Sri Mulyani: Pekerja Asing di Indonesia Masuk Wajib Pajak Penghasilan

0
112
Sri Mulyani Pekerja Asing di Indonesia Masuk Wajib Pajak Penghasilan

Sri Mulyani: Pekerja Asing di Indonesia Masuk Wajib Pajak Penghasilan

Subjek pajak dan wajib pajak yang diatur dalam Omnibus Law Cipta Kerja adalah mereka yang berpenghasilan di Indonesia tanpa terkecuali.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani angkat bicara soal perubahan subjek pajak orang pribadi dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Ia mengatakan bahwa warga negara asing yang tinggal di Indonesia termasuk dalam subjek pajak dan wajib pajak.

“Jadi pengenaan PPh-nya bagi warga negara asing yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah berdasarkan penghasilan mereka yang berasal dari Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dikutip pada Jumat (9/10).

Ketentuan mengenai subjek pajak orang pribadi ini terdapat dalam Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 111 Omnibus Law Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa subjek pajak dan wajib pajak dalam negeri adalah orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara Asing. Batasannya adalah warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari.

Adapun berdasarkan ketentuan tersebut memiliki artian bahwa semua jenis penghasilan yang diterima oleh subjek pajak yang bertempat tinggal wilayah hukum Indonesia merupakan wajib pajak yang bisa dipungut pemerintah. Dalam pasal ini juga ditentukan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Sri Mulyani mengatakan perubahan ketentuan subjek pajak orang pribadi dalam Omnibus Law Cipta Kerja atas imbas dari  perubahan rezim perpajakan Indonesia dari worldwide tax system ke territorial tax system. Ia menjelaskan perubahan rezim pemajakan ini tampak dari ketentuan yang menegaskan bahwa setiap warga asing yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia praktis sebagai subjek pajak dalam negeri.

Atas aturan tersebut, pemerintah dapat memungut pajak dari warga negara asing berdasarkan pada penghasilan mereka di Indonesia. “Warga negara asing berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,” bunyi Pasal 111 Omnibus Law Cipta Kerja yang mengatur ketentuan subjek pajak.

Sebaliknya, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di suatu negara lebih dari 183 hari bukan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri melainkan menjadi subjek pajak negara yang bersangkutan. Untuk dapat menjadi subjek pajak negara yang bersangkutan harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya memiliki tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasan atau status subjek pajak di negara yang bersangkutan.  

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa territorial tax system merupakan sistem perpajakan yang adil bagi subjek pajak dan wajib pajak baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. “Ini yang disebut tadi adalah prinsip sistem pajak teritorial, dimana mereka berada disitu mereka dipajaki” ucap Sri Mulyani. 

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*