Aturan Toko Online Wajib Terdaftar dan Lindungi Data Konsumen Menuai Dukungan

0
340
Aturan Toko Online Wajib Terdaftar dan Lindungi Data Konsumen Menuai Dukungan

Aturan Toko Online Wajib Terdaftar dan Lindungi Data Konsumen Menuai Dukungan

Di tengah disrupsi digital dan dalam rangka menciptkan kesimbangan perdagangan antara pedagang online dan pedagang offline, maka terbitnya Permendag No. 50/2020 dinilai sebagai solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Saat ini Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi hal yang sangat familiar di Indonesia. Bukan rahasia lagi, bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Mengacu pada laporan Google Temasek e-Conomy SEA 2019, ekonomi digital Indonesia diperkirakan bernilai US$40 Miliar pada 2019, tumbuh lebih dari 4 kali lipat dari 2015. Angka itu kira-kira setara dengan Rp 590,96 Triliun Pada 2025, nilainya dapat menembus US$130 miliar, dengan didukung oleh berkembangnya sistem pembayaran digital. Adapun kontributor utamanya adalah e-commerce dan layanan ride-hailing.

Namun, sejumlah pihak menilai hal ini belum dibarengi dengan regulasi dan perlindungan yang memadai baik untuk marketplace maupun konsumennya. Seperti diketahui, belum lama ini, terjadi kebocoran data akun pengguna Tokopedia. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya disebut-sebut mencapai 91 juta akun.

Merespon hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 50/2020). Permendag ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Online (PP No. 80/2019).

Ada dua hal pokok diatur di sini: Pertama, setiap pelaku usaha daring wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Kedua, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk marketplace dan e-commerce diwajibkan untuk menyerahkan seluruh data transaksinya kepada pemerintah. Hal ini berlaku bagi PPMSE dalam maupun luar negeri. Adapun data dan/atau informasi tersebut disampaikan kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Menanggapi hal tersebut, Presiden komunitas Tangan Di Atas (TDA), Donny Kris Puriyono mengatakan, dirinya secara pribadi mendukung penuh Permendag tersebut. Menurut Donny, artinya ada legalitas yang jelas untuk siapapun yang berbisnis, baik online maupun offline.

“Tidak ada bedanya, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Online dan offline itu sama saja, sama-sama bisnis menghasilkan keuntungan hanya beda caranya,” katanya kepada Kliklegal, Rabu (27/5) lalu.

Donny menuturkan, aturan tersebut justru juga akan melindungi konsumen dari penipuan. Namun kata Donny, perlu diatur sosialisasinya di UKM tentang Permendag ini.

“Pastikan perijinan dapat diakses dengan mudah, jangan sampai yang sudah mau urus malah menemui banyak jalan buntu dan berbelit-belit. Karena di era pandemi ini kita butuh kecepatan untuk merubah pola bisnis. Pastikan pemerintah siap dan bisa cepat. Diusahakan dengan biaya seminimal mungkin dan kalau bisa ada subsidi dari pemerintah karena dunia usaha sedang sangat berat,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, AVP of Public Policy & Government Relations Bukalapak, Bima Laga mengatakan, diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan upaya mendapatkan data keseluruhan transaksi dari platform lokapasar (marketplace), dagang-el, ritel daring, ataupun media sosial. Namun, secara keseluruhan pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan aturan main industri yang lebih baik.

“Khusus untuk peraturan ini, kami masih menunggu arahan dari pemerintah dan mengkaji aturan lebih lanjut,” ucap Bima.

Terkait hal di atas, Vice President, Government Affairs, Lazada Indonesia, Budi Primawan menyatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dengan implementasi Permendag tersebut serta memastikan seluruh data dan informasi terlindungi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA), Ignatius Untung mengungkapkan, asosiasi masih melakukan pembelajaran terhadap aturan tersebut. “Kami akan diskusikan dan pelajari terlebih dahulu dengan tim,” sebutnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, menjelaskan perihal mekanisme penyampaian data oleh PPMSE harus ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“BPS sedang menyiapkan Peraturan Kepala (Perka) terkait mekanisme tersebut. Dengan adanya pengaturan kewajiban tersebut, diharapkan pemerintah memiliki data yang akan dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan dan pengambilan kebijakan terkait PPMSE,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/5) lalu.

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal menilai, pemerintah mengeluarkan Permendag No. 50/2020 pada momentum yang tepat. Menurut Fithra, terlebih pada saat disrupsi digital sedang terjadi akibat pandemi Covid-19.

“Ini adalah momentum yang pas untuk memitigasi perubahan jauh lebih awal. Disrupsi Covid-19 akan mengubah bisnis ke depan yang akan berlangsung jauh lebih cepat. Bahkan, pada 2030, diprediksi 90 persen transaksi berbasis e-commerce,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (26/5) lalu.

