Enam Langkah bagi Perusahaan Pertambangan untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Salah satunya adalah terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

0
698
Direktur ELSON Indonesia Arif Gaffar. Sumber Foto: http://www.letsmoveindonesia.com/

Globalisasi telah mengubah dunia bisnis secara signifikan. Dalam hal sumber daya manusia, saat ini, Negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat menghindari besarnya gelombang pekerja asing, atau yang biasa disebut ekspatriat, masuk ke berbagai sektor kerja, termasuk di antaranya adalah sektor pertambangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan dan kebijakan terkait penggunaan tenaga kerja asing di sektor pertambangan.

Mekanisme penggunaan tenaga kerja asing pada sektor pertambangan diatur pada Permen 24/2012 yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu, Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permen 35/2015”).

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, setidaknya ada enam langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan sebelum mereka mempekerjakan tenaga kerja asing. Berikut adalah enam langkah tersebut:

Pertama, pastikan bahwa perusahaan jasa pertambangan tersebut sudah memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) yang merupakan persyaratan awal bagi perusahaan jasa pertambangan untuk dapat beroperasi di Indonesia. (Baca Juga: Praktisi Nilai Peraturan BKPM No.13/2017 Berikan Kepastian bagi Investor Asing).

Kedua, pada Pasal 22A Permen 24/2012 telah ditetapkan bahwa setiap perusahaan jasa pertambangan yang bermaksud untuk mempekerjakan tenaga kerja asing wajib untuk memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan atau lembaga terkait. Sebelumnya, perusahaan tersebut harus mendapat persetujuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, atau Walikota/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Ketiga, mendapatkan surat rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan rekomendasi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2013.

Keempat, perusahaan tersebut wajib untuk mengajukan permohonan RPTKA yang harus disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan, RPTKA adalah dasar untuk mendapatkan IMTA. (Baca Juga: Harmonisasi Aturan Izin Tinggal Tetap di Peraturan BKPM No.13/2017 dengan Permenkumham Dipertanyakan).

Dalam rangka memperoleh RPTKA, perusahaan jasa pertambangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Proses permohonan yang dapat dilakukan secara online harus melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

  1. Formulir permohonan
  2. Alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  3. Izin Usaha;
  4. Anggaran Dasar perusahaan dan perubahannya (apabila ada);
  5. Struktur organisasi perusahaan;
  6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  7. Surat rekomendasi dari institusi terkait posisi yang akan diduduki oleh TKA;
  8. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan (NPWP);
  9. Surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia selaku pendamping bagi TKA;
  10. Laporan program pendampingan yang sesuai dengan keahlian TKA;
  11. Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.

Dokumen permohonan yang telah diajukan akan diperiksa oleh Direktorat Perlindungan Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Apabila diperlukan, sebagai bagian dari proses pemeriksaan, akan diadakan pemeriksaan lapangan. RPTKA yang sudah disetujui berlaku paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang.

Persyaratan dan prosedur di atas berlaku untuk RPTKA biasa. Ada 2 (dua) macam RPTKA dengan sedikit perbedaan persyaratan dan prosedur yaitu, RPTKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara.

Kelima, setelah RPTKA, perusahaan jasa pertambangan harus memiliki IMTA. Prosedur permohonan IMTA diawali dengan mengajukan permohonan online kepada Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Beberapa dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

  1. RPTKA yang telah disahkan
  2. Paspor TKA;
  3. Pas photo TKA;
  4. Surat penunjukan TKI pendamping;
  5. Sertifikat pendidikan yang sesuai dengan persyaratan posisi yang akan diduduki oleh TKA;
  6. Sertifikat kompetensi atau memili 5 (lima) tahun pengalaman kerja yang sesuai dengan posisi TKA;
  7. Draft perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan;
  8. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia; dan
  9. Rekomendasi dari instansi yang berwenang

Keenam, membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) sejumlah USD 100 per bulan untuk satu.

 

Arif Gaffar

Direktur Expatriate Legal Solution (ELSON) Indonesia

 

Untuk Info Lebih Lanjut, Arif Gaffar Bisa Dihubungi di email: info@elson.co.id atau telepon:  021 – 80674920

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*