Begini Pola Peredaran Obat Yang Diawasi BPOM

0
205
Ilustrasi : https://pixabay.com/

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Hardaningsih menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kontrol pengawasan peredaran obat dengan ketat agar dapat menanggulangi peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat oleh masyarakat.

“Memang obat itu luar biasa. Dia itu sebenarnya beracun tapi dibutuhkan, tapi bisa menyelamatkan kehidupan. Karena racun sifatnya makanya harus dikontrol dengan ketat. Dosisnya kalau lewat dikit saja bahaya,” ujar Hardaningsih dalam acara “Sosialisasi Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017” di Aula Gedung C Badan POM, Jl Percetakan Negara No. 23. Jakarta Pusat, Kamis (31/5).

Pertama, pre-market control. Obat diimpor oleh industri. Kemudian di dalam industri diproduksi dengan fasilitas yang bersertifikat Good Manufacturing Practices (GMP). Hardaningsih menuturkan setelah menjadi produk sebelum dipasarkan, harus didaftarkan terlebih dahulu atau diregistrasikan.

Lebih lanjut, setelah mendapat nomor ijin edar baru produk obat tersebut masuk ke dalam jalur distribusi Good Distribution Practices (GDP). “Jadi di sinilah peran bapak ibu sekalian di PBF. Didistribusikan di sarana distribusi dan masuk ke sarana fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Ini untuk distribusi itu diperlukan CDOB. Ini memang tidak seperti GMP ya, belum sepopuler GMP memang forum-forumnya masih agak terbatas. Bahkan, di universitas ya kelihatannya juga belum masih di kurikulum ya, barangkali ada baiknya juga berdiskusi bertemu, dan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) juga punya peran ya di sini,” tuturnya.

Untuk itu, Hardaningsih mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) mengenai penyusunan distribusi obat yang dimasukan ke dalam kurikulum di universitas. “Bagaimana memasukan masalah pendistribusian ini ke kurikulum supaya apoteker-apoteker penanggung jawab ini sudah punya bekal. Kemudian, masuk ke fasyanfar kemudian ke konsumen,” jelasnya.

Kedua, post market control. Hardaningsih menjelaskan hal ini mulai dari pengawasan pemasukan obat dan bahan obat, lalu inspeksi fasilitas produksi dan distribusi. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan sampling produk dan pengujian lab. Selanjutnya, memonitoring iklan, promosi, dan label, kemudian melakukan farmakovigilans dan Komunikasi Informasi dan Edukasi  (KIE). “Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin keamanan khasiat dan mutu obat yang beredar di Indonesia,” tukasnya.

PHB

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*