IHW: UU Cipta Kerja Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Pada Klaster Jaminan Produk Halal

0
140
IHW UU Cipta Kerja Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Pada Klaster Jaminan Produk Halal

IHW: UU Cipta Kerja Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Pada Klaster Jaminan Produk Halal

IHW (Indonesia Halal Watch) mempertimbangkan Judicial Review karena menilai perubahan UU Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja masih belum sesuai dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Setelah banyaknya perdebatan mengenai Undang-Undang Cipta kerja, akhirnya Presiden Joko Widodo resmi menandatangani UU Cipta Kerja pada Senin (02/11) dan diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020. Walaupun resmi diundangkan, UU Cipta Kerja masih menuai kontra salah satunya dari klaster sertifikasi halal. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah terdapat beberapa ketentuan halal yang belum sesuai dalam UU Cipta Kerja.

Ketidaksesuaian yang pertama adanya pernyataan halal (self-declare) dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang tercantum dalam Pasal 4A UU Cipta Kerja. “Kehalalan suatu produk apabila dinyatakan sendiri oleh Pelaku UMKM yang tidak berdasarkan fatwa halal dan penetapan kehalalan produk dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau Ormas Islam yang berbadan hukum, maka akan menimbulkan masalah ketidakpastian hukum di masyarakat atas kehalalan suatu produk,“ ucapnya melalui pesan singkat yang diterima KlikLegal, Selasa (3/11).

Selain itu, menurutnya pun perlu diingat bahwa produk UKM juga salah satu pemasok industri besar, maka apabila self-declare diperbolehkan dapat adanya tuntutan dari konsumen untuk menjamin kehalalan produk industri besar. 

Kedua, menurut Ikhsan belum adanya penetapan standar kehalalan untuk pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). “Hal ini berpotensi menjadi gangguan perekonomian dan menimbulkan public distrust atau ketidakpercayaan publik kepada satu produk yang sertifikasinya diterbitkan,” tuturnya.

Ketiga, Ikhsan pun menuturkan permasalahan auditor halal yang tidak tersertifikasi oleh MUI, padahal sebelumnya wajib adanya sertifikasi oleh MUI dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f UU JPH.

“Tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah, dengan standar yang telah dimiliki oleh MUI selama lebih dari 30 tahun,” lanjut Ikhsan.

Lebih lanjut, Ikhsan menyebutkan hilangnya kerjasama terkait dengan sertifikasi Auditor Halal dan akreditasi LPH. Terakhir adalah tambahan mengenai perpanjangan masa berlaku sertifikasi halal.

Berkaitan dengan perubahan UU JPH dalam UU Cipta Kerja, Ikhsan menuturkan bahwa IHW akan mengkaji lebih dalam terlebih dahulu sebelum melakukan judicial review yang menjadi salah satu pertimbangannya. Selain itu, dalam upaya menjalankan fungsi dan perannya IHW akan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum mengenai materi dalam peraturan lanjutan dari UU Cipta Kerja.

Untuk diketahui, UU Cipta Kerja sebelumnya disahkan oleh rapat Paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan mengalami beberapa perubahan pada halamannya. Dalam undang-undang ini pun mengatur mengenai sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

 

SR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*