Pemerintah Perlu Sinkronikasi Regulasi Untuk Ease of Doing Business

0
0
Ilustrasi : https://pixabay.com/id/

Sistem OSS (Online Single Submission) yang diluncurkan pemerintah pada Juli lalu, diharapkan dapat mempermudah izin berusaha di Indonesia. Namun sayangnya, selama beberapa bulan diterapkan, kemudahan berusaha di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu indikatornya ialah waktu yang dibutuhkan  untuk mendaftarkan usaha di Indonesia masih dianggap cukup panjang.

“Berdasarkan Indeks EoDB 2018, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia ialah sebanyak 23 hari yang mencangkup 11 prosedur. Terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (yang masih diberlakukan di beberapa daerah),” papar Imelda Freddy, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).

Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) seharusnya bisa mendorong peningkatan kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu regulasi yang diterapkan  pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia harus sederhana, efisien, dan berlaku di semua wilayah.

Rumitnya birokrasi perizinan membuat orang lebih memilih bertahan di ranah informal meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lainnya). Pada akhirnya hal ini berdampak pada minat usaha informal untuk mendaftarkan usahanya menjadi formal dan minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia.

Merujuk kepada penerapan OSS, yang merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia. Menurut Imelda, implementasi OSS masih terhambat kesiapan infrastuktur teknologi informasi dan masih berhadapan dengan belum terintegrasinya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Belum semua daerah, kabupaten, atau kota menerapkan OSS karena daerah mereka belum didukung adanya infrastruktur teknologi informasi dan juga koneksi internet. Perbaikan ini butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk melengkapi semuanya,” ujarnya.

Penerapan regulasi di Indonesia masih memberlakukan mekanisme desentralisasi sehingga penerapan OSS yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat bertentangan dengan beberapa regulasi perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Seperti regulasi penerbitan izin mendirikan bangungan (IMB) hanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah, tapi pada saat- saat bersamaan izin tersebut menajdi syarat penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang sekarang dikelola oleh pemerintah pusat.

Pemerintah harus melakukan sinkronisasi peraturan pusat dan daerah. Sinkronisasi penting untuk mencegah adanya pertentangan peraturan, misalnya saja terkait penerbitan izin. Pada akhirnya pengusaha harus mengurus dokumen yang mengandung keterangan yang sama di dua tingkat pemerintahan atau penerbitan salah satu dokumen saling berkaitan dengan dokumen lainnya.

Untuk diketahui, Indonesia berada di peringkat ke 72 pada indeks EoDB 2018, saat ini Indonesia berada di peringkat ke 73 pada Indeks EoDB 2019. Dalam indeks ini terdapat juga indicator Starting a Business (memulai Usaha). Pada 2018, Indonesia hanya mencapai posisi ke 144. Peringkat ini membuat Indonesia jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Singapore dan Hong Kong, yang masing- masing mencapai posisi keenam dan ketiga. Indikator Starting a Business dalam EoDB   dihitung berdasarkan jumlah prosedur, hari, dan biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan usaha.

HA

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*