Erick Thohir Deregulasi Aturan BUMN, Gaji ‘Dobel’ Salah Satunya

Erick Thohir Deregulasi Aturan BUMN, Gaji ‘Dobel’ Salah Satunya
Image Source: Jemberkab.go.id

Erick Thohir Deregulasi Aturan BUMN, Gaji ‘Dobel’ Salah Satunya

“Perubahan yang dilakukan Erick Thohir pada aturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meliputi dipangkasnya 45 Peraturan Menteri (Permen) menjadi 3 Permen saja.”

Senin 27 Maret 2023, Erick Thohir secara resmi melakukan tindakan simplifikasi terhadap 45 Permen BUMN menjadi hanya 3 (tiga) Permen BUMN. Dilansir republika.co.id (27/03/2023), Erick menjelaskan, ketiga Permen tersebut terdiri atas Permen BUMN 01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL) BUMN, Permen BUMN 02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, serta Permen BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Baca Juga: Menteri BUMN: Banyak Dana Pensiun yang “Sakit”

Dilakukannya penyederhanaan tersebut, Erick sampaikan merupakan sikap adaptif BUMN dalam menghadapi persaingan global yang kian dinamis. Di samping itu, ‘penumpukan’ aturan yang selama terjadi malah justru menjadi penghambat bagi perkembangan dan pengembangan kemajuan BUMN.

“Kita mau berjalan, yang mengikat justru karena banyaknya aturan kita sendiri. Saya yakin 45 permen terkadang sudah out of date dengan situasi ekonomi global hari ini. Oleh karenanya, kita sudah sepakat, 45 permen ini adalah salah satu subjek yang harus kita deregulasi, dilenturkan. Bukan berarti kita tidak taat aturan main, karena rule of the game itu paling penting,” ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick juga memerintahkan kepada seluruh direksi dan komisaris BUMN guna melakukan sosialisasi dan menjadikan ketiga Permen BUMN tersebut sebagai guideline. Dengan dilakukannya simplifikasi ini, Erick berharap BUMN memiliki blue print baru yang dapat digunakan sebagai ‘senjata’ guna menghadapi globalisasi dan mengantisipasi perubahan yang terjadi begitu cepat.

“Kompetisi ini bukan hanya karena besarnya sebuah negara, ataupun situasi negara yang sudah berkembang. Akan tetapi, kecepatan dan kebijakan yang punya landasan. Tepat dan cepat, tapi ada landasannya,” tegasnya.

Diaturnya Larangan Gaji ‘Dobel’ Pada Regulasi Baru

Salah satu Permen yang disahkan sebagai tindak lanjut Menteri BUMN dalam melakukan simplifikasi aturan, ialah Permen BUMN 03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN (Permen BUMN No. 3 Th 2023). Terdapat hal yang menarik dalam Permen BUMN tersebut, yakni pelarangan terkait penerimaan gaji ‘dobel’.

Dilansir mediaindonesia.com (27/03/2023), Permen BUMN No. 3 Th 2023 mengatur terkait tidak adanya tambahan gaji atau remunerasi. Hal tersebut, mengakibatkan seluruh direksi yang merangkap jabatan sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN lain dilarang menerima gaji lebih dari satu gaji atau single income.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tedi Bharata selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, menegaskan rangkap jabatan direksi BUMN boleh dilakukan asalkan menjabat sebagai komisaris anak usaha BUMN dan bukan menduduki posisi komisaris utama, serta tidak mendapatkan lebih dari satu gaji. Dirinya menegaskan, ketentuan single income memiliki tujuan agar pejabat BUMN bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya.

“Jabatan rangkap komisaris dan direksi tidak akan dapat remunerasi. Remunerasi hanya diberikan sebagai direksi. Selain itu, apabila direksi diperlukan dalam mengawasi anak usaha itu diperbolehkan, tapi tetap harus fokus sebagai direksi di perusahaan yang bersangkutan,” ujar Tedi.

 

MIW

Dipromosikan