Pakar HTN: Tumpang Tindih Aturan Transportasi Dikarenakan Pemerintah Mengambil Opsi PSSB Bukan Karantina Wilayah

0
191
Pakar HTN Tumpang Tindih Aturan Transportasi Dikarenakan Pemerintah Mengambil Opsi PSSB Bukan Karantina Wilayah

Pakar HTN: Tumpang Tindih Aturan Transportasi Dikarenakan Pemerintah Mengambil Opsi PSSB Bukan Karantina Wilayah

“Jika pemerintah mengambil opsi karantina, maka tentunya aturan turunan dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah pastinya tegas dan keras karena tidak ada ruang untuk dikompromikan“.

Pemerintah melalui Permenhub No. 25/2020 telah mengeluarkan larangan sementara menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara guna mencegah penyebaran Covid-19. Kemudian, ketentuan itu diperlonggar menjadi setiap orang bisa kembali menggunakan transportasi di atas apabila telah memenuhi protol kesehatan sebagaimana diatur Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (SE Gugus Tugas No. 4/2020).

Berikutnya, ditindaklanjuti melalui aturan turunan yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (SE Dirjen Hubla No. 19/2020) dan  Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (SE Dirjen Hubud No. 31/2020).

Hal ini memunculkan persoalan, apakah dengan kebijakan pemerintah tersebut, dapat menciptakan suatu disharmonisasi peraturan. Selain itu, kelonggaran tersebut juga memicu berbagai polemik, seperti dipalsukannya surat sehat bebas Covid-19 dan terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sehingga ketentuan protokol kesehatan tidak terlaksana dengan baik.

Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (FH UMI Makassar), Fahri Bachmid mengatakan, secara akademis produk Surat Edaran yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah adalah sifatnya quasi-legislations. Menurutnya, di samping peraturan perundang-undangan, Surat Edaran merupakan aturan kebijakan policy rules atau beleidsregels.

“Hal ini dikatakan sebagai kebijakan karena secara formal produk itu tidak bersifat regeling atau mengatur, tetapi dia hanya berupa Surat Edaran “circular” dari seorang pejabat atau Kepala gugus tugas atau Direktur Jenderal,” katanya Kepada Kliklegal, Selasa (19/5).

Fahri menyebutkan, pada umumnya di semua negara terkait fenomena aturan kebijakan dianggap sesuatu yang tidak terhindarkan. “Karena memang dibutuhkan dalam lapangan praktek pemerintahan seperti subordinate legislations yang dibutuhkan untuk melaksanakan Undang-undang dan aturan kebijakan,” lanjutnya.

Fahri menuturkan, aturan-aturan kebijakan tersebut biasanya dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang sifatnya membimbing, menuntun, dan memberi arahan kebijakan, serta  mengatur sesuatu pelaksanaan tugas dan praktik.

“Seperti di Indonesia dibuat dalam bentuk : Surat Edaran (circular), Surat Perintah atau Instruksi, Pedoman Kerja (Manual), Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Teknis, Buku Panduan, dan  Kerangka Acuan. Dengan demikian eksistensi produk Surat edaran adalah sesuatu yang lazim dan telah diterima di dalam lapangan hukum publik kita,” ujarnya.

Fahri menjelaskan, secara hukum Surat Edaran bukanlah sebuah produk norma yang berisi instrumen sanksi. “Hanya bersifat memberikan petunjuk kepada jajaran organ serta unit-unit pemerintahan yang terkait, sebab hakikatnya adalah melaksanakan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak dapat dibenarkan jika SE menciptakan pranata serta norma baru dan itu melanggar hukum,” ucapnya.

Ia menegaskan, sepanjang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dibolehkan. Dalam hal ini kata Fahri, terkait pelaksanaan UU tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman PSBB.

