5 Rombakan Presiden Terhadap Aturan Turunan Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Bank

0
31
5 Rombakan Presiden Terhadap Aturan Turunan Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Bank

5 Rombakan Presiden Terhadap Aturan Turunan Penempatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Bank

Salah satunya pemerintah dapat melakukan penempatan dana kepada bank umum mitra yang dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak total aturan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi penanganan pandemi Covid-19 serta ancaman terhadap perekonomian maupun stabilitas keuangan. Perombakan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 sebagai Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 pada 4 Agustus silam. Adapun perombakan tersebut sebagai berikut:

Pertama, ketentuan dalam Pasal 10.

Yang mana dalam rangka pelaksanaan PEN, pemerintah dapat melakukan penempatan dana kepada bank umum mitra yang dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank umum mitra harus memenuhi kriteria antara lain memiliki izin usaha, memiliki tingkat kesehatan minimal 3 yang telah diverifikasi oleh OJK, serta melaksanakan kegiatan bisnis perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Penempatan dana pada bank umum mitra  merupakan bagian dari pembiayaan program PEN.

Kedua, ketentuan dalam Pasal 12.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memberikan penjaminan terhadap seluruh penempatan dana oleh pemerintah kepada bank umum mitra.

Ketiga, ketentuan dalam Pasal 13.

Di mana menteri dan ketua dewan komisioner OJK berkoordinasi untuk melakukan pertukaran data dan informasi untuk penempatan dana dalam rangka program PEN.

Keempat, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2).

Adapun investasi pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PEN antara lain pemberian pinjaman kepada BUMN, pemberian pinjaman kepada lembaga, pinjaman PEN daerah. Khusus pinjaman PEN daerah, akan diberikan pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dapat berupa pinjaman program atau kegiatan dan diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh menteri.

Untuk memperoleh pinjaman, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan kepada menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Kelima, ketentuan dalam Pasal 20.

Program PEN melalui belanja negara disebutkan pemberian subsidi bunga kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, serta lembaga penyalur program kredit pemerintah yang memenuhi persyaratan. Mulai dari UMKM dengan kredit paling tinggi Rp 10 miliar, tidak masuk daftar hitam nasional, memiliki kategori performing loan lancar, serta memiliki NPWP. Dalam rangka penempatan pelaksanaan kebijakan dan program PEN, menteri dapat mengatur lebih lanjut skema PMN, penempatan dana, investasi pemerintah, dan atau penjaminan.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*