Legalitas dan Prospek Keberhasilan E-Voting dalam Pilkada

0
70
https://www.bcpharmacy.ca/sites/default/files/assets/paragraphs/image/image/Winter2019%20eVoting-01.png

Legalitas dan Prospek Keberhasilan E-Voting dalam Pilkada

Perkembangan agenda demokrasi telah mencapai babak baru. Perdebatan yang dulunya berpaku pada filosofis-normatif hukum semata, sekarang telah merambah hingga menyentuh ranah praktik hukum. Praktik hukum pelaksanaan pemilu misalnya, yang selain bersinggungan dengan nilai keadilan dan hak konstitusional warga negara, tetapi juga bersinggungan dengan alat atau metode untuk melaksanakan pemilu itu sendiri, misalnya teknologi. Sebagaimana ungkapan “law developed as society developed”, hukum berkembang sebagaimana masyarakat berkembang, maka hukum dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan pesatnya perkembangan teknologi di abad ke-21 ini, manusia sebagai subjek/pelaku hukum juga dirasa perlu mengikuti perkembangan zaman guna menggerakkan hukum agar tidak kaku dan mati. Salah satu teknologi yang telah secara nyata bersinggungan dengan praktik hukum adalah alat pemungutan suara berbasis elektronik yang akrab dengan sebutan e-voting.

Legalitas E-voting

Praktik e-voting sendiri bukan hal yang baru di Indonesia. E-voting telah dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2009 lalu, tepatnya dalam pemilihan kepala dusun di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Menurut Made Leita, tercatat sejak 2009, setidaknya terdapat 54 dusun di Bali yang pernah mempraktikkan e-voting. Pelaksanaan e-voting ini menuai polemik, terutama mengenai keabsahan atau legalitas dari pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan kepala dusun tersebut. Peraturan setingkat perda kabupaten atau peraturan KPU Daerah (sebagai penyelenggara pilkada), belum dapat mengatur penerapan ­e-voting. Pengaturan e-voting sejatinya telah termuat dalam Perda Jembrana No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana No. 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perbekel. Namun, karena pada waktu itu undang-undang induk atau primary legislation (dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum) belum mengatur secara jelas mengenai e-voting, maka keabsahan Perda Jembrana ini patut dipertanyakan. Meski begitu Jembrana berencana mempraktikkan ­e-voting lanjutan pada pilkada mendatang.

Merasa dirugikan akibat tidak ada undang-undang yang jelas mengatur mengenai pelaksanaan e-voting, Bupati Kabupaten Jembrana bersama 20 kepala dusunnya melakukan uji materiil di MK. Pasal 71, Pasal 86 Ayat (2), dan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, MK memutus agar Pasal 88 UU Pemda konstitusional bersyarat, sehingga kata “mencoblos” dalam Pasal 88 UU Pemda diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif. Alhasil, putusan MK No. 147/PUU-VII/2009 perihal pengujian Pasal 88 UU Pemda ini menjadi landasan hukum pertama pelaksanaan ­e-voting di Indonesia.

Salah satu akibat hukum pasca-dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terbentuknya norma hukum baru. Terlebih Putusan MK mengenai uji materiil UU Pemda tergolong putusan yang bersifat mengabulkan (declaratoir) dan constitutief pada saat yang bersamaan. Declaratoir, artinya putusan menyatakan apa yang menjadi hukum (bahwa e-voting adalah metode pemungutan suara yang sah selain mencoblos), serta constitutief bahwa putusan telah menciptakan suatu keadaan hukum baru (bahwa Pasal 88 dianggap konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD bilamana kata “mencoblos” dimaknai pula meliputi metode e-voting). Norma baru –mengenai pelaksanaan pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting ini pertama kali dimuat dalam UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 85 UU a quo, menyebutkan bahwa “Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.” Kemudian dalam Pasal 98 ayat (3), bahwa “Dalam hal pemberian suara dilakukan dengan cara elektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara manual dan/atau elektronik”. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi telah legal tidak hanya bagi pemungutan suara (e-voting), melainkan juga penghitungan suara (e-recap). Selanjutnya dalam Pasal 85 Ayat (2a) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 tahun 2015, bahwa “Pemberian suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Sebagaimana disampaikan oleh Edmon Makarim, bahwa suatu informasi elektronik menjadi bukti sah atau memiliki nilai hukum semenjak dalam bentuk original elektroniknya tanpa menunggu di cetak atau di hard copy-kan. Kemudian, dalam konteks e-voting, menyentuh layar monitor yang sudah di desain secara elektronik adalah sama dengan tujuan mencoblos, maka dengan sendirinya sepanjang akuntabilitas sistem terjaga hal itu selayaknya dapat dipersamakan (Edmon Makarim, Putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, 2009: 17). Dengan demikian, legalitas sistem e-voting dapat ditemui dari dua sisi yang berbeda. Pertama dari sisi keberlakuan hukum, e-voting dianggap legal karena telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Kedua dari sisi keabsahan metode, legalitas e-voting sebagai alat pemungutan suara telah diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

