Kewenangan Post-Review Authority Competition Dapat Menggagalkan Transaksi Korporasi, Begini Tips Agar Transaksi Tetap Berjalan Lancar

0
57
Kewenangan Post-Review Authority Competition Dapat Menggagalkan Transaksi Korporasi, Begini Tips Agar Transaksi Tetap Berjalan Lancar

Kewenangan Post-Review Authority Competition Dapat Menggagalkan Transaksi Korporasi, Begini Tips Agar Transaksi Tetap Berjalan Lancar

Untuk menjaga kestabilan suatu pasar, terdapat satu pihak yang selalu melakukan pengawasan atas hal-hal yang berlangsung di pasar tersebut. Hal ini diperlukan karena setiap perilaku pelaku usaha dalam membangun dan mengembangkan usahanya memiliki kemungkinan menimbulkan dampak yang besar pada sistem di pasar. Artinya dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pelaku usaha saja, namun akan dirasakan pula oleh setiap stakeholder termasuk Pemerintah dan konsumen.

Salah satu bagian yang menjadi kajian dari penerapan Hukum Persaingan Usaha adalah dalam hal terjadinya restrukturisasi perusahaan, baik berupa penggabungan (merger) maupun peleburan (akuisisi). Tindakan korporasi ini memungkinkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam struktur persaingan di pasar, sehingga setiap authority competition selalu dibekali dengan kewenangan untuk melakukan review terhadap aksi-aksi korporasi melalui notifikasi yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam teorinya terdapat 2 (dua) jenis kewenangan review yang dimiliki oleh authority competition yaitu pre-review dan post-review.

Di Indonesia sendiri authority competition yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan untuk melakukan post-review atas aksi korporasi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 (Perkom No. 3/2020).

Lalu bagaimana ketika suatu aksi korporasi sudah terjadi, setiap aset dari perusahaan sudah terlanjur dialihkan namun pihak authority competition menyatakan bahwa aksi korporasi tersebut harus dibatalkan karena melanggar kaidah hukum persaingan usaha?

Dalam hal ini Rikrik Rizkiyana, Partner dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) memberikan tips mengenai hal yang perlu dilakukan oleh para practicing lawyer dalam memitigasi risiko pembatalan transaksi korporasi yang sedang ditangani.

Pertama, pastikan yang bersangkutan memiliki kompetensi dalam Hukum Persaingan Usaha.

Modal utama dan paling utama yang sudah pastinya menjadi suatu kewajiban bagi lawyer yang bersangkutan adalah memahami konsep-konsep persaingan usaha, mulai dari konsep teori dasar sampai bagaimana akhirnya praktek hukum persaingan usaha diterapkan dalam negara-negara yang ada di dunia.

Hal ini akan membantu seorang lawyer untuk mengerti mengapa suatu keadaan atau kondisi diatur untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan dalam ketentuan yang berlaku. Ketika pemahaman dasarnya kuat, alur logika berpikir untuk menyelesaikan permasalahan pun menjadi lebih strategis.

Kedua, kemampuan analisa permasalahan yang mendalam.

Kembali lagi bahwa aksi korporasi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) dapat menimbulkan dampak yang besar, tidak hanya terbatas pada pelaku usaha saja, namun juga berdampak para seluruh stakeholder baik para pesaing lainnya, pemerintah, maupun konsumen.

Dalam hal ini lawyer yang menangani suatu transaksi aksi korporasi harus memiliki analisa yang mendalam terhadap akibat dari transaksi tersebut. Berangkat dari pendalaman yang kuat atas hukum persaingan usaha dilihat dari sisi ekonomi, kemudian akan membantu dalam memahami bagaimana keadaan pasar. The lawyer need to have a bigger picture on his mind.

Ketiga, berfokus dalam hal-hal positif.

Dampak dari terjadinya merger atau akuisisi antar perusahaan satu dengan lainnya tidak selalu hanya membawa dampak positif. Tentu saja hal ini akan diikuti dengan dampak negatif yang mungkin timbul. Baiknya lawyer yang bersangkutan untuk terus berfokus pada hal-hal yang positif, sehingga authority competition dapat menilai bahwa apabila dilakukannya merger atau akuisisi oleh perusahaan ini akan lebih banyak membawa kemanfaatan bagi  setiap stakeholder.

Keempat, berfokus dalam penyelesaian masalah.

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa terdapat kemungkinan adanya dampak-dampak yang menjadi nilai ‘negatif’ atas transaksi yang direncanakan oleh perusahaan kepada pasar secara satu keutuhan. Dalam hal ini lawyer yang bersangkutan diharapkan sudah memikirkan jalan-jalan alternatif untuk memitigasi dampak-dampak negatif tersebut. Hal ini guna melihat bahwa aksi korporasi yang diajukan oleh perusahaan tidak akan menimbulkan monopoli pasar dan persaingan yang tetap sehat.

 

BEL

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*