Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar tidak mengeluarkan peraturan yang mempersulit investasi dan dirinya menegaskan tidak akan ragu-ragu menegur bila ada Kemeneritan atau lembaga negara yang masih menerbitkan peraturan seperti itu.
Sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Negara, Jokowi sempat memberikan teguran kepada kemennterian maupun lembaga negara yang dianggapnya masih merilis kebijakan yang justru menambah rantai birokrasi dan mempersulit investasi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh Jokowi, investasi amat diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi dan investasi, ya saya tegur,” ujar Jokowi sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/7).
Sementara dari sisi ekspor, dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan agar Indonesia mulai beranjak kepada pasar-pasar atau negara-negara yang selama ini belum tersentuh pasar ekspor Indonesia. Hal ini sebenarnya telah disampaikan Presiden berulang kali dalam kesempatan yang telah lalu.
“Karena ekspor pun kita masih berkutat pada pasar-pasar yang lalu terus, tradisional, tidak berani melangkah ke pasar-pasar nontradisional yang harusnya mulai digarap secara baik,” ucapnya.
Dua hal inilah yang terus dituntut oleh Presiden kepada jajarannya dalam berbagai kesempatan. Sebab, sebagaimana diketahui bersama, lembaga survei internasional “Gallup World Poll” dalam rilis terbarunya yang dipublikasikan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyebut bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tertinggi bila dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Iklim dan dukungan masyarakat tersebut tentu diharapkan dapat semakin menggenjot investasi dan perekonomian Indonesia.
Jokowi menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat tersebut harus dapat direspon dengan baik. “Kalau sudah dipercaya oleh rakyat itu bekerjanya lebih mudah. Peluang dan momentum seperti ini harus betul-betul kita gunakan dalam memutuskan hal-hal yang sulit,” ujar Jokowi.
Dalam hasil survei tersebut, Indonesia berada di atas sejumlah negara lain, yakni Swiss, India, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada. Atas capaian tersebut, Jokowi meminta jajarannya untuk terus menjalankan pelayanan publiknya secara efektif, merespons secara cepat keluhan-keluhan yang ada, dan cepat tanggap terhadap segala keluhan masyarakat.
Meski demikian, dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin disebutkan bahwa Presiden tetap memberikan evaluasi bagi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh jajarannya. Ia mengingatkan, agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan Peraturan Menteri (Permen).
“Tolong betul-betul ini sebelum mengeluarkan sesuatu dihitung, dikalkulasi, dan diberikan waktu untuk pemanasan terlebih dahulu. Komunikasinya dengan masyarakat dan pemangku kepentingan juga dilakukan terlebih dahulu,” ucapnya.
Menurut Jokowi, segala kebijakan menteri yang dibuat harus ditujukan untuk mempermudah dunia usaha untuk ekspansi dan berinvestasi. Karena hal tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan.
“Jangan sampai Permen itu memberikan ketakukan pada mereka untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, dan berekspansi,” tuturnya.
Dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri anggota kabinet kerja, Jokowi menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga memberikan perhatian penuh terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jokowi berpendapat bahwa tahapan-tahapan yang telah dilakukan saat ini sudah berada di jalur yang tepat.
“Saya minta Menko (menteri koordinator) untuk mengkoordinasi hal seperti ini. Ini sebetulnya urusan koordinasi saja,” pungkas Jokowi.
(RED)
