5 Strategi Menyusun Argumentasi Bantahan dalam Permohonan Pailit dan PKPU

0
82
5 Strategi Menyusun Argumentasi Bantahan dalam Permohonan Pailit dan PKPU

5 Strategi Menyusun Argumentasi Bantahan dalam Permohonan Pailit dan PKPU

Salah satunya, terhadap permohonan pailit dapat di-counter dengan permohonan PKPU oleh debitur.

Sabtu (16/5) lalu, para Pakar Hukum PL dan Tarki menyelenggarakan PLAC Webinar Hukum dengan tema: Restrukturisasi Utang dan Antisipasi Kepailitan Serta Dampak Ketenagakerjaan di Tengah Krisis Pandemi”.

Sebagai narasumber, Advokat dan Kurator dari  Kantor Hukum Arkananta Vennootschap,  Alfin Sulaiman, menyatakan, kondisi wabah Covid 19 berpotensi mengakibatkan terjadinya kasus gagal bayar utang oleh debitur sebagai akibat berhentinya kegiatan operasional perusahaan pada sektor-sektor tertentu. Menurutnya, kreditur akan melakukan tuntutan pembayaran utang kepada debitur melalui instrumen Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004).

Alfin menuturkan, dalam menghadapi permohonan pailit dan PKPU, debitur harus mempersiapkan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung argumentasi bantahan terhadap adanya permohonan pailit dan PKPU.

Alfin mengungkapkan, setidaknya ada lima strategi menyusun argumentasi bantahan dalam permohonan pailit dan PKPU sebagai berikut:

Pertama, pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit dan PKPU.

“Misalnya, kalau ternyata perusahaan yang harusnya mewakili gugatan itu Direktur Utama tetapi yang tanda tangan adalah Komisaris. Hal itu tidak memiliki legal standing sehingga kita mampu mengambil argumentasi bantahan di sana,” ucapnya.

Kedua, debitur tidak memiliki hutang kepada kreditor.

Alfin mengatakan, yang dimaksud di sini adalah utang yang masih dipersengketakan. Menurutnya, apabila terjadi dispute mengenai apakah debitur mempunyai kewajiban membayar atau tidak, hal ini tentu merupakan sesuatu yang yang belum jelas sehingga harus diputus terlebih dulu.

“Apabila terjadi keadaan tersebut yang artinya tidak mudah dibuktikan, kita bisa menjadikan argumen bantahan bahwa hutang itu tidak ada,” tukasnya.

Ketiga, utang debitur kepada kreditur belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih.

“Misalnya, jatuh temponya dua tahun lagi dan ini bisa dijadikan argumentasi bantahan,” tuturnya.

Keempat, debitur tidak memiliki utang kepada kreditur lain selain kepada pemohon

Kelima, terhadap permohonan pailit dapat di-counter dengan permohonan PKPU oleh debitur.

“Supaya kita juga menghindari adanya likuidasi aset dan kita akan menyelesaikan kewajiban melalui skema restrukturing secara multilateral,” tutupnya.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*