Menilik Revisi PP 82 Tahun 2012 Mengenai Data Center

0
25

Peraturan Pemerintah Tahun 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE) berharap selesai di revisi pada akhir 2018. Revisi yang sudah diwacanakan sejak awal 2016 tersebut sudah memasuki babak akhir, yaitu tahap sinkronisasi di Sekretaris Negara (Setneg) sebelum disahkan oleh Presiden.

Revisi PP PTSE dilatarbelakangi untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi terkini. Alasan lainnya ialah kewajiban penempatan fisik data center dan data recovery center tidak sesuai dengan tujuannya. Dimana pemerintah mengatur penempatan fisik data center dan data recovery ialah untuk melindungi dan menjamin data, bukan hanya secara fisik saja. Perubahan juga didasari karena dalam PP PTSE belum ada aturan yang mengatur mengenai penindakan bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Kemudian tujuan dari kewajiban ialah untuk penegakan hukum, menjamin kedaulatan negara, dan melindungi data warga negara.

“Pengklasifikasian bukan hanya soal penempatannya di luar atau di dalam, tetapi bagaimana control kita terhadap data itu. Saat marak kasus korupsi di Indonesia, ketika aparat penegak hukum hendak mencari data, mereka ke luar negeri, dan banyak datanya yang ditempatkan di luar negeri. Alat bukti yang dibutuhkan aparat penegak hukum banyak di luar yurisdiksi Indonesia. Sehingga dibuatlah salah satunya melihat kewajiban ada di pasal 17 tersebut,” ujar Anthonius Malau, Kasubdit Pengendalian Konten Internet Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Perubahan lainnya ialah kejelasan mengenai pihak yang terlibat dalam pemrosesan, pengelolaan dan penyimpanan data.  Kemudian pengaturan lokalisasi data berdasarkan klasifikasi data dibagi menjadi tiga yakni data elektronik strategis, data elektronik tinggi, dan data elektronik rendah. Khusus untuk data elektronik strategis, pengelolaan , pemrosesan, dan penyimpanan wajib ada di wilayah Indonesia. Selain itu, data ini juga harus diakses menggunakan jaringan sistem elektronik Indonesia. Sedangkan untuk data elektronik tinggi dan data elektronik rendah bentuk pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan dapat dilakukan di luar wilayah Indonesia.

Aturan teknis akan dikeluarkan untuk mengatur data elektronik strategis oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Sementara data elektronik tinggi dan rendah diatur oleh sektor-sektor terkait. Pengaturan termasuk mengenai klasifikasi data, karena sektor terkait dianggap yang lebih mengerti mengenai  klasifikasi data eletronik tinggi dan rendah.

Kontra Revisi PP PTSE

Executive Director ICT Institute, Heru Sutadi beranggapan bahwa revisi tersebut hanya akan menguntungkan penyedia jasa data center atau cloud yang berada di luar negeri. Menurutnya sebaiknya revisi PP PTSE harus menguatkan data center di Indonesia. Karena sejak tahun 2012, investasi data center di Indonesia masih sangat lemah. Kebijakan PP PTSE yang mewajibkan penempatan data center harus di Indonesia tetap diberlakukan, dan mungkin yang harus dilakukan pemerintah adalah mengubah investment-nya saja agar lebih kuat lagi, jadi orang lebih terdorong membangun data center di Indonesia.

“Ketika traffic ke luar negeri, devisa kita akan hilang dan yang diuntungkan orang luar dengan uang sewa segala macam. Data center tetap ada di Indonesia harus tetap diberlakukan, agar orang terdorong membangun data center di Indoensia. Bukan malah sebaliknya membuka peluang penggunaan data center di negara lain dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal,” imbaunya.

Arki Rifazka, Executive Direktor Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mengingatkan agar lokalisasi pusat data bukan hanya soal kemudahan akses dalam proses hukum tetapi bagian dari kedaulatan negara atas warganya. “Jika terus dipaksakan relaksasi lokalisasi data, maka kekayaan kita akan mengalir ke luar negeri. Data itu adalah the next oil, kalau dibiarkan ditempatkan di luar artinya kita membiarkan harta itu ke luar negeri,” tegas Arki.

Untuk diketahui, pelaku usaha TIK yang tergabung mengkritisi rencana draft PP PTSE ini berasal dari berbagai element federasi dan organisasi yang ada di Indonesia. Diantaranya ialah Mastel, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO), Organisasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki).

HA

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*