Ancaman Keamanan Data Pribadi Di Tengah Kebutuhan Pengelolaan Data COVID-19

0
40
Ancaman Keamanan Data Pribadi Di Tengah Kebutuhan Pengelolaan Data COVID-19

Ancaman Keamanan Data Pribadi Di Tengah Kebutuhan Pengelolaan Data COVID-19

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) melakukan penelitian mengenai perlindungan privasi dalam tata kelola data kesehatan, dari hasil penelitian tersebut ternyata masih banyak permasalahan yang harus direspon oleh para pemangku kepentingan, terutama pemerintah.

Setelah pandemi COVID-19 hadir pemantauan data kesehatan semakin meningkat, khususnya terkait pengelolaan data yang berhubungan dengan COVID-19. Namun pemanfaatan dan data kelola kesehatan melibatkan banyak pihak serta menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Salah satu Peneliti ELSAM, Alia Yofira memberikan contoh aplikasi PeduliLindungi yang dioperasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian BUMN, dan aplikasi Indonesian Health Alert Card (eHAC) yang dikelola oleh kementerian kesehatan, ditambah lagi aplikasi sejenis yang digunakan pemerintah daerah.

Menurut Alia, banyaknya aplikasi dengan fungsi yang sama dioperasikan oleh pemerintah untuk mengelola data COVID-19 tidak mencerminkan adanya prinsip minimisasi data yang dapat berpotensi terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi.

“Bagaimana pada dasarnya apa letak perbedaan pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh aplikasi eHAC dan aplikasi PeduliLindungi? sebab keduanya mengumpulkan data yang sama untuk tujuan yang sama, yaitu contact tracing yang dilakukan oleh kemenkes?” Ujar Alia dalam webinar bertajuk “Diskusi Publik: Pentingnya Perlindungan Privasi Dalam tata Kelola Data Kesehatan di Indonesia”, Senin (29/03).

Menjawab isu tersebut, Anas Ma’ruf selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa sudah ada wacana aplikasi tunggal dengan jaminan keamanan. “Sekarang ini eHac sedang mau kita integrasikan dengan PeduliLindungi  sebagai platform tunggal agar kita dapat mengawasi bersama penyebaran COVID-19 ini,” jelasnya.

Selain itu, keterlibatan pihak ketiga diluar pemerintahan juga menarik perhatian ELSAM, termasuk Telkom sebagai penerima analytics end point dari data yang dikelola melalui aplikasi PeduliLindungi dan startup di sektor kesehatan dalam program vaksinasi. Terutama apa saja tindakan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam mengelola data kesehatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pemroses data. 

“Penting juga untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh Telkom digunakan hanya untuk tujuan contract tracing atas perintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak diproses untuk tujuan lainnya,” kata Alia.

Menanggapi itu, Anas menegaskan bahwa pihak swasta yang terlibat diikat oleh Perjanjian Kerjasama (PKS), yang salah satu klausulnya adalah kerahasiaan wajib dijaga, baik selama perjanjian berlangsung maupun setelah selesai.“Telkom telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dan mereka tidak boleh menggunakan data ini selain digunakan untuk vaksinasi,” pungkasnya.

Alia juga membahas mengenai legislasi dan regulasi mengenai data kesehatan yang masih tersebar di berbagai sektor, sedangkan legislasi umum tentang perlindungan data pribadi masih dalam tahap pembahasan. 

“Saat ini, RUU perlindungan Data Pribadi sedang dibahas bersama antara DPR dengan pemerintah, tetapi masih ada perdebatan perihal perlunya pembentukan otoritas independen untuk mengawasi penegakan perlindungan data pribadi di Indonesia,” jelas Alia.

Sebagai tambahan Anis Fuad, Perwakilan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) juga menyampaikan mengenai hak untuk menghapus data kesehatan di RUU Perlindungan data pribadi yang seharusnya ada pengecualian bagi data pelayanan kesehatan. Anis juga menegaskan bahwa regulasi digitalisasi kesehatan masih sangat terbatas.

“Mungkin kita tidak perlu harmonisasi regulasi, tetapi justru percepatan regulasi yang spesifik mengenai digitalisasi kesehatan,” ungkapnya.

 

SA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*