Menyoal Maraknya Penyalahgunaan Koperasi dalam Bisnis

0
152
Menyoal Maraknya Penyalahgunaan Koperasi dalam Bisnis

Menyoal Maraknya Penyalahgunaan Koperasi dalam Bisnis

Selama masih banyak jumlah masyarakat yang abai dan enggan melakukan riset terhadap hal baru yang menggiurkan, maka peluang bertambahnya entitas bodong masih akan selalu ada”.

Saat ini marak terjadi penyalahgunaan koperasi dalam bisnis oleh oknum pelaku kejahatan. Ada dua cara yang sering digunakan, yaitu: Pertama, menggunakan fintech ilegal berkedok koperasi. Kedua, investasi bodong yang dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Hal tersebut menyebabkan usaha simpan pinjam koperasi menjadi sangat sensitif terhadap isu-isu negatif. Sehingga, implikasinya merusak citra koperasi di mata publik. Padahal, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun KSP Syariah dan usaha pinjam pinjam koperasi secara umum telah berkontribusi sangat besar bagi akses pembiayaan yang diperlukan usaha ultra mikro, mikro dan kecil. 

Lantas seperti apa modus operasi yang dilancarkan oleh fintech ilegal berkedok koperasi dan investasi bodong yang dilakukan oknum koperasi? Langkah-langkah apa yang  telah dan akan diambil oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak kejahatan itu? Bagaimana saran untuk masyarakat agar terhindar kejahatan tersebut?

Pada (22/5) lalu, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM telah merilis daftar fintech berkedok koperasi simpan pinjam. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 50 kegiatan fintech ilegal yang mengatasnamakan koperasi di aplikasi PlayStore. 

Modus Fintech Berkedok Koperasi

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, modus fintech berkedok koperasi ini kerap memberikan pinjaman di luar keanggotaan koperasi melalui layanan aplikasi di playstore. Menurutnya, padahal kegiatan pinjam-meminjam di koperasi hanya bisa melayani anggota saja.

“Yang kami soroti, fintech ilegal ini melakukan pinjaman di luar anggota. Mereka gunakan nama koperasi karena mudah diterima orang dan dilihat baik,” katanya kepada wartawan, Selasa (2/6).

Tongam menuturkan, penggunaan aplikasi tersebut bertujuan untuk mengelabui masyarakat seakan-akan penawaran pinjaman online itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi. Selain itu kata Tongam, oknum pelaku kejahatan juga memberikan pinjaman cepat tanpa proses seleksi ketat.

“Dengan begitu, setiap orang dapat menerima pinjaman tanpa melihat profil dan kemampuan membayar peminjam. Masyarakat sedang butuh uang untuk konsumsi, sehingga butuh secara cepat dengan pinjaman online. Kalau pinjaman legal, pasti ada scoring untuk menilai nasabah yang dapat pinjaman,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, kegiatan pinjaman online ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga dan fee yang sangat tinggi, jangka waktu pinjaman singkat. Katanya, oknum pelaku juga melakukan penyebaran data pribadi serta intimidasi pada saat peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu.

“Walaupun sudah diberantas, fintech ilegal akan beroperasi kembali dengan nama aplikasi berbeda. Selama masih ada permintaan dari masyarakat, fintech ilegal tidak akan pernah hilang. Maka itu, perlu dilakukan edukasi agar masyarakat waspada terhadap tawaran pinjaman yang menggiurkan. Satgas Waspada Investasi sendiri saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng Kominfo serta membuka warung waspada investasi untuk menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat,” tukasnya.

Modus Investasi Bodong yang dilakukan oleh Koperasi

Kemudian, dikutip dari laman resmi https://ppklkemenkop.id/, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (PPKL KEMENKOP) telah merilis sejumlah ciri-ciri koperasi yang patut diwaspadai karena diduga melakukan investasi bodong. Adapun ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

Pertama, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu singkat.

Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru.

Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat atau publik figur untuk menarik minat investasi.

Keempat, menjanjikan klaim tanpa risiko (free risk).

Kelima, legalitas tidak jelas. Disebutkan bahwa yang dimaksud disini ialah tidak memiliki izin usaha meski memiliki izin lembaga. Untuk itu, masyarakat harus lebih waspada agar tidak menjadi korban penipuan berkedok koperasi, salah satunya dengan cara mencari tahu legalitas koperasi tersebut ke badan hukum setempat, atau melalui http://nik.depkop.go.id/

Tiga Langkah SWI OJK dan Kemenkop dan UKM Terhadap Temuan Fintech Berkedok Koperasi

Di tempat terpisah, Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof. Rully Indrawan mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi tim gabungan dengan 35 dari 50 koperasi yang diduga melakukan penyimpangan sebagaimana rilis Satgas Waspada Investasi pada (22/5) lalu, tim gabungan telah melakukan tindak lanjut dengan mengambil tiga langkah utama sebagai  berikut:

Pertama, melakukan penindakan terhadap koperasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, memberikan pembinaan terhadap koperasi yang masih melakukan kegiatan yang belum sesuai dengan jati diri dan prinsip koperasi.

