5 Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

0
50
5 Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

5 Skema Perlindungan dan Pemulihan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Salah satunya, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM.

Selasa (19/5) lalu, IKA FH UNPAD bekerjasama dengan DPC Peradi Jakarta Selatan menyelenggarakan webinar dengan tema: “Restrukturisasi Hutang  di Masa Pandemi”.

Pada kesempatan itu, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menyampaikan setidaknya ada lima skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Adapun lima skema tersebut sebagai berikut:

Pertama, usaha kecil dan menengah kategori miskin dan rentan sebagai penerima bansos.

“Seperti PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa, subsidi listrik dan kartu prakerja,” ujarnya.

Kedua, insentif pajak bagi UMKM dengan omzet di bawah 4,8 Miliar per tahun.

Agus menyebutkan, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 persen menjadi 0 persen selama 6 bulan terhitung dari April-September 2020.

Ketiga, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM.

Agus menjelaskan, program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah. Termasuk kata Agus, KUR, UMi, PNM Mekaar, LPDB, dan penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

Ia mengatakan, adapun kriteria penerima atau calon penerima KUR terdampak Covid-19 ialah: Pertama, sampai dengan 29 februari 2020 masih memiliki baki debet KUR. Kedua,  kualitas kredit kolektibilitas 1 atau 2. Ketiga, kolektibilitas 1 atau 2 yang sedang dalam restrukturisasi dapat diberi stimulus dengan syarat: restrukturisasi lancar, tidak ada tunggakan bunga dan/atau pokok. Keempat, kooperatif atau itikad baik.

“Tujuannya untuk memberikan keringanan angsuran pokok dan bunga guna menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong tetap tumbuhnya ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” tukasnya.

Keempat, perluasan pembiayaan modal kerja.

Agus menuturkan, hal ini diberikan kepada 23 Juta UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan atau perbankan.

“Penyaluran melalui KUR untuk UMKM yang bankable, penyaluran melalui UMi, Mekaar, dan skema lain untuk UMKM yang tidak bankable,” sebutnya.

Kelima, Kementerian, BUMN, dan Pemerintah Daerah menjadi Penyangga UMKM.

“BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai industri rumah tangga,” tutupnya.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*