World IP Day: Digital Industries dan Reposisi Profesi Konsultan HKI

0
21
World IP Day Digital Industries dan Reposisi Profesi Konsultan HKI

World IP Day: Digital Industries dan Reposisi Profesi Konsultan HKI
Oleh
Dr. Suyud Margono

Hari Kekayaan Intelektual/ KI Dunia (World Intellectual Property/ IP Day) diperingati setiap tanggal 26 April, Event yang diinisiasi oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tahun 2000,. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan tanggal di mana Konvensi Pembentukan WIPO mulai berlaku pada tahun 1970, meskipun event besar ini sejak awal tetap mendapatkan kritik/ tantangan dari aktivis sebagai kalangan yang mendukung konsep hak cipta publik , dengan propaganda tradisi pemikiran alternatif dengan doktrin critical thinking atas segala sesuatu, diantaranya, communal rights, copyleft dan free cultural movement.

Sejatinya World IP Days setiap tahunnya sebagai peringatan untuk mengingat kembali tidak saja bagi stakeholder bidang KI namun agar menjadi perhatian publik dunia bahwa kontribusi para pencipta dan inovator yang luar biasa untuk perkembangan kebutuhan masyarakat di seluruh dunia serta dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang KI tidak terbatas pada termasuk paten, hak cipta, merek dan desain, karena KI yang merupakan bagian pada kehidupan sehari-hari (human daily life) serta untuk memberikan aprsesiasi atas inovasi dan kreatifitas.

Apresiasi terhadap inovasi dan kreatifitas, disinilah letak dan peran strategis Profesi Konsultan KI (IP Consultants) untuk terlibat dan komitmen atas perkembangan KI kedepan. Tantangan yang sudah ada, bagi penentu kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan (termasuk Profesi Konsultan KI) yang muncul ditimbulkan dari perkembangan, misalnya pentingnya data untuk Teknologi Keuangan (Fintech), Inteligensi Buatan (Artificial Intelligence (AI), Inovasi pada digital trade, dan Internet of Things (IOT). Implikasi aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap bertebarnya aliran data lintas batas (Cross border data flows) akan menjadi salah satu pertimbangan terpenting bagi HKI di masa mendatang mengingat implikasi untuk kekayaan intelektual (IP), termasuk privacy rights, kompetisi, perdagangan, compliance dan inovasi.

Kebutuhan untuk melihat kembali aspek HKI terhadap data flows Ketika kita semua bergerak lebih jauh ke era Industri 4.0, kebutuhan akan keahlian dalam bidang HKI hanya akan terus tumbuh dan berakibat khususnya dalam konteks terjadi aliran data secara lintas batas/ internasional. Selain itu, sekarang ini dengan pertimbangkan perkembangan terhadap aset utama dari sebagian besar perusahaan saat ini berbentuk tidak berwujud (intangible) diantaranya merupakan bagian dari HKI dalam beberapa perwujudan, misalnya invensi, aplikasi, strategic know-how, konten, brands, dll.

Implikasi untuk Reposisi Profesi Konsultan HKI

Perkembangan Profesi Konsultan HKI sangat terkait erat (bertautan) dengan bidang HKI sekarang ini masih umumnya dilihat dalam scope KI terdaftar (IP registered) dan perlindungan dalam batasan wilayah Negara (countries territorial based IPR protections), karenanya, (sementara ini) profesi Konsultan HKI semata-mata hanya pelengkap bagi entitas maupun individual untuk mendapatkan perlindungan atau terdaftarnya kekayaan Intelektual ketika suatu minimum requirement suatu Kekayaan Intelektual harus dibantu (assisted by IPR Attoreneys) oleh Profesi Konsultan KI untuk mendapatkan paten untuk melindungi invensi, hak cipta melindungi film, seni, literatur, musik, dll., Merek untuk melindungi brands, penamaan termasuk indikasi geografis. Dan perkembangan sekarang ini lebih banyak pelaku usaha yang memiliki beberapa asset HKI menggunakan hak eksklusif dan mengelola-nya (IPR Asset Management) untuk meningkatkan pendapatan
(misalnya melalui lisensi) atau tujuan strategis perusahaan lebih lanjut. Peran strategis Profesi Konsultan HKI juga sebagai pemerilsa (IP Audit), penilai (IP valuator), pendamping (IP Partners), pengelola (IP Management) serta promosi yang lebih luas dari sekedar mendapatkan perlindungan atau terdaftarnya kekayaan Intelektual, termasuk komitmen terhadap legal action terhadap pihak-pihak yang menggunakan teknologi mereka dengan itikad baik, maupun tanpa hak/ izin sebelumnya (unlawful act).

Penulis,
Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.
Ketua Umum AKHKI
(Asosiasi Konsultan HKI Indonesia).

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*