Ketiga, melakukan normalisasi dan rehabilitasi terhadap koperasi yang tidak melakukan praktek pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum dan izin usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prof. Rully menyebutkan, terhadap koperasi lainnya masih dalam proses review dan hasilnya akan diumumkan untuk normalisasi apabila terbukti tidak melakukan kegiatan pinjaman online kepada non-anggota. Katanya, ke depan juga disepakati bersama sebelum menetapkan sanksi kepada koperasi, OJK akan melakukan konfirmasi dan memberikan kesempatan klarifikasi, sehingga penerapan sanksi nantinya betul-betul valid berdasarkan data dukung yang kuat. Dari 50 aplikasi tersebut terdapat 35 diantaranya dinormalisasi dari Playstore. Daftar 35 aplikasi koperasi tersebut yaitu:

  1. Koperasi Syariah 212 (Koperasi Syariah 212).
  2. Koperasi Syabab Hidayatullah Mandiri (Koperasi Sahid Mandiri).
  3. Koperasi Mitra Indonesia (KOMINDO).
  4. USPPS Koperasi Nurul Iman Madani (BMT Nurul Iman).
  5. Koperasi Syariah Nasuha (BMT Nasuha).
  6. KSPP Nusantara (KDIGIPOS).
  7. Koperasi Swadharma (Koperasi Sadharma).
  8. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Murni (Butuh Duit).
  9. KSP Bintang Balirejo Indonesia (KSP Maudana).
  10. Koperasi FKSS (Koperasi FKSS).
  11. KSPSS Nuri Jatim (KSPSS Nuri Jatim).
  12. BMT NU Kalitidu (BMT NU Kalitidu).
  13. BMT Salman Alfarisi (BMT Salman Alfarisi).
  14. KSP Ar-Rohmah (Ar-Rohmah).
  15. BMT Sakinah Sejahtera (BMT Sakinah Sejahtera).
  16. BMT Kulni (BMT Kulni).
  17. Koperasi MTM (Koperasi MTM).
  18. KSU Bumi Artho Mulyo (Artho Mulyo).
  19. BMT Barokatul Ummah (BMT Barokatul Ummah).
  20. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Falah Madani (BMT Al Falah Madani).
  21. Koperasi Serba Usaha Tani Nusantara (Koperasi Tani Nusantara).
  22. KSPPS BMT Roudlotul Jannah (KSPPS BMT Roudlotul Jannah).
  23. Koppontren Al Fatah (Koppontren Al Fatah).
  24. Koperasi Pondok Pesantren Al Badriyah (Koppontren Al Badriyah).
  25. Koperasi Karyawan Insan Barokah (Kopkar Insan Barokah).
  26. BTM Sang Surya (BTM Sang Surya).
  27. BTM Surya Madinah (BTM Surya Madinah).
  28. BMT Baitul Manshurin (BMT Baitul Manshurin).
  29. KSU Amanah Sejahtera Mambaul Ulum (Mambaul Ulum Mobile).
  30. Koperasi Mitra Berkah Usaha (Koperasi Mitraku).
  31. BMT Permata Indonesia (BMT Permata Indonesia).
  32. Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat (BMT Sunan Drajat).
  33. Koperasi Jasa Keuangan Syariah SIT Ukhuwah (KJKS SIT Ukhuwah).
  34. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Shakira Artha MuLIA (KJKS Shakira Artha Mulia).
  35. BMT Smart (BMT Smart).

Kemenkop dan UKM Bersinergi dengan Bareskrim Polri Untuk Tindak Oknum Pelaku Koperasi yang Menawarkan Investasi Bodong

Selain itu, Kemenkop dan UKM juga telah bekerja sama dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan oknum yang berusaha menghimpun dana masyarakat secara tidak benar dengan menggunakan kedok koperasi. Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi mengatakan, praktik investasi bodong dan praktik menyerupai perbankan yang berkedok koperasi harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme hukum yang ada.

“Hal ini untuk memberikan efek jera bagi oknum yang menggunakan koperasi sebagai topeng untuk melakukan praktik yang menyimpang dari aturan dan merugikan masyarakat serta mencederai citra koperasi,” katanya.

Oleh karena itu kata Ahmad, disepakati kerja sama Kemenkop dan UKM dengan Bareskrim Polri dalam Rapat Koordinasi pimpinan dua lembaga negara tersebut di Jakarta, Rabu (17/6) lalu.

