KONSTITUSIONALITAS DALAM PENGATURAN KEGIATAN UMKM MELALUI UU OMNIBUS LAW TENTANG CIPTA KERJA

0
43
KONSTITUSIONALITAS DALAM PENGATURAN KEGIATAN UMKM MELALUI UU OMNIBUS LAW TENTANG CIPTA KERJA

KONSTITUSIONALITAS DALAM PENGATURAN KEGIATAN UMKM MELALUI UU OMNIBUS LAW TENTANG CIPTA KERJA

Sebagaimana ketentuan pada pembukaan UUD 1945 bahwa “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial”.  Dengan  melihat  dari sepotong Frasa pada pembukaan UUD 1945 tentunya UUD 1945  merupakan suatu acuan pembentukan  perundang-undangan  yang  konstitusional.  Beberapa  waktu  kebelakang  ini, dalam pengesahan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi suatu polemik terhadap pihak-pihak  yang telah dirugikan pada pasal-pasal yang ada di dalam UU Omnibus Law terutama buruh.  Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan sebanyak 31  RUU Cipta Kerja berpotensi  inkonstitusional[1].  Secara konstitusi bahwa  “Kedaulatan berada di

tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.[2] Namun,

ketentuan-ketentuan yang berada pada Pasal-pasal yang ada di UU tersebut lebih condong pada kepentingan elitis dan kapitalis. Dibalik itu, terdapat suatu ketentuan bagi kepentingan usaha salah satunya UMKM yang dimana menciptakan suatu kegiatan usaha mikro secara kompetitif dan memajukan. Hal ini tidak seluruhnya posal-pasal di dalam UU Omnibus Law mengalami suatu pro terhadap kepentingan elit atau kapitalis melainkan, adanya suatu udara positif dalam pengaturan izin usaha bagi UMKM di Indonesia. Khusus untuk UMKM, UU Cipta Kerja disebut memiliki beberapa manfaat yang membantu mempermudah akses perizinan, akses rantai pasok, akses pengembangan usaha,akses pembiayaan dan akses pasar.[3]

Penulis  melihat bahwa dari pasal-pasal yang terdapat pada  UU Omnibus Law  mengatur UMKM memiliki suatu substansi yang progresif dan  mempermudah bagi UMKM dalam membentuk usahanya menjadi PT(Perseroan Terbatas).

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Dasar 1945,
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif,   
  3. Undang-Undang   Nomor  20   Tahun   2008   Tentang   Usaha   Mikro   Kecil Menengah,
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Analisa Hukum

Keberadaan dari kegiatan usaha mikro di Indonesia mencerminkan pada kegiatan ekonomi rakyat dengan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Menurut konstitusi bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.[4] Pada ketentuan UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008 bahwa „Pada Asas dan Tujuan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah bahwa  : kekeluargaan,  demokrasi ekonomi, kebersamaan,  efisien  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya Usaha UMKM dibentuk untuk mencapai nilai- nilai ekonomi secara kerakyatan dan mampu dilaksanakan oleh setiap umat masyarakat Indonesia. Jika membandingkan pada pengaturan UMKM di UU Omnibus Law bahwa “Pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha,kemandirian, dan kebersamaan”.[5] Penulis menilai dibalik polemik terhadap UU tersebut oleh masyarakat luas di  Indonesia  terdapatnya  nilai  positif  untuk  kegiatan  perekonomian  usaha  mikro  salah satunya. Namun, Penulis memiliki Pandangan mengenai konstitusional UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja bagi kegiatan UMKM yaitu:

Pertama,Omnibus Law tentang Cipta Kerja memiliki keberpihakan kepada kegiatan Usaha UMKM di Indonesia.  Menurut Kementerian Koperasi dan  UKM  RI  melaporkan bahwa secara  jumlah  unit,  UMKM  memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9  juta  unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017).[6] Penulis melihat pada ketentuan dalam pengaturan UMKM di Omnibus Law bahwa “ terdapatnya suatu penyederhanaan persyaratan dasar perizinan Berusaha”.[7] Secara konstitusi bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.[8]

Kedua,  keberadaan  pengaturan  sektor  UMKM  di  Omnibus  Law  sebagaimana  untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara.[9] Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan, kemudahan sertifikasi hal pada Omnibus Law UU Cipta Kerja memungkinkan UMKM hemat hingga Rp.12 Juta.[10] Tentunya makna dari ekonomi kerakyatan akan terealisasi apabila ketentuan UU Omnibus Law pada sektor UMKM sesuai dengan substansi yang ada di pasal-pasal tersebut.

