Pemerintah Nilai Insentif Pajak di Tengah Pandemi Tidak Maksimal

0
134
Pemerintah Nilai Insentif Pajak di Tengah Pandemi Tidak Maksimal

Pemerintah Nilai Insentif Pajak di Tengah Pandemi Tidak Maksimal

Pemerintah telah menyiapkan dana yang besar untuk memulihkan perekonomian dari Pandemi Covid-19, salah satunya Insentif Pajak. Tetapi Pemerintah menilai sederet insentif pajak yang diberikan tidak maksimal.

Dukungan  pajak menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19. Sederet insentif pajak telah dikeluarkan pemerintah baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha. Yang ketentuannya telah tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 34 Tahun 2020.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara juga menyebutkan, dalam upaya menyelamatkan ekonomi, Indonesia sama seperti negara lainnya juga mengatur pemberian insentif fiskal kepada dunia usaha maupun individu. “Indonesia sejauh ini kita telah menempatkan sekitar 0,5% sampai 0,7% dari PDB dalam bentuk keringanan pajak,” kata Suahasil Nazara.

Namun, pemerintah menilai sederet insentif pajak tersebut tidak maksimal. Para wajib pajak tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut karena roda perekonomian yang melambat. “Tentunya perekonomian berada dalam tekanan karena banyaknya kegiatan perekonomian yang sedang dalam tekanan, sehingga kemungkinan penggunaan keringanan pajak tersebut tidak akan maksimal,” jelas Suahasil.

Disamping itu, insentif pajak diberikan ketika rasio pajak Indonesia terus menurun. Padahal rasio pajak adalah persoalan utama yang paling mendasar yang mesti diselesaikan. Dalam hal ini, kucuran keringanan pajak itu berdampak negatif pada penurunan rasio pajak. Pemerintah sendiri menyiapkan dana sebesar Rp120,61 triliun untuk insentif dunia usaha. Namun, realisasinya baru Rp27,61 triliun atau 22,89 persen dari anggaran. “Keringanan pajak membuat rasio pajak terhadap PDB rendah, dan kami tahu bawah itu adalah kendala kami,” tambah Suahasil Nazara.

Lebih lanjut Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa rasio pajak Indonesia tahun ini bisa berada di bawah 8%. Hal itu diakibatkan Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap ekonomi.

“Ada resiko karena rasio pajak sendiri sudah turun dalam beberapa tahun terakhir dan dampak dari pemberian banyak insentif pajak di 2020 maka rasio pajak kita akan turun tajam, kami prediksi rasio pajak berada sedikit di bawah 8 persen,” tutur Febrio Nathan.

 

TM

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*