Klaster Covid-19 Merembet Hingga Pengadilan, LeIP Buka Kanal Pelaporan

0
92
Klaster Covid-19 Merembet Hingga Pengadilan, LeIP Buka Kanal Pelaporan

Klaster Covid-19 Merembet Hingga Pengadilan, LeIP Buka Kanal Pelaporan

Layanan yang launching pada Kamis (17/9) melihat perlunya data untuk dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam menanggapi klaster covid-19 di pengadilan.

Kurva penyebaran virus covid-19 di Indonesia semakin menanjak terhitung sejak 6 bulan setelah dinyatakan kasus pertama. Virus covid-19 menyasar individu tidak pandang bulu.  Termasuk lingkungan peradilan yang sekarang menjadi salah satu wilayah dengan penyebaran covid-19 terbanyak.

Pada Kamis (27/8) sebagian hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Medan menjalani pemeriksaan covid-19 setelah Ketua Pengadilan Negeri Medan Sutio Jumagi Akhirno dinyatakan positif COVID-19. Setelah menjalani swab test dan rapid test, 13 orang hakim dan 25 pegawai Pengadilan Negeri Medan dinyatakan positif covid-19. Atas hasil tersebut, pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Medan dilakukan secara daring mulai 4 September sampai 18 September 2020.

Menanggapi hal terkait, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Farihah menyebutkan bahwa LeIP telah tanggap atas kejadian tersebut. Dalam wawancara bersama Klik Legal, Liza menyatakan bahwa LeIP telah membuat kanal pelaporan covid-19 di lingkungan pengadilan yang akan menjadi jembatan antara pelapor dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan instansi terkait.

“Sampai 16 September terdapat 205 hakim dan pegawai yang positif covid. (Kami melihat) MA tidak memiliki data tersebut. Oleh karena itu kami melihat perlunya dibuat kanal ini, karena kanal ini akan menjembatani kasus kasus di lapangan yang tidak sampai ke MA dan pengadilan. Kemudian (infonya) untuk orang orang di pengadilan,” ungkap Liza pada Jumat (18/9).

Selanjutnya, Liza menilai bahwa penanganan covid-19 di lingkungan pengadilan terlalu lambat dan cenderung berbelit-belit berbanding terbalik dengan penyebaran virus covid-19 yang begitu cepat. Ia pun sempat menyoroti bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang diterbitkan tidak cukup mampu untuk memberikan perlindungan akan kesehatan hakim hingga pegawai di pengadilan.

“Pengadilan itu kan tempat berkumpulnya banyak orang. Terdapat hakim, jaksa, pengacara, tahanan, masyarakat umum, para pihak yang ada (dapat hadir) di pengadilan. (Apabila) pengadilan hanya melakukan prosedur secara standar, seperti penyemprotan disinfektan, penyediaan tempat cuci tangan ini belum cukup,” ungkapnya.

Tidak hanya pelaporan mengenai orang yang terinfeksi atau terduga covid-19, kanal ini juga difungsikan untuk ruang bercerita baik hakim, aparatur, pengguna layanan pengadilan, maupun anggota keluarga karyawan pengadilan jika menemukan ada orang yang bekerja di lingkungan peradilan terduga atau terinfeksi covid-19 namun tidak melakukan isolasi. Pelaporan yang diterima oleh LeIP tersebut akan dihimpun untuk kemudian diberikan kepada MA.

“Ini juga kebetulan LeIP kan kerja dekat dengan MA, kita merasa kita dapat memberikan hal penting ke MA. Kami ingin mendorong MA supaya memiliki respon yang sigap terhadap covid-19,” ucapnya.

Selain menerima pengaduan mengenai kasus positif covid-19 dalam lingkungan pengadilan, LeIP juga menerima pengaduan mengenai pengadilan yang tidak menerapkan social distancing atau work from home sesuai dengan SEMA. Liza mengungkapkan bahwa tidak sedikit pengadilan, khususnya di luar daerah yang masih melangsungkan proses beracara dengan tatap muka karena terkendala teknis.

“Kami juga menerima laporan yang bukan mengenai kasus positif covid, namun lebih ke pengadilan tersebut masih melakukan pengadilan secara tatap muka, seharusnya bisa dilakukan secara virtual, itu juga bisa disampaikan ke pimpinan untuk membangun sense of crisis di pengadilan,” ucapnya.

Layanan pelaporan covid-19 di lingkungan pengadilan yang diselenggarakan oleh LeIP ini bertujuan untuk mengetahui adanya aparatur/hakim di pengadilan yang terkonfirmasi atau diduga terinfeksi covid-19, mengetahui pengadilan yang tetap membuka layanan seperti biasa meskipun ada aparatur/hakim yang terkonfirmasi atau diduga terinfeksi COVID-19 dan memiliki keluhan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19 di pengadilan. LeIP menyatakan komitmennya untuk merahasiakan identitas pelapor sampai laporannya diberikan ke instansi terkait. 

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*