Kesalahan Menempatkan Pancasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

0
53
Kesalahan Menempatkan Pancasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

Kesalahan Menempatkan Pancasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
oleh Raihan Hudiana

Latar belakang Pembentukan RUU HIP

Per tanggal 12 Mei 2020, dalam rapat paripurna DPR telah disetujui Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagai RUU Inisiatif DPR. RUU ini disahkan setelah DPR juga mengesahkan RUU Minerba dan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Covid-19. Meskipun RUU HIP tidak ada hubungan sama sekali dengan penanganan Covid-19, DPR tetap mengesahkan RUU HIP. Sebelumnya, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg), yang termasuk dalam RUU Prioritas tahun 2020 dalam Prolegnas 2020-2024.

Dalam Naskah Akademik RUU HIP dijelaskan bahwa dibentuknya RUU HIP dilatarbelakangi kondisi faktual kehidupan berbangsa dan bernegara yang belum menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Hal ini tercermin dari beberapa perbuatan atau kejadian yang ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masih adanya sikap dan perilaku penyelenggara negara yang mengabaikan nilai-nilai moral, diskriminatif dalam memberikan pelayanan umum, serta tidak memperhitungkan efektivitas dan kondisi lingkungan. Selain itu ada pula penyelenggara negara yang cenderung melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan kepentingan rakyat kecil dalam membentuk kebijakan.

Belum adanya peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dianggap menjadi masalah utama belum dijadikannya Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa selama ini belum ada pedoman bagi penyelenggara dalam menyusun, menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional baik di pusat maupun di daerah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian belum ada pula pedoman bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya untuk mempertautkan bangsa yang beragam (bhinneka) ke dalam kesatuan (ke-ika-an) yang kokoh. Serta belum ada pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap  kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pendidikan, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan.

RUU HIP berisi 10 (sepuluh) bab yang terdiri dari bab mengenai ketentuan umum, Haluan ideologi Pancasila, Haluan ideologi Pancasila sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, Haluan ideologi Pancasila sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Haluan ideologi Pancasila sebagai pedoman sistem nasional kependudukan dan keluarga, pembinaan Haluan ideologi Pancasila, partisipasi masyarakat, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Secara garis besar, RUU HIP mengatur mengenai nilai-nilai Pancasila yang dituangkan secara lebih rinci untuk menjadi pedoman dalam beberapa sektor kehidupan. RUU HIP pada intinya ingin memberikan landasan hukum berupa undang-undang supaya ideologi Pancasila dapat menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melihat pada latar belakang serta isi dari draft RUU HIP, menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah ide untuk mengkonstruksikan nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang telah sesuai dengan ketentuan Ilmu Perundang-Undangan. Kemudian, menarik pula untuk membahas dari sisi ketatanegaraan apakah secara substansi RUU HIP akan menyelesaikan masalah yang ada atau justru menimbulkan masalah baru.

Mengkonstruksikan Pancasila dalam Undang-Undang

Hans Nawiasky dalam teorinya yang disebut teori norma hukum berjenjang (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) menjelaskan bahwa sistem norma hukum negara tersusun dalam kelompok-kelompok norma hukum yang berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkis sampai pada suatu norma hukum yang tertinggi. Kelompok-kelompok norma hukum negara meliputi:

  1. Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara/abstrak/sumber hukum/Pancasila);
  2. Staatsgrundgesetz (Aturan dasar/aturan pokok negara/konstitusi/Undang-Undang Dasar);
  3. Formell gesetz (Undang-Undang);
  4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana/Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah).

Mengacu pada teori di atas, kedudukan Pancasila yang berisi nilai-nilai abstrak termasuk ke dalam tingkatan norma fundamental (Staatsfundamentalnorm) yang bersifat hipotetis dan ditetapkan secara presupposed atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara. Norma fundamental merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Menurut Hamid A. Tamimi, norma fundamental ini tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesa, sesuatu fiktif, suatu aksioma. Menurutnya hal ini diperlukan untuk tidak mengoyakan lapisan-lapisan bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya.

Pancasila sebagai norma fundamental ditunjukan dari pidato yang disampaikan Soekarno pada Sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Ia menjelaskan bahwa untuk dapat terbentuknya negara Indonesia dibutuhkan konsep Philosophische grondslag dan Weltanschaung berupa filsafat pikiran bangsa yang berisi nilai-nilai yang disepakati bersama sebagai titik persetujuan segenap elemen bangsa (common denominator). Nilai-nilai ini untuk selanjutnya disebut Pancasila dan dimuat di dalam dasar negara Indonesia (UUD 1945) sebagai nilai yang menjiwai keseluruhan isi di dalamnya.

