Rentannya Pemberlakuan Aturan Inkonstitusional di Indonesia

0
0
Rentannya Pemberlakuan Aturan Inkonstitusional di Indonesia

Rentannya Pemberlakuan Aturan Inkonstitusional di Indonesia
Oleh: Bagas Wahyu Nursanto

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis menempatkan hak asasi manusia (HAM) warga Negara dalam bingkai demokrasi. Wujud HAM tersebut terejawantahkan dalam hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu memastikan peraturan perundang-undangan melindungi hak konstitusional warga Negara dan bukan sebaliknya sangatlah perlu. Namun dalam praktiknya tidaklah demikian. Hal ini terlihat dari masih adanya peraturan perundang-undangan yang justru diragukan konstitusionalitasnya namun dijadikan dasar penghukuman bagi warga Negara bahkan telah dikatakan inkonstitusional melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Misal pada dua kasus hak konstitusional warga Negara terabaikan karena adanya permasalahan konstitusionalitas aturan. Pertama, Kasus Eggi Sudjana dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Eggi tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan karena telah terbukti bersalah dengan memenuhi Pasal 134 jo. Pasal 136 bis KUHP, yaitu pasal penghinaan terhadap presiden tertanggal 22 Februari 2007.

Sementara disaat bersamaan Eggi Sudjana pun memohon pengujian materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut tertuang dalam Putusan No.013-022/PUU-IV/2006 yang diputus pada 4 Desember 2006. Artinya Pasal yang dituduhkan pada Eggi Sudjana tersebut inkonstitusional dan tidak dapat dijadikan dasar penuntutan.  

Kedua, Kasus Sadikin Arifin seorang terdakwa kasus narkotika, memohonkan pengujian materiil Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ia memohon agar MK memperluas pihak yang dapat meminta rekaman telepon dalam proses peradilan pidana. Hal ini karena ia tidak dapat meminta rekaman pada ponsel miliknya padahal dengan bukti rekaman tersebut sangat ia butuhkan dalam proses persidangan yang sedang dihadapkan kepadanya. Namun, pada akhirnya ia dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 4 Desember 2018 serta Putusan pengujian materiil yang dimohonkannya diputus Hakim MK pada 15 April 2019. Berkaca dari kasus ini setidaknya Pasal yang dijadikan dasar penuntutan sedang diragukan serta diujikan konstitusionalitasnya namun tetap saja Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak mengindahkan hal tersebut.

Dari dua kasus nyata tersebut terlihat belum adanya hubungan sistematis antara peradilan umum dengan MK terkait dasar aturan mengadakan proses peradilan. Lebih lanjut hal ini menegaskan tidak adanya jaminan dan perlindungan konstitusional bagi warga negara dari ancaman penerapan UU (oleh pengadilan) yang bertentangan dengan UUD (Palguna, 2009:14-15). Pemahaman ini menegaskan pula masih terbuka lebar adanya praktik pelanggaran pada prinsip kesamaan serta kesetaraan didepan hukum dan peradilan yang adil. Dalam perspektif prosedural hukum ini tidak menyalahi aturan hukum yang ada namun menggunakan aturan yang diragukan konstitusionalitasnya dalam kasus hukum konkret sangatlah jauh dari keadilan substantif.

Salah satu mekanisme menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan Constitutional Question. Constitutional Question merupakan suatu mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan dalam bentuk “pertanyaan konstitusional” oleh hakim dari pengadilan biasa kepada MK manakala hakim meragukan konstitusionalitas undang-undang yang akan ia terapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya (Borowski, 2003:156). Namun, mekanisme ini belum diatur dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini diakui dan sempat disinggung oleh MK dalam Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam putusannya tersebut MK menyatakan bahwa ada kewenangan penting dalam ranah pengujian konstitusional yang lazim dimiliki oleh MK negara-negara lain namun tidak dimilikinya, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara constitutional question dan constitutional complaint. 

Padahal di beberapa Negara telah menerapkan mekanisme constitutional question dalam sistem pengujian konstitusionalnya antara lain adalah Jerman, Austria, Italia, Spanyol, Rusia, Korea Selatan, Kroasia, Thailand dan lainnya (Safa’at, 2009:7). Dalam mekanisme constitutional question, berlaku satu prosedur bahwa dengan diajukannya constitutional question kepada MK, maka pemeriksaan terhadap perkara konkretnya di pengadilan harus ditunda sampai adanya putusan MK (Chalid dan Yaqin, 2019:365). Secara sederhana hakim dilingkup peradilan umum yang menangani kasus hukum konkret mempertanyakan konstitusionalitas aturan yang mendasari penanganan pada kasus hukum konkret tersebut.

Kemudian disaat bersamaan seluruh proses litigasi di peradilan umum ditunda hingga ada putusan MK yang final dan mengikat. Lebih lanjut mekanisme ini akan menentukan bagaimana kelanjutan suatu proses peradilan. Jika MK menyatakan suatu aturan yang menjadi dasar proses peradilan konstitusional maka proses peradilan dapat dilanjutkan dan bila sebaliknya maka proses peradilan tidak dapat dilanjutkan. Dengan mekanisme demikian diharapkan kedepan hanya UU yang tidak memiliki permasalahan konstitusionalitas yang dapat diterapkan oleh Hakim. Mekanisme ini juga akan melindungi hak konstitusional warga Negara dari permasalahan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Ke depan perlu penambahan kewenangan MK perihal Constitutional Question dalam proses penerapan hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis wajib menempatkan hak asasi manusia warga Negara sebagai karakteristik bernegara. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya kepastian hukum dan kesetaraan dimata hukum dalam bingkai demokrasi. Untuk itu memastikan peraturan perundang-undangan yang bebas dari permasalahan konstitusionalitas menjadi keharusan. Rentannya peraturan yang diragukan konstitusionalitasnya bahkan dinyatakan inkonstitusional oleh MK yang diterapkan kepada warga Negara merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap HAM dalam Negara hukum yang demokratis. Penerapan Constitutional Question sangat dibutuhkan untuk menciptakan keadilan dalam Negara hukum yang demokratis.

 

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Bagas Wahyu Nursanto lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*