Kemendag Terbitkan Aturan Waralaba

0
26

Tidak diatur mengenai batasan gerai waralaba dan TKDN.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Pergadangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Waralaba. Beleid tersebut diharapkan dapat mengembangkan industri waralaba dalam negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kemudahan yang diberikan dalam Permendag tersebut. Salah satunya ialah tidak diaturnya mengenai batasan gerai waralaba dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Aturan mengenai TKDN di dalam Permendag tersebut tidak secara explisit diatur. Namun aturan mengenai TKDN hanya menggunakan kata mengutamakan penggunaan bahan baku dalam negeri. Dalam hal ini, aturan TKDN hanya diatur dalam Pasal 18 Permendag 71 Tahun 2019 yaitu penyelenggara waralaba diminta untuk mengutamakan penggunaan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standart mutu barang dan atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.

Kewajiban tentang mengutamakan produk dalam negeri masih diatur juga dalam Permendag 47 tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6c Permendag Nomor 47 Tahun 2016 peningkatan penyediaan barang dagangan produk Dalam Negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan di tingkat eceran.

Selain itu, dalam Permendag Nomor 71 Tahun 2019 juga tidak membedakan antara pemberi waralaba asing dengan dalam negeri. Termasuk dalam jumlah master franchise yang tidak dibatasi.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan Perjanjian Warabala. Sebelumnya waralaba diatur dalam Permendag Nomor 57 tahun 2014 terntang Perubahan atas Permendag Nomor 53 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Levita mengatakan aturan ini memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di Indoneisa, meski yang diusung adalah brand asing. “Meskipun dilkukukan pembatasan tapi tidak dikontrol ya percuma, akan susah dampaknya,” tuturnya.

Karena menurutnya bisnis brand asing juga merupakan pengusaha Indonesia. “Sebenernya tidak perlu khawatir karena pelaku bisnis brand di Indonesia adalah pengusaha Indonesia juga. Dan mereka akan memilih produk atau bahan lokal selagi masih tersedia disni, karena akan berdampak pada cost. Jelas bahan dari luar costnya lebih mahal,” jelasnya.

Di samping itu, Benny Soetrisno, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan menilai kebijakan Pemerintah melonggarkan ketentuan penjualan dan penggunaan produk domestik tidak tepat. “Kebijakan itu justru akan mendorong masyarakat Indonesia sebagai konsumen dibandingkan menjadi produsen,” jelas Benny, dikutip dari Koran Bisnis.

ZNA – Red

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*