Kebijakan PSBB DKI Jakarta Dimulai 14 September, Perhatikan Sejumlah Ketentuannya

0
32
Kebijakan PSBB DKI Jakarta Dimulai 14 September, Perhatikan Sejumlah Ketentuannya

Kebijakan PSBB DKI Jakarta Dimulai 14 September, Perhatikan Sejumlah Ketentuannya

Sejak PSBB dilonggarkan penambahan kasus positif Covid-19 meningkat pesat dan membebani fasilitas kesehatan yang tidak cukup kapasitasnya sehingga mengharuskan PSBB diperketat kembali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pemberlakuan PSBB DKI Jakarta lanjutan yang lebih ketat dari sebelumnya mulai tanggal 14 September 2020. Selama masa PSBB seluruh warga DKI Jakarta dianjurkan untuk tetap di rumah dan tidak bepergian kecuali dalam keperluan yang benar-benar mendesak atau beraktivitas dalam usaha esensial yang diperbolehkan.

Adapun 11 sektor usaha yang tetap diperbolehkan untuk beroperasi, yakni sektor usaha kesehatan, bahan pangan (makanan dan minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan dan perbankan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar (utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai vital nasional), kebutuhan sehari-hari. Namun sektor industri tersebut harus beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat serta melakukan pembatasan 50%.

Berbagai tempat ada juga yang sementara harus ditutup, yaitu sekolah dan institusi pendidikan, kawasan pariwisata dan taman rekreasi, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik, tempat resepsi pernikahan. Selain itu, ada juga beberapa tempat umum yang diperbolehkan tetap beroperasi namun dengan beberapa ketentuan khusus yang dibatasi pengunjungnya, yakni restoran, rumah makan dan kafe yang hanya boleh via pesan antar atau bawa pulang, serta tempat ibadah yang bukan merupakan tempat wisata rohani.

Mengenai transportasi publik pun diberlakukan pengurangan kapasitas sebanyak 50% dari biasanya sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020. Begitupula dengan transportasi pribadi yang dibatasi hanya boleh dua orang per baris kursi kecuali satu domisili dan penghapusan kebijakan ganjil genap selama PSBB.

Pengaturan sanksi juga diberlakukan sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 79 tahun 2020 dan dilakukan bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP. Sanksi yang diberlakukan berupa denda dan kerja sosial dengan berbagai tingkatan pelanggaran serta berlaku untuk individu maupun pelaku usaha.

Pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta diharapkan akan efektif mengurangi jumlah kasus positif Covid-19 yang masih terus bertambah selama tes spesimen dilakukan. WHO bahkan sudah menetapkan standar jumlah tes ideal bagi setiap wilayah sebanyak 1 orang per 1000 populasi tiap minggu dan DKI Jakarta sudah melewati standar WHO ini selama PSBB transisi kemarin. 

 

DD

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*