Menurut Fahri, mengenai disharmonisasi peraturan perundang undangan dengan produk SE, dirinya menyatakan bahwa itulah konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam mengambil opsi PSBB, dan bukan opsi kebijakan karantina wilayah (lock down) sejak semula.

“Sebelumnya, jika pemerintah mengambil opsi karantina, maka tentunya aturan turunan dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah pastinya tegas dan keras karena tidak ada ruang untuk dikompromikan mengenai kegiatan transportasi apapun, sebab semuanya tentunya dilarang,”tukasnya.

Fahri mengatakan, tetapi kebijakan yang berlaku hari ini adalah PSBB dengan segala konsekuensinya. Ia menjelaskan, secara hukum segala bentuk aturan turunan terkait hal ini tentunya masih dapat dilonggarkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada.

“Serta sewaktu-waktu dapat ditinjau dan disesuaikan. Ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan PSBB itu, sebab secara hukum PSBB itu tidak mengunci secara absolut berbagai hal,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia yang diwakili oleh Indra Rusmi mengatakan, pihaknya memberikan saran kepada pemerintah agar konsekuen, tegas dan profesional dalam menjalankan penerapan aturan hukum terkait kegiatan transportasi khususnya dalam transportasi udara guna pencegahan penyebaran Covid-19.

“Baru baru ini kita melihat khususnya dalam kegiatan transportasi udara, di bandar udara Soekarno-Hatta masih banyak terlihat terjadinya antrian penumpang dalam antrian check-in di loket maskapai penerbangan,” sebutnya.

Indra menuturkan, ada beberapa penyebab terkait terjadinya kasus di atas, yaitu: Pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kedua, tidak ada pembatasan penumpang. Ketiga, pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam manajemen transportasi yang kurang efektif. Keempat, kurang siap dalam mengantisipasi adanya penumpang yang mesti melakukan verifikasi.

Indra menyebutkan, padahal pemerintah melalui Permenhub No. 25/2020 telah  menerbitkan kebijakan terkait larangan sementara penggunaan sarana transportasi, baik transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara yang berlaku mulai dari 24 April 2020 sampai 31 Mei 2020.

“Oleh karenanya, sebaiknya Kemenhub melakukan evaluasi dan memberikan sanksi administratif kepada Maskapai Penerbangan yang tidak tertib, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 1/2009 tentang Penerbangan dan di dalam Permenhub No. 25/2020 juga disebutkan, larangan sementarajuga berlaku untuk kegiatan transportasi dari dan ke daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah perlu mengambil sikap agar prosedur hukum dapat dijalankan sesuai harapan, ” tutupnya.

Sebagai referensi, Senior Manager Branch Communications & Legal Bandara Soekarno-Hatta, Febri Toga menjelaskan, penumpukan tersebut terjadi lantaran ada 13 penerbangan dalam waktu yang hampir bersamaan. 

“Antrian di posko verifikasi dokumen terjadi mulai pukul 04.00 WIB, di mana calon penumpang memiliki tiket pesawat untuk penerbangan antara pukul 06.00 – 08.00 WIB. Di antara pukul tersebut terdapat 13 penerbangan dengan keberangkatan hampir bersamaan, yaitu 11 penerbangan Lion Air Group dan 2 penerbangan Citilink,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (15/5) lalu.

Febri mengungkapkan, ada banyak dokumen yang perlu diverifikasi sebagai syarat agar calon penumpang dapat memproses check-in.

“Antara lain tiket penerbangan, surat keterangan dinas, surat bebas Covid-19, dan dokumen lainnya sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang diterbitkan Gugus Tugas,” ujarnya.

Febri melanjutkan, pihaknya memastikan bahwa tidak ada lagi antrian di Terminal 2 dan akan menerapkan kebijakan physical distancing

“Ke depannya dilakukan penataan jadwal keberangkatan penerbangan. Seluruh stakeholder akan melakukan evaluasi untuk menata jadwal penerbangan supaya tidak ada yang berdekatan,” pungkasnya.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*