E-voting Ditinjau dari Tujuan Hukum dan Asas Pemilu

E-voting merupakan metode -pemungutan suara yang baru- disamping metode pemungutan suara lama, coblos dan/atau contreng. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009, praktik e-voting dalam pilkada harus mempertimbangkan 2 (dua) syarat yang berlaku secara kumulatif, yakni pertama tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan. Bilamana telah memenuhi kedua syarat tersebut, e-voting dapat dilaksanakan dan sah secara hukum. Namun demikian, sekalipun praktiknya telah sah secara hukum, bukan berarti pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum sama sekali. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, pelaksanaan pilkada memiliki beberapa tahapan. Hadirnya e-voting dalam salah satu tahapan pilkada, tentu akan mempengaruhi keseluruhan proses pilkada. Tak hanya itu,­ e-voting dinilai dapat mempengaruhi esensi demokrasi dari pelaksanaan pilkada. Hal ini dapat diketahui dengan meninjau e-voting sebagai salah satu instrumen hukum dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Secara teori, cita hukum (rechtsidee) atau sering disebut juga “tujuan hukum” memiliki tiga nilai utama, yakni: (1) keadilan (gerechtigkeit); (2) pemanfaatan (zweckmässigkeit); serta (3) kepastian (rechtssicherheit). Terpenuhinya ketiga nilai tersebut dapat menjadi tolak ukur tercapainya cita hukum suatu negara. Demokrasi juga demikian, setidaknya terdapat lima kategori tercapainya demokrasi menurut Robert A. Dahl, diantaranya adalah: (1) partisipasi efektif; (2) persamaan suara; (3) pemahaman yang cerah; (4) pengawasan agenda; (5) pencakupan orang dewasa. Kemudian dalam pilkada, tolak ukur keberhasilannya dapat diukur dari tingkat kompetisi dan partisipasi. Kompetisi dapat dilihat dari banyaknya calon yang dipilih, partisipasi dapat dilihat dari banyaknya pemilih/ voters. E-voting, sebagai alat/ metode dalam salah satu tahapan pemilu, memiliki tujuan untuk memudahkan pemungutan suara. Tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari efisiensi pelaksanaan pemungutan suara. Efisiensi ini berkaitan erat dengan banyaknya waktu serta biaya dalam pemungutan suara. Salah satu buktinya, penerapan e-voting dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana mampu menghemat biaya hingga 60% dari total keseluruhan biaya penyelenggaraan (Made Leita Anistiawati, Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (E-Voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana): 7).

Secanggih apapun metode pemungutan suara harus tetap sesuai dengan kaidah awal diselenggarakannya pemungutan suara. Kaidah awal dapat tercermin di dalam asas-asas hukum penyelenggaraan pilkada. Asas-asas atau beginselen merupakan dasar-dasar material atau sendi-sendi maupun arah bagi pembentukan kaidah hukum secara dinamis. Tanpa asas-asas hukum, kaidah hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 2014: 64). Asas hukum pilkada merupakan perwujudan dari kekhususan masyarakat demokratis dan berkebudayaan yang tercermin dalam sistem hukum kepemiluan. Maka dari itu, telah menjadi conditio sine qua non  bagi e-voting untuk diselenggarakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pilkada. Sebagaimana Pasal 2 Lampiran UU No. 1 Tahun 2015, pilkada harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut analisa Loura dan Varida, e-voting dapat mengakomodasikan asas-asas tersebut. Akan tetapi, jika para penyelenggara pemilu tidak berhati-hati dan ketat terhadap pengawasan dalam menggunakan sistem ini, maka tidak menutup kemungkinan dapat muncul “kecurangan-kecurangan baru.” E-voting bahkan dinilai dapat menggantikan “pemilu” konvensional (Loura Hardjaloka dan Varida Megawati Simarmata, E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E Demokrasi, 2011: 589).

