RPOJK Telah Disusun, Ada Perlindungan Ekstra Bagi Konsumen Jasa Keuangan

0
81

RPOJK Telah Disusun, Ada Perlindungan Ekstra Bagi Konsumen Jasa Keuangan

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan sebagai pengganti POJK No 1/POJK.07/2013.

Ada sejumlah perubahan yang layak untuk dibahas dalam beleid tersebut, hal ini berkaitan dengan perlindungan ekstra yang dijanjikan oleh OJK kepada konsumen di sektor jasa keuangan, baik dalam upaya perlindungan, maupun pengawasan dan pencegahan pelanggaran terhadap hak konsumen.

Seperti dalam Pasal 37 RPJOK yang menegaskan mengenai kewajiban bagi Perusahaan Jasa Keuangan (PUJK) atas kerugian konsumen akibat kelalaian karyawan hingga direksi. PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, pegawai PUJK dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan PUJK,” Dikutip dari RPOJK, Kamis (01/04).

RPOJK juga memberikan kepercayaan kepada OJK dalam ranah perlindungan konsumen pasar finansial. Pasal 44 RPOJK menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan PUJK dimaksud; Ataupun mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak ganti rugi konsumen.

Ketentuan ini memberikan perubahan besar dalam kewenangan OJK, tidak hanya sebatas menerima informasi dan melakukan pemeriksaan keuangan. OJK juga bisa menggugat dan menyelesaikan pelanggaran sampai konsumen mendapatkan hak ganti ruginya. Namun, gugatan yang diajukan harus merupakan gugatan legal standing bukan gugatan perwakilan kelompok (class action).

Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sarjito mengatakan, ROPJK ini merupakan upaya penyempurnaan. Semisal ada konsumen yang memiliki persoalan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lain, OJK akan lebih dulu melakukan pemeriksaan.

Jika terdapat beda pandangan antara para pihak, OJK akan menjadi fasilitator mediasi. Namun, jika dari hasil pemeriksaan ternyata ditemukan adanya pelanggaran, OJK akan bertindak tegas.

Dikutip dari laman resmi OJK, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ini akan dilakukan berdasarkan penilaian OJK bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen, masyarakat, atau sektor jasa keuangan.

Dalam ranah pencegahan dan pengawasan perusahaan jasa keuangan, RPOJK juga mewajibkan perusahaan finansial melaksanakan penilaian mandiri (self assessment) terhadap penyusunan dan penerapan kebijakan serta prosedur atas produk yang dijajakan ke konsumen.

Hingga saat ini ruang diskusi dan penerimaan pendapat terhadap RPOJK ini masih dibuka oleh OJK sampai RPOJK ini resmi diterbitkan.

 

SA

 

 

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*