RUU Pemilu dan Presidential Threshold Dilihat dari Aspek Konstitusi

0
184

RUU Pemilu dan Presidential Threshold Dilihat dari Aspek Konstitusi
Oleh: Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 dan seterusnya idealnya ditiadakan. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen tidak sejalan dengan spirit konstitusi dan tidak konstitusional. Menghapus ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden penting dilakukan sebagai sebagai “ikhtiar” yang sungguh-sungguh untuk menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis dan penegakan supremasi konstitusi serta paham konstitusionalisme yang dianut saat ini.

Berdasarkan desain konstitusional terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (2)  menyebutkan “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden  diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan ketentuan pasal 22E ayat (2) mengatur tentang Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian ketentuan ayat (3) menyebutkan, bahwa Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR RI, dan anggota DPRD adalah partai politik.

Dengan demikian, berdasarkan bangunan sistem pemilu presiden, secara konstitusional tidak dapat ditafsirkan sebaliknya dengan pranata “presidential threshold” sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU No. 7/2017 yang mengatur pasangan Capres yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ini merupakan pranata serta norma yang sangat “oligarkis”dan tidak sejalan dengan spirit konstitusi.

Mestinya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai “The Guardian of The Constitution” tidak boleh mentolerir pelanggaran konstitusi yang sedemikian rupa itu. Jika ada kelompok warga negara yang hendak melakukan judicial review atas hal yang sama dalam rangka menegakan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai “The Sole Interpreter of Constitution” dapat membangun tafsir yang sejalan dengan rumusan “original intent” sebagaimana makna hakiki dari rumusan dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pada esensinya syarat pengajuan pasangan Capres dan Cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.

Hal itu tidak perlu ditafsirkan lain yang sifatnya distorsif dari makna serta teks konstitusi yang sangat terang dan jelas seperti itu. Kemudian, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu (RUU Pemilu), jika Pemerintah dan DPR tetap mempertahankan rezim presidential threshold dalam RUU Pemilu ini tentunya sangat destruktif dan merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Presidential threshold adalah barang haram yang wajib ditiadakan. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, Capres-Cawapres yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum Pemilu dilaksanakan merupakan rumusan yang telah sangat definitif, jelas, terang serta tidak multi interpretasi. Sehingga jangan lagi membangun politik hukum seolah-olah ada ruang pengaturan lebih lanjut serta derivatif untuk membuka peluang bagi DPR menggunakan kewenangan legislasinya dalam format “open legal policy” untuk merumuskan norma pembatasan “restriksi” yaitu dengan memunculkan ketentuan Pasal 222 sebagaimana terdapat dalam UU No. 7/2017 maupun dalam RUU Pemilu ke depan.

Hal ini jelas-jelas tidak dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945, walaupun berkali-kali Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan pemohon sepanjang mengangkut dengan uji materil atas norma pasal itu. Intinya presidential threshold harus dihapus, agar sejalan dengan spirit konstitusi, dan prinsip negara hukum yang demokratis,dalam rangka menegakan supremasi konstitusi.

Namun, bukan merupakan suatu hal yang mustahil jika ke depan Mahkamah Konstitusi dapat merubah pendirian konstitusionalnya dan berpendapat bahwa ambang batas presidential threshold merupakan pengaturan yang bertentangan dengan konstitusi. Faktanya, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan juga telah melakukan itu, telah ada preseden yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi untuk merubah pendirian dan pandangannya terkait sesuatu hal yang yang telah diputus sebelumnya, kemudian diperbaharui dalam putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya.

Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh membiarkan adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan penyelenggara negara, terkait Undang-Undang tentang Pemilu ini. Ke depan jika norma dan pranata “presidential threshold” masih tetap dipertahankan dalam rumusan RUU Pemilu yang akan datang, dan pada saat yang sama ada warga negara yang berkehendak men “challenge” ke pengadilan, maka diharapkan MK sebagai penjaga konstitusi dapat merubah pendiriannya untuk tidak lagi mentolerir adanya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara negara, termasuk DPR dan pemerintah yang sedang menggodok RUU Pemilu ini.

Di sisi lain, rakyat telah rindu dengan suguhan menu calon-calon presiden yang berkualitas dan negarawan. Untuk itu, sistem yang dibangun hendaknya lebih akomodatif serta memastikan untuk munculnnya calon-calon presiden alternatif agar rakyat mempunyai banyak preferensi politik atas kandidat presiden yang dimunculkan partai politik, sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi. Saatnya tinggalkan paradigma monopolistik partai dalam pengajuan capres dan cawapres. Biarlah rakyat memilih dengan banyak kandidat capres-cawapres serta hentikan praktik politik yang bercorak oligarkis agar demokrasi yang terbangun adalah benar-benar demokrasi yang substantif.

 SF

*Artikel berupa opini ini ditulis oleh Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H, Pengamat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar. Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*