“Dalam pertemuan tersebut Kemenkop dan UKM dan Bareskrim Polri sepakat melakukan sosialisasi dan pengembangan kapasitas kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Satgas Pengawas Koperasi yang saat ini berjumlah 1.712 orang di seluruh Indonesia. Di samping itu, juga disepakati apabila diperlukan akan dibentuk Tim Pemeriksaan Bersama untuk mengantisipasi potensi dan penyimpangan penyelenggaraan koperasi yang melanggar peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ahmad menuturkan, ke depan atas permasalahan penyimpangan yang terjadi di koperasi, dimungkinkan untuk dilakukan penanganan dan ekspose bersama antara Kemenkop dan UKM dan Bareskrim Polri.

Ahmad menjelaskan, pihaknya juga akan memperketat pengawasan kepada koperasi simpan pinjam sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat.

“Tujuan ini hanya bisa tercapai dengan regulasi pengawasan yang tegas, kuat, sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi dengan sehat.Penguatan pengawasan akan terus-menerus dilakukan sebab ragam persoalan dalam KSP di Indonesia cukup banyak,” imbuhnya.

Menurutnya, KSP saat ini dihadapkan pada tantangan antara lain: adanya praktik usaha koperasi yang keluar dari prinsip dan jati diri koperasi, praktik rentenir, dan penyediaan jasa keuangan yang terindikasi investasi ilegal berkedok koperasi yang kian marak dan meresahkan masyarakat.

“Praktik menyimpang ini merusak citra koperasi yang sejatinya memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota bersama. Oleh karena itu, Kami akan terus berupaya melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas dan tegas sebagai bentuk transformasi koperasi melalui fungsi pengawasan yang kuat. Transformasi koperasi membutuhkan dukungan regulasi yang saat ini telah diusulkan dalam Revisi UU Perkoperasian dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” terangnya.

Kemenkop dan UKM Perkuat Koperasi Melalui Revisi UU Koperasi dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ahmad menerangkan, pihaknya secara aktif terlibat dalam perumusan dan berkomitmen mendorong penyelesaian kedua regulasi tersebut. Ia mengungkapkan, dalam RUU tersebut, ada tiga usulan penambahan rumusan: Pertama, Pengaturan Pengawasan Koperasi. Kedua, Penetapan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggota Koperasi. Ketiga, aturan sanksi dan pidana denda mengenai pengaturan tentang pengawasan dan jaminan kepastian hukum sebagai kendali kegiatan usaha koperasi.

Ditegaskannya, pihaknya telah menyusun periode pengawasan dalam lima tahun ke depan yang disebut dengan sistem pengawasan terintegrasi.

“Pengawasan di setiap level, dari pusat hingga daerah menggunakan standar yang sama sehingga hasil pemeriksaannya pun sama. Penyelenggaraan pengawasan koperasi dilakukan secara terintegrasi dengan pendekatan berbasis risiko (Buku I, II, III, IV), GCG, dan kinerja. Dengan menggunakan sistem satu data secara nasional (big data), proses pengawasan secara terintegrasi lebih mudah. Penguatan pengawasan itu untuk mewujudkan koperasi yang bertumbuh dan berkelanjutan dengan karakter kepercayaan yang besar dari anggota, diterima pasar, dan terbebas dari permasalahan hukum,” tuturnya.

Sebagai penutup Ahmad mengatakan, pengawasan juga memperkuat koordinasi secara lintas sektor, Otoritas Jasa Keuangan, KPPU, Polri, PPATK, dan pemerintah daerah.

“Penyelenggaraan pengawasan koperasi yang kompatibel dengan perkembangan zaman, melalui fasilitasi digitalisasi kelembagaan dan usaha koperasi, RAT online, dan pinjaman online. Strategi pengawasan juga memperkuat dari aspek hukum, dalam bentuk denda administrasi dan sanksi pidana,” pungkasnya.

Masyarakat Harus Melakukan Riset Sebelum Berinvestasi

Di lain pihak, Akademisi keuangan dan investasi, Lukas Setia Atmaja menyebutkan, entitas bodong seperti ini memang cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu daripada berkurangnya. Menurutnya, selama masih banyak jumlah masyarakat yang abai dan enggan melakukan riset terhadap hal baru, maka peluang bertambahnya entitas bodong masih akan selalu ada.

“Di tengah kondisi saat ini cenderung punya waktu luang, ini jadi sasaran para investasi bodong yang kebanyakan di mana kebanyakan masyarakat melakukan Work From Home (WFH) yang menjalankan aksinya lewat situs online,” ujarnya.

Oleh karena itu, Lukas menilai, salah satu cara utama mencegah terkena tipu daya oknum tidak bertanggung jawab ini adalah melalui prinsip buy what you know and know what you buy.