Ketiga,   pada  ketentuan   UMKM  pada  UU  Omnibus   Law  bahwa  terdapatnya  suatu peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, serta adanya penyederhanaan  persyaratan  investasi.[11]  Mengacu  pada  konstitusi bahwa  “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan  ,kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional”.[12] Pada tahun 2030 Indonesia berpotensi  sebagai  negara  berkembang  yang  maju  dalam kemajuan  ekonomi  di Dunia. Sebanyak  7  dari  10  negara  berkembangan  diprediksi  menjadi  negara  dengan  ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030.[13]

Keempat, setelah Penulis membaca naskah akademik Omnibus Law menilai bahwa tingkat PDB Indonesia untuk wilayah Asean masih berada pada USD 3.000 per tahun. Dalam 15 tahun Indonesia belum berhasil melampaui level USD 4.000 per tahun.[14] 

Sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia” mencerminkan bahwa pemerintah

wajib memberikan ruang gerak kepada masyarakat menengah untuk  melakukan perubahan kehidupan  melalui  kegiatan  perekonomian  dengan  mengandalkan  usaha  UMKM  yang mampu menstabilkan perekonomian pada tahun 1998 setelah reformasi berlangsung. bahwa secara  konstitusi  telah  di jelas  bahwa  “ Setiap  orang  berhak  untuk  hidup  serta  berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.[15] Oleh karena itu, dibalik adanya polemik UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja bukan berarti secara keseluruhan mengalami suatu permasalahan   yang   mengakibatkan   kerugian   dan   keburukan   bagi  bangsa   Indonesia, melainkan beberapa sektor-sektor lain seperti kepentingan buruh memang tentu mengalami

masalah dalam hal hak sebagai buruh atas imbalan dari hasil kerja atau karya yang telah dilakukan selama bekerja. 

Kesimpulan 

Omnibus Law tentang Cipta Kerja memiliki keberpihakan kepada kegiatan Usaha UMKM di Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017). keberadaan pengaturan sektor UMKM di Omnibus Law sebagaimana untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Tentunya makna dari ekonomi kerakyatan akan terealisasi apabila ketentuan UU Omnibus Law pada sektor UMKM sesuai dengan substansi yang ada di pasal-pasal tersebut. pada ketentuan UMKM pada UU Omnibus Law bahwa terdapatnya suatu peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan  Berusaha pada penerapan perizinan  berusaha  berbasis risiko, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, serta adanya penyederhanaan persyaratan  investasi.  Penulis  membaca  naskah  akademik  Omnibus  Law  menilai  bahwa tingkat PDB Indonesia untuk wilayah Asean masih berada pada USD 3.000 per tahun. dibalik adanya polemik  UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja bukan berarti secara keseluruhan mengalami suatu permasalahan yang mengakibatkan kerugian dan keburukan bagi bangsa Indonesia,  melainkan beberapa sektor-sektor lain seperti kepentingan buruh memang tentu mengalami masalah dalam hal hak sebagai buruh atas imbalan dari hasil kerja atau karya yang telah dilakukan selama bekerja. 

Saran

Penulis memiliki suatu pandangan dalam prose pembentukan peraturan perundang- undangan seyogyanya perlu dilakukan secara transparansi dan penuh kehati- hatinya. Pasalnya, bahwa adanya suatu polemik setelah UU tersebut disahkan mengalami suatu perbaikan yang cukup vital  dalam  hal  formil.  Dimana  dalam pembentukan  perundang-undangan  perlu  adanya kejelasan sebagai prinsip dasar pada proses tersebut. Oleh karena itu, dalam dengan adanya kejelasan maka secara substansi tidak mengalami suatu permasalahan dan dapat dilaksanakan bahkan masyarakat tidak mengakibatkan suatu polemik yang berkepanjangan yang berpotensi ketidakstabilan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Web/Laman