Diletakannya isi Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukan bahwa Pancasila menjiwai hukum dasar negara Indonesia. Berdasarkan Penjelasan UUD 1945 Angka III, Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis. Jika diartikan, bahwa ‘pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan’ adalah Pancasila, maka Pancasila mewujudkan cita hukum (rechtsidee) negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PP) menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai cita hukum negara. Pasal 2 dengan tegas menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan ketentuan ini maka sumber tertinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang dibuat negara, adalah Pancasila. Di dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengacu pada teori Hans Nawiasky, Pancasila sebagai norma fundamental (Staatsfundamentalnorm) merupakan norma yang ditetapkan secara presupposed (ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara). Pancasila merupakan hasil pemikiran founding fathers bangsa Indonesia tentang nilai-nilai fundamental yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang ada di Pancasila harus tetap dibiarkan mengambang dan bersifat luwes guna dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya, Pancasila tidak boleh dipositifkan secara rigid di dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang karena akan menyulitkan Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman.

Dalam teori norma hukum berjenjang, undang-undang berkedudukan sebagai formell gesetz. Undang-undang memiliki sifat konkret dan terinci, serta dapat bersifat norma hukum yang berpasangan, yang berarti sudah dapat memasukan ketentuan sanksi di dalamnya. Pancasila sebagai Philosophische grondslag sebagaimana disampaikan Soekarno akan menjadi hilang maknanya apabila dijabarkan di dalam undang-undang yang memiliki makna sempit dalam pasal-pasalnya. Terlebih apa yang disampaikan Hamid A. Tamimi bahwa Staatsfundamentalnorm merupakan suatu hipotesa, sesuatu fiktif, dan suatu aksioma yang merupakan nilai yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Apabila Pancasila dimuat dalam undang-undang, maka akan berpotensi mengalami perdebatan yang panjang yang pada akhirnya mengoyakan lapisan-lapisan bangunan tata hukum nasional.

Menurut Sony Maulana Sikumbang dalam FGD MPR membahas mengenai gagasan memasukan kata Pancasila ke dalam batang tubuh UUD NRI 1945, menyatakan bahwa dimasukkannya kata Pancasila di dalam batang tubuh UUD 1945 dapat mengurangi makna kesakralan Pancasila. Kata Pancasila itu sendiri sebenarnya tidak ada di dalam UUD 1945. Di dalam Pembukaan Alinea ke-IV hanya disebutkan sila-sila yang ada di Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai Staatsfundamentalnorm akan berkurang maknanya apabila diturunkan menjadi Undang-Undang Dasar yang merupakan aturan pokok negara (Staatsgrundgesetz).

Mengacu pendapat Sony di atas, berarti meletakan isi dari Pancasila ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 saja telah mengurangi makna kesakralan Pancasila, apalagi jika Pancasila dimasukan ke dalam peraturan perundang-undangan dalam tingkatan undang-undang. Hal ini berakibat kedudukan Pancasila yang merupakan cita hukum nasional akan menjadi kabur. Pancasila akan sulit untuk menjadi norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya apabila kedudukannya hanya dalam tataran undang-undang.

Menempatkan Pancasila ke dalam Undang-Undang selain berakibat pada sulitnya norma-norma hukum di bawahnya untuk bergantung, juga berakibat pada rusaknya sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibangun pasca reformasi. Di dalam UUD 1945 Pasal 24C dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Dari empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, MK juga memiliki fungsi yang merupakan derivasi dari kewenangan dan kewajibannya, yaitu pengawal konstitusi (the guardian of constitution), penafsir akhir konstitusi (the final interpreter of constitution), pengawal demokrasi (the guardian of democracy), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of citizen’s constitutional rights), pelindung hak asasi manusia (the protector of human rights), dan pengawal ideologi negara (the guardian of ideology).

 

Dalam fungsinya sebagai pengawal ideologi, MK memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara konstitusi selain mendasarkan pada pasal-pasal UUD 1945, juga harus mendasarkan pada Pancasila sebagai batu uji dalam setiap perkara konstitusionalitas produk Undang-Undang. Apabila Pancasila ditempatkan pada kedudukannya sebagai Undang-Undang, maka MK memiliki ketidakpastian mengenai nilai Pancasila manakah yang harus menjadi batu ujinya. Akan menyalahi kewenangannya apabila MK menggunakan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (apabila telah sah) sebagai batu uji dalam menguji Undang-Undang yang lain. MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih rendah dengan tingkatan yang lebih tinggi, dalam hal ini menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

 

BEL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Raihan Hudiana, S.H., Peneliti Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Artikel ini merupakan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*