktivitas ekonomi lokal.

“Sesuai analisis para ahli, pandemi akan benar-benar berakhir ketika vaksin ditemukan. Prediksinya, vaksin ditemukan paling cepat pertengahan 2021. Secara bertahap ekonomi lokal digerakkan lagi dengan prinsip produktif dan aman dari Covid-19 sesuai arahan Presiden dan Mendagri,” jelasnya.

 

Dengan tiga poros tersebut, Anas optimistis, kehidupan masyarakat berangsur membaik. Meski demikian, Anas mengingatkan bahwa tatanan masyarakat baru yang produktif dan aman dari Covid-19 harus dijalankan secara bertahap.

“Kajian epidemiologi tetap perlu menjadi rujukan agar tidak menimbulkan gelombang kedua wabah yang lebih mengkhawatirkan. Misalnya yang daerah wisata, sekarang mulai disiapkan konsep bersih, sehat, dan aman seperti dipaparkan Kementerian Pariwisata. Tatanan kehidupan baru adalah keniscayaan, tidak bisa ditolak, karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan menciptakan gaya hidup baru yang sadar protokol kesehatan untuk menunjang produktivitas ekonomi,” tutupnya.

 

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*