Athika Rahma,2020,  “Sederet Manfaat UU Cipta Kerja buat UMKM versi Kemenkop UKM”,artikel,                                                                                          Liputan6.com, https://www. lip uta n6.co m/b isnis/read/4385440 /sede ret- ma nfaat-uu-c ip ta-kerja-b uat-umk m- ve rsi-ke me nkop- uk m

Febrianto Adi Saputro, 2020, “Kode Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law

Inkonstitusional”,artikel,News,https://rep ub lika.co. id/be rita/q6p xgf428 /kode- inisiatif-31-pasa l-ruu-o mnib us-la w- inko nstitusio na l

Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2019, “2030 Indonesia Diprediksi Jadi Negara Ekonomi keempat di Dunia”, artikel, Kompas.com, https://eko no mi. ko mpas.co m/read/2019 /01/09 /124556326/2030- indo nesia-dip red ik si-jad i- ne gara-eko no mi-terbesa r-kee mpat-di-dunia

Potret UMKM Indonesia :Si Kecil yang Berperan Besar,2019, artikel: Ekonomi Inklusif,

https://www. uk mindo nesia. id /baca-artike l/62

Rosmha  Widiyani,  2020,  “Keuntungan  dan  Kerugian  Omnibus  Law  Pada  Sertifikasi

Makanan Hala”, artikel,detikfood.com,  https://food.de tik.co m/info-kuliner/d-

5211222/ke untunga n-da n-kerugia n-o mnib us- la w-pada-sertifikasi- maka na n-ha la l

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

Naskah Akademik UU Omnibus Law Tentang Cipta Kerja

[1] Febrianto Adi Saputro, 2020, “Kode Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law Inkonstitusional”,artikel,News,  https ://republ i ka .co.i d/beri ta /q6pxgf428/kode-i nis ia ti f-31-pasal -ruu-omni bus -l a w-i nkons ti tusi onal, diakses pada tanggal 20 oktober 2020

[2] Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

[3] Athika Rahma,2020, “Sederet Manfaat UU Cipta Kerja buat UMKM versi Kemenkop UKM” ,artikel, Liputan6.com, https :// ww w.l i puta n6.com/bis ni s /rea d/4385440/s ederet- ma nfa a t-uu-ci pta -kerj a -bua t-umkm- vers i -kemenkop-uk m, diakses pada tanggal 20 oktober 2020

[4] Pasal 33 ayat (1) UUD 1945

[5] Pasal 2 ayat (1) UU Omnibus Law Tentang Cipta Kerja

[6] Potret UMKM Indonesia :Si Kecil yang Berperan Besar,2019, artikel: Ekonomi Inklusif,

https :// ww w.uk mi ndones ia .i d/ba ca -arti kel /62, diakses pada tanggal 20 oktober 2020

[7] Pasal 13 UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja

[8] Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

[9] Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

[10] Rosmha   Widiyani,  2020,  “Keuntungan   dan  Kerugian   Omnibus   Law  Pada   Sertifikasi   Makanan   Halal”, artikel,detikfood.com, https ://food .deti k.com/i nfo-kuli ner/d-5211222/keuntunga n-da n-kerugi a n-omni bus – la w-pa da -s erti fi kasi -ma ka na n-hal al, diakses pada tanggal 20 oktober 2020

[11] Ketentuan pada Pasal 6 UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja pada sektor UMKM

[12] Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

[13]  Sakina Rakhma Diah Setiawan, 2019, “2030 Indonesia Diprediksi  Jadi Negara Ekonomi keempat di  Dunia”, artikel,  Kompas.com,   https :// ekonomi .ko mpa s .com/rea d/2019/01/09/124556326/2030 -i ndonesia -di predi ksi – j a di -nega ra -ekonomi -terbes a r-keem pa t-di -dunia, diakses pada tanggal 20 oktober 2020.

[14] Naskah akademik tentang UU O mnibus Law tentang Cipta Kerja. Hlm.9

[15] Pasal 28A UUD 1945

 

FL 

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Arya Putra Rizal Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*