Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker) Haiyani Rumondang menuturkan ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh serikat pekerja (SP) di era globalisasi.
Haiyani menyebutkan selama ini serikat pekerja selalu menyuarakan keluhan-keluhan dalam memperjuangkan hak-hak para pekerja. Seharusnya, lanjut Haiyani, perjuangan tersebut juga harus sejalan dengan pemenuhan kewajiban pekerja kepada perusahaaan atau pengusaha. Ia menyarankan, pekerja dan pengusaha bersatu dan bekerja sama untuk mencari solusi setiap persoalan yang terjadi dalam perusahaan.
“Pernahkah dipikirkan masalah produktivitas? Pernahkah dipikirkan ketika Anda mengutip iuran, pernakah ada kapasitas building yang diberikan? Nah termasuk pengusaha, pernahkah ada yang memikirkan upskilling dari jasa yang sudah diberikan usaha itu maju, untungnya gede. Berapa persen yang harus dikembalikan kepada pekerja?” kata Haiyani dalam acara 1st Indonesia HR Journey & Expo 2017 yang bertema “How To Stay Relevant in The Future?” di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/10) lalu.
Menurut Haiyani, pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dijawab untuk mempersiapkan pekerja maupun pengusaha untuk lebih efisien. “Misalnya ada yang dipikirkan oleh pengusaha, sehingga hubungan industrial kita, dinamika itu secara global diluar itu relative stabil, berartikan ini butuh bantuan bersama,” lanjutnya.
Haiyani menuturkan saat ini kebanyakan pengusaha kurang merespons berdirinya serikat pekerja. Para pengusaha lebih memilih untuk menggunakan sistem kerja alih daya atau outsourcing karena pekerja dinilai kurang produktif. “Coba sekarang Pak, kenapa orang marah dengan outsourcing, karena hanya kemampuannya di situ. Stop outsourcing, adakah solusi lain dari stop outsourcing? Berhentikan outsourcing, minta upah sama dengan pekerja lain, kita sudah membuat regulasi harus sama dengan pegawai tetap,” jelasnya.
Oleh karena itu, Haiyani khawatir nantinya para pekerja akan mencari cara agar dapat bertahan di dalam perusahaaan dengan upaya apapun karena mereka tidak yakin untuk bisa berpindah pada pekerjaan lain. Jika mereka mampu pun, serikat pekerja harus memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kerja kepada para anggotanya.
“Kalau dia mempunyai kompetensi senang senang saja. Bahkan bergeming dari apa yang akan diperoleh, nah itukan terjadi pada level menegah ke atas. Sebenarnya dengan cara yang kami pikirkan itu, ini juga tidak akan terjadi bajak membajak. Atau pilihan pindah ke tempat lain, karena itu tadi ada kompetensinya dan lain sebagainya,” pungkasnya.
(PHB)
