Dapatkah Membatalkan Perjanjian Investasi saat Pandemi Covid-19 dengan Alasan Force Majeure?

0
290
Dapatkah Membatalkan Perjanjian Investasi saat Pandemi Covid-19 dengan Alasan Force Majeure?

Dapatkah Membatalkan Perjanjian Investasi saat Pandemi Covid-19 dengan Alasan Force Majeure?

Maraknya kegiatan berbisnis menjadikan investasi sebagai salah satu sektor yang digemari para pebisnis. Dunia investasi telah berkembang sangat pesat beriringan dengan perkembangan teknologi, sehingga telah banyak jenis-jenis investasi yang dapat digunakan oleh pebisnis. Jenis investasi yang sering dilakukan pebisnis di era ini, ialah investasi berjenis saham, tentunya saham ini akan diinvestasikan kepada suatu perusahaan yang nantinya saham tersebut akan digunakan sebagai modal berkembangnya suatu perusahaan.

Apabila pebisnis akan menaruhkan saham di suatu perusahaan, haruslah membuat suatu kontrak perjanjian investasi. Salah satu tujuan berinvestasi agar dapat meraup keuntungan lebih dari yang diinvestasikan. Tetapi bagaimana bila dalam keadaan pandemi covid-19 ini perekonomian menjadi menurun sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pemegang saham. Mengingat pula adanya pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Sehingga hal ini dapat menghambat keuntungan bagi para pemegang saham. Apakah pemegang saham dapat membatalkan perjanjian investasi saat pandemi covid-19 dengan alasan force majeure?

Melihat dari syarat sah suatu perjanjian yang terdapat di Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian investasi saham haruslah memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer tanpa diperoleh dengan paksaan atau penipuan karena dapat menimbulkan batalnya suatu persetujuan. Selain itu berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian berkedudukan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat ditarik kembali tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak.

Melihat bahwa perjanjian sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga perjanjian haruslah berjalan sebagaimana mestinya isi perjanjian tersebut. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, tidak serta merta dapat diartikan sebagai alasan Force Majeur bagi perjanjian tersebut. Haruslah dilihat dari alasan pembatalan perjanjian investasi ini apakah alasan Force Majeur ini sangat menghalangi proses berjalannya perjajian investasi? Pembatalan perjanjian investasi yang dapat dibatalkan karena alasan Force Majeur akibat Covid-19 adalah ketika telah terdapat klausula tersebut didalam isi perjanjian dan disetujui oleh kedua belah pihak. Mengingat persyaratan suatu perikatan dapat terhapus pun telah diatur dalam pasal 1381 KUHPer dan tidak terdapat alasan force majeur dalam pasal 1381 KUHPer.

Salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian investasinya begitu saja dikarenakan akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lainnya. Alasan Force Majeur tidak bisa disamaratakan penerapannya antara satu perjanjian dengan perjanjian lain. Dalam persetujuan perjanjian investasi ketika telah terjadi Pandemi Covid-19 sangatlah tidak cermat untuk di kemudian hari menyatakan bahwa perjanjian investasi haruslah dibatalkan oleh pemegang saham, karena dapat dianggap tidak adanya itikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian. Dari itikad baik ini haruslah dilihat apakah perjanjian investasi ini masih bisa dicapai atau tidak sama sekali bisa dicapai dikarenakan Covid-19.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga dan dapat merugikan para pihak dikemudian hari, ada baiknya untuk sangat mempertimbangkan isi dari perjanjian investasi yang akan dibuat. Memasukkan klausula force majeur dalam perjanjian dapat menghindari hal-hal yang tidak terduga seperti ini. Jika tidak ada klausul tersebut, maka yang pemberlakuan hukum perjanjian akan merujuk kepada undang-undang yang berlaku.

Daftar Pustaka

DJKN. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?. Diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html pada 18 Juli 2020.

Kumparan News. 2020. Mahfud MD: Corona Jadi Bencana Nasional Tak Bisa Jadi Alasan Force Majeure. Diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-corona- jadi-bencana-nasional-tak-bisa-jadi-alasan-force-majeure-1tDo82wD6AB/full pada tanggal 18 Juli 2020.

 

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Viyoneta Purnama Mahasiswi Universitas Padjajaran. Artikel ini merupakan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*