Menyoroti Isu Hubungan Hak Pekerja dan Perusahaan Dalam UU Cipta Kerja

0
68
Menyoroti Isu Hubungan Hak Pekerja dan Perusahaan Dalam UU Cipta Kerja

Menyoroti Isu Hubungan Hak Pekerja dan Perusahaan Dalam UU Cipta Kerja

DPR baru saja mengesahkan payung hukum yang mengatur sejumlah isu terkini di Indonesia terutama dalam lingkup ketenagakerjaan, namun hal ini menuai kritikan serius dari segala pihak karena dinilai lebih banyak merugikan.

Pada Februari lalu, isu RUU Cipta Kerja atau yang biasa disebut Omnibus Law ini sudah mulai tersiar ke segala kalangan untuk dikaji baik dari segi urgensi pembuatan maupun isi muatan pasalnya. Awal pembuatan payung hukum ini adalah untuk mengatur kebutuhan pekerja, UKM dan seluruh pelaku industri di negeri ini.

RUU Cipta kerja merupakan RUU yang diusulkan oleh Presiden dan merupakan salah RUU Prioritas Tahun 2020. Pihak pemerintah dalam penyusunannya saat itu diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin. Kemudian pada Senin (5/10) lalu aturan tersebut resmi disahkan oleh DPR pada rapat paripurna.

Ada beberapa poin pembeda yang cukup penting dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja mengenai hak-hak pekerja dan pemilik usaha, yaitu:

Pertama, dalam Pasal 89 UU Ketenagakerjaan diatur mengenai upah minimum pekerja dapat ditetapkan baik dari skala provinsi ataupun kabupaten/kota sesuai kebijakan daerah masing-masing. Akan tetapi dalam aturan Omnibus Law, semua akan diseragamkan menggunakan Upah Minimum Provinsi untuk patokan angka terkecilnya.

Kedua, dalam Pasal 154A Omnibus Law diatur mengenai alasan seseorang boleh diberhentikan oleh perusahaan atau biasa disebut PHK. Hal tersebut pun diatur pula dalam UU Ketenagakerjaan, akan tetapi dalam peraturan baru ditambahkan ketentuannya yaitu perusahaan boleh melakukan PHK guna efisiensi, terjadi penggabungan, peleburan dan pemisahan, dalam keadaan penundaan kewajiban membayar utang, melakukan perbuatan yang merugikan pekerja, dan apabila pekerja sakit berkepanjangan melampaui 12 bulan hingga tidak bisa dikategorikan produktif lagi.

Ketiga, persoalan uang PHK juga sebelumnya sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, namun melalui Pasal 156 Omnibus Law terdapat jumlah perubahan jumlah pesangon diberikan sesuai durasi kerja, penghargaan masa kerja hanya diberikan bagi pekerja yang sudah 3 tahun atau lebih bekerja di tempat tersebut.

Keempat, dalam Pasal 59 UU Ketenagakerjaan diatur secara jelas mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang durasi maksimalnya adalah 2 tahun. Akan tetapi dalam Omnibus Law tidak secara terang-terangan tertulis batasan seseorang dipekerjakan secara kontrak.

Kelima, durasi jam lembur diubah menjadi maksimal 4 jam per hari dan 18 jam per minggu dalam Omnibus Law. Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan, durasi lembur maksimal hanya 3 jam per hari dan dalam seminggu paling banyak hanya boleh 14 jam.

Keenam, dalam UU Ketenagakerjaan apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerja yang masuk masa pensiun ke dalam program jaminan pensiun maka diberlakukan sanksi perusahaan harus memberi pekerja tersebut pesangon sebesar dua kali lipat. Akan tetapi dalam Omnibus Law belum diatur mengenai hal tersebut dan hanya ada tambahan 1 jaminan sosial yakni mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

 

DD

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*