Masyarakat harus lebih aktif dan kritis dalam mengenali aset investasi yang hendak dipilih. Sederhananya harus mau tahu, misalnya mencari tahu seperti apa cara kerjanya hingga apa risikonya. Sayangnya belum banyak masyarakat yang menerapkan ini, sehingga tak heran investasi bodong selalu bertambah,” tandasnya.

Kesuksesan Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri

Sebagai referensi, sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki mengapresiasi progres perkembangan koperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri selama beberapa tahun terakhir. Menurut Teten, sudah selayaknya Koperasi Sidogiri menjadi percontohan bagi koperasi syariah lainnya di tanah air. Pernyataan itu disampaikannya pada saat menghadiri agenda Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2019 di Hotel Horison Pasuruan pada Minggu (23/02) lalu.

Teten menuturkan, dengan aset sebesar Rp2,2 Triliun yang berhasil dibukukan per Desember 2019, koperasi terbesar di Indonesia yang mulai beroperasi sejak tahun 2000 tersebut layak dijadikan acuan bagi koperasi lainnya dari berbagai aspek.

“Harapannya mampu menjadi holding usaha bagi koperasi lainnya. BMT UGT Sidogiri layak jadi role model bagi koperasi lainnya dari berbagai aspek. Saya yakin, tantangan seperti Revolusi Industri 4.0 sudah siap dihadapi dengan adanya penambahan berbagai aspek tersebut. Sehingga BMT UGT Sidogiri mampu menjadi holding usaha bagi koperasi lainnya. Tidak hanya sebagai Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) saja, tetapi diharapkan mampu berkembang lebih pesat lagi, tuturnya.

Di sisi lain, Teten juga berharap kepada BMT UGT Sidogiri mampu memberantas praktek koperasi berkedok rentenir yang masih saja menjadi momok masyarakat.

“Kami akan lebih tegas terhadap praktek rentenir dan koperasi yang berkedok seperti itu hanya untuk memperoleh aliran dana dari pemerintah, karena sudah berapa banyak masyarakat yang terlilit jeratan lintah darat tersebut. Karena itu kami akan menertibkan. Tentunya dengan koordinasi dengan berbagai pihak”, jelasnya.

Di acara yang sama, Ketua Pengurus Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri Indonesia, Abdul Majid Umar menyampaikan beberapa pencapaian di tahun 2019 dan rencana pengembangan kedepannya. Ia mengatakan, diantaranya akan dibentuk pendampingan usaha dan klinik konsultasi.  

“Aset dari BMT UGT Sidogiri per Desember 2019 sebesar Rp2,2 Triliun dengan jumlah anggota luar biasa sebanyak 800 ribu orang yang tersebar 10 Provinsi dengan 221 cabang pembantu. Kedepannya kita akan meningkatkan keterlibatan anggota melalui program pemberdayaan. Diantaranya lewat klinik konsultasi dan pendampingan usaha juga melibatkan anggota dalam program Rumah BMT (Rekanan Usaha Mikro Syariah)”, ucapnya.

Abdul menjelaskan, menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, BMT UGT Sidogiri menyiapkan berbagai upaya, termasuk dengan menambahkan dua komite yaitu Komite Normalisasi Aset dan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi.

“Untuk para pengusaha dan investor nasional, kami sangat terbuka dan siap untuk mengawal serta memastikan tidak ada rupiah atau dana yang bersifat pungli yang nantinya menjadi penghalang. Namun kami juga berharap agar mampu menggandeng pengusaha lokal dalam hal ini adalah UKM. Sehingga nantinya terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan”, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs resminya, Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M di Surabaya. Kemudian, mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Provinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah. Pengurus terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jati diri santri.  Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB. 

Selain itu,  misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

Investor Cerdas

Dihubungi secara terpisah, praktisi hukum, Bimo Prasetio mengingngatkan pentingnya agar masyarakat memahami benar risiko investasi mereka ke dalam koperasi. 

“Dalam beberapa kesempatan, investasi yang dikerjasamakan dalam bentuk koperasi ada yang menggunakan prinsip syirkah dan ada yang motifnya ponzi. Kesamaannya adalah semua tergerak karena narasi dan iming-iming imbal hasil menggiurkan yang disampaikan oleh para tokoh yang menawarkan kerjasama tersebut,” paparnya.

Bimo mengingatkan agar masyarakat menjadi investor cerdas yang memahami secara rasional profil dan risiko investasi. Sehingga keputusan berinvestasi bukan karena rayuan dan iming-iming keuntungan semata. 

Dia menilik beberapa kasus seperti Koperasi Langit Biru, Pandawa dan lainnya yang menimbulkan banyak korban. Hal tersebut timbul akibat masyarakat yang berinvestasi dengan dorongan emosional dan tidak rasional. Sehingga dana mereka kandas tanpa bekas.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*