Misi BPOM Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Farmasi

0
38
Ilustrasi : https://pixabay.com/

Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Hardaningsih menuturkan bahwa misi dari pada BPOM adalah mendorong kemandirian pelaku usaha farmasi dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentinggan demi menciptakan daya saing bangsa.

Kita disini ada misi yang berkaitan dengan pelaku usaha, yaitu mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan,” ujar Hardaningsih dalam acara “Sosialisasi Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017” di Aula Gedung C Badan POM, Jl Percetakan Negara No. 23. Jakarta Pusat, Kamis (31/5).

Nah ini pelaku usaha juga harus dimandirikan, semakin mandiri pelaku usaha itu adalah mencirikan suatu negara itu semakin maju. Jadi kalau negara maju pelaku usahanya tidak perlu diingatkan lagi. Tapi mereka sudah mandiri mengikuti aturan yang ada. Itu ciri-cirinya. Kalau di negara-negara maju itu mereka itu semuanya sudah mengikuti aturan kalau tidak dia akan rugi sendiri karena akan kena punishment,” tambahnya.

Menurut Hardaningsih, sekarang ini yang menjadi salah satu indikator  BPOM Industri farmasi. Sebagaimana hal ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. “Dengan adanya Inpres ini yang kita mau mandiri di bidang obat. Itu industrinya harus memandirikan farmasi juga. Tapi memang tidak mudah ya memandirikan farmasi juga. Dari target itu cukup banyak effort-nya,” jelasnya.

Meski demikian, kata Hardaningsih, di tahun 2017 sudah ada 25 industri farmasi yang telah dinyatakan mandiri. “Industri farmasi itu mandirinya di mana sih? Kalau dia bisa menjaga mutu dan kaamanan obatnya dengan menerapkan CDOB. Dengan aturan-aturan itu sehingga keamanan produknya itu bisa terjaga,” katanya.

Lebih lanjut, Hardaningsih mengatakan di sektor pangan juga sudah ada yang dikenal dengan program manajemen resiko. “Kalau industri itu bisa memanage sendiri resikonya pada titik-titik kritis sehingga semua produknya selalu memenuhi mutu dan keamanannya, itu kalau di pangan mereka akan dikasih sertifikat. Itu nanti mungkin ada insentif-insentif lain gitu,” terangnya.

Oleh karena itu, Hardaningsih berharap mudah-mudahan di farmasi juga akan seperti itu kedepannya dengan memberikan semacam insentif kepada industri yang bergerak menuju kemandirian ke arah mutu dan keamanan.

“Saya sih bercita-cita akan membuat roadmap kemandirian dari PBF, mungkin untuk mempercepat bisa di cluster-cluster. Misalnya, oh yang tingkat complainnya tinggi, oh ini yang sudah mandiri jadi tidak perlu diawasin terus. Nanti mana yang menengah, yang masih perlu didorong sedikit. Nanti mana yang perlu diperbaiki. Saya rasa itu yah perlu untuk kemandirian,” tukas Hardaningsih.

PHB

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*