Fithra mengatakan, aturan tersebut juga diprediksi memberi efek positif kepada PPMSE meskipun terdapat biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaannya, baik dalam bentuk pajak maupun ongkos penyediaan data.

“Dengan adanya aturan tersebut, Saya meyakini pemerintah akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik mengenai sifat alami dari bisnis berbasis digital dan ekosistem PPMSE di Indonesia, sehingga ketika terjadi gejolak-gejolak tertentu, hal tersebut dapat diintervensi secara memadai,” lanjutnya.

Sejauh ini, kata Fithra, pemerintah dikatakan cukup sulit dalam mengintervensi praktik bisnis berbasis digital, seperti halnya yang dijalankan oleh platform-platform e-commerce. “Soalnya, pemerintah kesulitan mencatat transaksi elektronik,” ujarnya.

Ia menuturkan, Permendag No. 50/2020 dianggap lebih ditujukan kepada transaksi elektronik PPMSE dalam negeri yang dinilai masih belum jelas jika dibandingkan dengan PPMSE luar negeri. Katanya, sebagian besar PPMSE dalam negeri merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang lebih memerlukan intervensi dari pemerintah.

“Selama ini badan pemerintahan seperti BPS masih kerap mendapatkan kritikan terkait pengumuman data inflasi yang dianggap tidak mencerminkan keadaan sebenarnya karena transaksi digital tidak dicantumkan secara spesifik,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto menyatakan, Permendag No. 50/2020 diterbitkan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan online, baik pedagang maupun konsumen. Agus mengharapkan, aturan ini dapat menghilangkan keberadaan para pelaku usaha yang tidak jelas.

Dalam acara Ngobrol Tempo, Kamis (21/5) lalu, ada tiga hal yang disampaikan Agus. Pertama, pelaku usaha dari luar negeri yang menyebabkan daya saing dan peluang pengusaha lokal berkurang. Kedua, pelaku usaha lokal yang tidak jelas, sehingga merugikan konsumen. Ketiga, sebagai upaya perlindungan terhadap data pribadi konsumen, terutama dari pelaku usaha luar negeri yang tidak jelas.

“Kalau dia punya data kita, dia bisa membaca karakteristik konsumen kita bagaimana, itu makanya kami lakukan register pelaku usaha. Dalam waktu dekat, Kemendag dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan mengeluarkan aturan lebih detail mengenai perlindungan data pribadi ini” paparnya.

Sebagai referensi, Permendag No. 50/2020 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama, pelaku usaha terdiri dari pelaku usaha dalam negeri yang meliputi: pedagang dalam negeri, PPMSE dalam negeri, dan Penyelenggara Sarana Perantara (PSP) dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri yang meliputi: pedagang luar negeri, PPMSE luar negeri, dan PSP luar negeri wajib memiliki izin usaha. Adapun PSP yang dikecualikan yaitu:

  1. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi.
  1. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE Untuk pedang dalam negeri terintegrasi dengan OSS.

Untuk pedagang dalam negeri permohonan izin usaha diajukan kepada lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pedagang dalam negeri hanya melakukan kegiatan perdagangan eceran melalui internet  (online), izin usaha menggunakan KBLI 4791. Sedangkan, untuk pedagang luar negeri, wajib mendaftarkan nomor, nama, dan instansi penerbit izin usaha dari negara asal yang masih berlaku kepada PPMSE dalam negeri yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk pedagang luar negeri.

Kedua, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), termasuk marketplace dan e-commerce harus menyediakan fasilitas yang menginformasikan dan/atau menghubungkan ke laman lembaga OSS.

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyampaikan data dan/atau informasi kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap PPMSE luar negeri, pemerintah mewajibkan perusahaan menunjuk perwakilan yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan nama yang sama.

Kriteria PPMSE luar negeri yang wajib menunjuk perwakilan di Indonesia antara lain telah melakukan transaksi dengan lebih dari 1.000 konsumen dalam periode 1 tahun serta telah melakukan pengiriman sebanyak lebih dari 1.000 paket kepada konsumen dalam periode 1 tahun.

Ketiga, bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi kepada Direktur Jenderal PKTN.

Adapun sanksinya sebagai berikut:

  1. Peringatan tertulis.
  2.  Dimasukkan dalam daftar hitam.
  3. Perintah penghentian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan.

Dalam hal pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri dikenai sanksi di atas, PPMSE atau PSP wajib melakukan pemblokiran layanan PMSE pedagang dalam negeri atau pedagang luar negeri. Apabila PPMSE atau PSP tidak mematuhinya maka akan dikenakan sanksi berupa:

  1. Peringatan tertulis.
  2. Pemblokiran sementara layanan PPMSE dan PSP oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan permintaan Direktur Jenderal PKTN.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag No. 50/2020) diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, dan mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*