IHW : Sistem BPJPH Harus Menyesuaikan Kebutuhan Dunia Usaha

0
16
Ikhsan Abdullah, foto : facebook Indonesia Halal Watch

Belum adanya kejelasan mengenai peraturan teknis dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah memberikan masukan kepada pemerintah terutama BPJPH agar membuat sistem yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha.

“BPJPH sebaiknya pakailah sistem yang ada, tidak usah menunggu sistem yang baru, pakai saja sistem yang sudah established. HAS 23000, sudah familiar. Sistem tersebut sudah membentuk SJH dan sudah berjalan bagus dan jangan diganti-ganti. Itu akan berpengaruh kepada dunia usaha. Sehingga sebaiknya BPJPH mengerti apa yang dibutuhkan oleh dunia industri, apa yang dibutuhkan sekarang dan itu yang di-support,” tuturnya kepada KlikLegal pada Senin (20/11).

Ikhsan mengungkapkan yang dibutuhkan pelaku usaha saat ini ialah kenyamanan dan ketenangan dalam dunia usaha. Apa yang sudah berjalan dengan baik, sebaiknya dilanjutkan dan didukung dengan peraturan yang dapat melengkapinya.

“Jangan diganggu dengan sistem baru dan membuat pelaku usaha harus menyesuaikan. Yang harus menyesuaikan itu BPJPH nya, sekarang apa yang sudah berjalan dengan baik dilanjutkan. Kemudian didukung dengan peraturan agar bisa lebih baik lagi, jangan niatnya mengganti dengan adanya yang baru,” ujarnya.

Namun, menurut Ikhsan Lembaga sertifikasi halal juga harus diberikan kesempatan untuk menyiapkan diri agar lebih siap untuk menjalankan mandatory halal pada 2019. Sampai dengan saat ini saja belum ada satupun dari Lembaga Penjamin Halal (LPH) yang terakreditasi padahal untuk wajib halal kurang dari setahun akan efektif diberlakukan. Padahal untuk menjadi bagian dari sertifikasi halal merupakan hal yang berat.

“Harapannya diberikan kesempatan dahulu kepada lembaga sertifikasi halal yang sudah established seperti sekarang ini untuk mempersiapkan diri dan agar lebih siap. Jangan sampai membuat kebingungan dunia usaha. Untuk mempersiapkan menjadi bagian sertifikasi halal itu berat, pertama menyiapkan auditor. Sekarang satupun belum, kemudian bagaimana coba caranya? Kemudian harus ada LPH yang di akreditasi oleh BPJPH dan MUI. Dan sampai saat ini belum ada satupun LPH yang terakreditasi,” tambahnya.

Untuk melaksanakan mandatory halal 2019 dibutuhkan auditor ribuan karena pelaku usaha yang harus melakukan sertifikasi halal juga sangat banyak. Tetapi sampai dengan saat ini, belum ada ketentuan yang jelas mengenai persyaratan auditor.

“Kapan auditor itu dan bagaimana? sedangkan kita butuh puluhan ribu auditor. Jangan grasa-grusu lah kalau belum siap, lebih baik toh tidak ada ruginya untuk pemerintah. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan budget yang besar untuk mencetak auditor, gunakan auditor yang sudah ada dan kemudian ditambah,” ungkapnya.

Belum jelasnya mengenai peraturan pelaksana UU JPH ini sebaiknya tidak menghambat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Ikhsan menuturkan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha itu sendiri agar dapat bersaing global sebagai halal lifestyle.

“Sebaiknya pelaku usaha tidak perlu wait and see untuk halal karena akan merugikan dirinya sendiri. Karena kebutuhan akan produk halal itu bukan kebutuhan sertifikasi tetapi nyata kebutuhan dasar dari masyarakat dengan kecenderungan global yaitu halal lifestyle. Orang sekarang memerlukan produk halal. Produk halal itu ditandakan dengan sertifikasi halal,” tambahnya.

HA

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*