Kemudian, pelaksanaan pilkada harus sejalan dengan asas pemilihan yang demokratis. Makna demokratis dalam pemerintah daerah dapat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Demokratis dalam artian pemilihan secara langsung maupun tidak langsung, keduanya pernah dipraktikkan dalam pilkada di Indonesia. Penerapan e-voting tidak memerlukan penyesuaian dengan asas ini. Mengingat praktiknya yang tidak jauh berbeda dengan metode pemungutan suara konvensional, jelaslah bahwa praktik e-voting sejalan dengan asas pemilihan yang demokratis.

Penerapan e-voting telah memenuhi uji legalitas dan teori tujuan hukum. Sekalipun demikian, bukan berarti e-voting sebagai sistem hukum telah sempurna tanpa suatu kecacatan. Justru persoalan hukum lain mengenai e-voting banyak dan masih perlu diuraikan. Permasalahan lain mengenai e-voting yang dapat dikaji misalnya: (1) transparansi pemungutan suara; (2) sistem pengawasan; (3) e-voting sebagai alat bukti di pengadilan; (4) e-voting sebagai upaya mengurangi golput; (5) urgensi penerapan e-voting dalam pilkada serentak di tengah pandemi, dan masih banyak lagi.

Prospek Keberhasilan E-Voting dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, e-voting dapat dipraktikkan di suatu daerah dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah. Dalam hal ini, Penulis menekankan terhadap kesiapan Pemerintah Daerah mengenai biaya penyelenggaraan pilkada. Untuk menyelenggarakan pilkada berbasis e-voting, Kabupaten Jembrana dan beberapa wilayah di Bali mungkin tidak memiliki kendala serius mengingat daerahnya yang telah beberapa kali mempraktekkan e-voting. Namun sebaliknya, e-voting ini akan menjadi petaka bagi daerah yang baru sama sekali menyelenggarakan e-voting. Pasalnya, sekalipun telah terbukti sistem e-voting mampu memangkas biaya penyelenggaraan pilkada di Jembrana hingga 60%, bukan berarti ada jaminan di daerah luar Jembrana juga akan berhasil melakukannya. Bukan pesimis, tapi melihat pada realita bahwa pasti marak ditemui terjadi human error akibat rendahnya kemampuan SDM yang berujung pada tidak mampunya dalam mengoperasikan atau bahkan merusak alat e-voting. Human error umum terjadi apabila daerah minim sumber daya manusia yang melek teknologi. Dalam situasi demikian, e-voting ibarat pisau bermata dua. Disatu sisi apabila pisau itu digunakan oleh SDM yang mumpuni maka biaya penyelenggaraan pilkada menjadi hemat. Disisi lain, jika pisau digunakan SDM yang kurang mumpuni, maka biaya penyelenggaraan pilkada justru membengkak. Maka kemudian, pemerataan pengetahuan mengenai penggunaan alat e-voting ini menjadi penting. Daerah yang telah berhasil menyelenggarakan pilkada perlu membagi kisah suksesnya kepada daerah lainnya. Sehingga, dalam pelaksanaan pilkada serentak nantinya, e-voting mampu menjadi primadona utama yang tidak hanya memudahkan dalam memilih dan menghemat biaya, tetapi juga mampu membuat masyarakat berbondong-bondong ke TPS. E-voting mampu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang melek politik sekaligus melek teknologi. Singkatnya, e-voting memiliki prospek cerah untuk dilaksanakan dalam Pilkada.

 

Ringkasan:

Sistem pemilihan umum telah mengalami metamorfosis dari semula yang dilaksanakan secara konvensional (menggunakan surat suara) hingga kini yang dilaksanakan secara elektronik. Menjadi konsekuensi bagi negara untuk meninjau legalitas dan prospek keberhasilannya.

 

FL

Artikel berupa opini ini ditulis oleh Rizqo Dzulqornain, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*