Mirza A. Karim, Lawyer yang Fokus Islamic Finance Atas Dorongan Kebermanfaatan Untuk Bangsa

0
52
Mirza A. Karim, Lawyer yang Fokus Islamic Finance Atas Dorongan Kebermanfaatan Untuk Bangsa

Mirza A. Karim, Lawyer yang Fokus Islamic Finance Atas Dorongan Kebermanfaatan Untuk Bangsa

Menjadi corporate lawyer di sektor islamic finance harus memiliki pribadi yang dinamis dan peka terhadap transaksi-transaksi yang baru di ekonomi syariah.

Setelah menyandang gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1988, Mirza A. Karim terlebih dahulu menapaki karir sebagai seorang in-house counsel di sebuah perusahaan migas multinasional. Setelah hampir 12 tahun menjalani karir sebagai seorang in-house counsel, pada tahun 2000 akhirnya ia menjadi advokat di Karim Sani Law Firm yang sekarang dikenal dengan KarimSyah Law Firm. Malang melintang dengan segudang pengalaman, Mirza menyebutkan kepada Kliklegal bahwa ia lebih banyak memiliki pengalaman sengketa hukum korporasi dibanding litigasi. Ia berpengalaman dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Atas ketekunannya dan pengalaman inilah yang membawanya dikenal dengan Indonesia’s leading lawyers in sharia financing and transaction.

Mirza bercerita salah satu alasannya untuk berkecimpung di sektor islamic finance karena ia melihat sektor ini akan memberikan manfaat lebih kepada bangsa ini. Ia juga melihat bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang berkaitan dengan keuangan tidak hanya bisa dilakukan dari sisi konvensional namun juga ada alternatif untuk menggunakan aspek-aspek yang berkaitan syariah. Ekonomi syariah dapat dijadikan opsi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian bangsa.

“Islamic Finance ini adalah sesuatu yang sifatnya terus bergerak yang sesuai dengan sifat fiqih. Fiqih itu kan terus hukumnya tidak boleh terjadi kevakuman, jadi harus terus bergerak mengikuti perkembangan jaman. Baca terus buku, baca terus fatwa, bagaimana pendapat ulama ini di zaman dahulu, pendapat ulama yang sekarang. Itu seninya (dalam menekuni islamic finance),” ungkapnya pada Senin (31/8).

Ia juga mengungkapkan bahwa yang menarik dari menekuni sektor islamic finance adalah advokat selalu dituntut untuk berhadapan dengan banyak transaksi-transaksi yang baru dan mencari solusi dan jawabannya ini baru lagi untuk masalah baru tersebut. Ia juga mengungkap bahwa menjadi seorang advokat yang bergerak di sektor islamic finance harus siap untuk menangani sengketa hukum yang belum terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), jadi advokat dituntut untuk mencari sumber lain. “Nah itu menarik, ini artinya kita menggunakan kitab yang sudah ratusan tahun lalu ternyata berlaku juga sama transaksi-transaksi kekinian,” ungkapnya.

Menurut Mirza, pelaksanaan sharia financing and transaction di Indonesia berkembang dengan pesat, peran pemerintah termasuk andil di dalamnya. Ia mengapresiasi pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Namun ia masih menyayangkan akan rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan ekonomi syariah. Indonesia yang menyandang sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia masih kurang berpartisipasi dalam berputarnya roda perekonomian yang diilhami dari nilai-nilai islam ini. Ia menyoroti bahwa masih kurangnya andil masyarakat untuk mempelajari dengan baik akad syariah yang banyak manfaatnya. 

“Mudah-mudahan semakin banyak ke iklan atau propaganda atau penerangan penerangan kepada masyarakat terkait dengan sharia financing and transaction yang dikemas dengan mudah agar memberikan pemahaman yang mudah kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berkembang lagi,” ungkapnya. 

Ia menilai baik masyarakat maupun investor serta pihak swasta perlu untuk melirik investasi syariah. Hal ini dikarenakan bank syariah memiliki pijakan yang relatif cukup kuat dikala pandemi ini dibanding bank konvensional. Perkembangan sukuk ritel yang menjadi alasannya. Ia melihat sukuk ritel ini berpotensi untuk membangun perekonomian negara. Dengan kontribusi para masyarakat maupun pihak swasta untuk berinvestasi di sukuk ritel, dapat disalurkan untuk pembangunan infrastruktur negara. Tidak hanya itu, berinvestasi di sukuk ritel akan mendapatkan imbal hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. “Dengan sukuk dari masyarakat dengan terus-menerus, orang lama-lama akan melihat bahwa negeri ini bisa dibangun dengan sukuk,” ungkapnya. 

Lebih lanjut ia juga menyebutkan bahwa pembiayaan syariah atau menyalurkan dana untuk Corporate Social Responsibility (CSR) yaitu dalam bentuk wakaf link sukuk juga berpotensi menguntungkan bagi korporat. Ia mengungkapkan dengan melakukan investasi wakaf link sukuk ini, selain dana yang digunakan bisa untuk menjalankan program social responsibility perusahaan juga mendapatkan imbal hasil atas sukuk yang diinvestasikan oleh perusahaan tersebut. 

Namun ia juga berpesan bagi masyarakat dan pihak swasta untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi syariah. Hal ini dikarenakan banyak investasi bodong yang berkedok syariah namun tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

“Teliti lagi izin dan terdaftar di OJK. Perlu juga untuk cek DPS-nya (Dewan Pengawas Syariah) kemudian pelajari tawaran akad apa yang akan diberikan oleh mereka (perusahaan yang menawarkan investasi syariah),” pesannya. 

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*