Legalpreneurship Series: Tax for Law Office

0
19

Pentingnya pajak bagi kantor hukum

Setelah sebelumnya sukses mengangkat tema “Menentukan Bisnis Model Yang Tepat untuk Law Firm-mu”, kali ini Kliklegal kembali dengan tema “Tax for Law Office”. Acara ini diselenggarakan pada Jumat (20/09) di Hotel Amaris, Jakarta Selatan.

Pajak merupakan hal pokok yang wajib diketahui bagi profesi advokat. Sehingga peningkatan pengetahuan dan kepatuhan para advokat ke depan harus dibangun mengingat terdapat potensi sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus sebagai konsekuensi dianutnya self-assessment system dalam sistem perpajakan Indonesia.

Selain dihadiri oleh lawyer, in-house lawyer juga pelaku usaha juga ikut dalam legalpreneurship kali ini. Selama lebih kurang dua jam, Siska Dewi Yanti, Managing Partner Darmacorp Consulting, selaku pembicara memaparkan seluk beluk perpajakan yang penting untuk diketahui para pemilik law firm. Mulai dari dasar hukum penghitungan pajak hingga tax management bagi firma hukum.

Pajak yang dikenakan kepada kantor hukum pada kenyataannya bergantung pada bentuk usaha dari kantor hukum itu sendiri. Bentuk badan usaha yang dimungkinkan diantaranya perorangan, persekutuan perdata atau firma. Bagi pemilik firma hukum, terdapat kewajiban untuk membuat dua bentuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, yaitu bagi perorangan dan juga badan usaha.

“Pajak konsepnya cuma ada dua, PPh dan PPN. PPN hanya akan melekat pada barang dan jasa yang kita beli. PPN wajib bagi firma yang peredaran usahanya sudah mencapai 4.8M dan telah menjadi PKP,” ujar Siska.

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengenaan PPh 21 bagi pemilik firma? Apakah dengan sistem gaji akan membebaskan pemilik dari kewajiban pajak? Siska menjelaskan, karena firma merupakan badan usaha yang tidak tergabung dalam lembar saham, maka pengambilan atau pembayaran gaji kepada pemiliknya tidak akan dikenakan pajak. Pajaknya sudah diikutkan kedalam pajak firma.

Terkait PPh Badan, Siska juga menjelaskan bahwa sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, penghitungan pajak bagi firma tidak diperkenankan untuk menggunakan tarif 0,5%. PP 23 mengatur penghitungan bagi firma hukum adalah penghitungan normal berdasarkan pasal 31E.

“Disini menjadi perlu tax management dilakukan. Kita harus tahu kapan kita membukukan expense, supaya tax deductible, supaya jangan sampai dikoreksi pajak karena law firm dihitung dari net profit bukan dari gross revenue,” jelas Siska.

Pada pembahasan mengenai tax management, Siska juga menyinggung tentang reimbursement. Untuk firma hukum, terkadang ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya perizinan dan lain-lain. “Kalau ditagih secara at cost dan atas nama klien, nanti sifatnya adalah reimbursement. Namun pada saat kita tidak pisahkan reimbursement ini dengan legal fee, maka professional service nya akan dikenakan PPh 23,” jelas Siska.

Kantor hukum yang pada mulanya tidak harus menanggung pajak, nantinya akan menanggung pajak yang seharusnya tidak dibayarkan. “Jadi apabila terdapat penagihan yang didalamnya ada reimbursement, mohon dipisahkan dan ditagihkan terpisah, karena reimbursement bukan objek PPh 23, hanya legal fee,” sambung Siska.

Adapun syarat reimbursement adalah invoice atas nama haruslah beratasnamakan klien, bukan atas nama kantor hukum. Kantor hukum juga wajib untuk memberikan bukti pembayaran.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*