Wah, Pengusaha Belum Mau Menyerap Lulusan Program Pelatihan Kartu Prakerja Karena Dinilai Tidak Efektif
“Para pendaftar kartu prakerja hanya melihat pelatihan yang ada sebagai ‘formalitas’ demi mendapatkan insentif Rp 600 Ribu per bulan “
Program kartu prakerja Presiden Jokowi telah berjalan. Mulanya, direncanakan berbentuk pelatihan (teori) dan vokasi (praktek) agar pekerja siap memasuki dunia kerja.
Namun, pada kondisi saat ini semua program dialihkan hanya dalam bentuk pelatihan melalui daring, sehingga pengalaman praktik itu tidak didapatkan oleh penerima manfaat kartu prakerja.
Selain itu, banyak kalangan yang menyoroti program tersebut, mulai dari materi pelatihan yang tidak kredibel, hingga tidak efektifnya program tersebut diterapkan di masa pandemi ini. Lantas bagaimana nasib para penerima manfaat kartu prakerja yang sudah dinyatakan lulus program pelatihan daring tersebut?
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Antonius J Supit mengatakan, pelatihan daring program kartu prakerja yang diberikan saat ini (Covid-19) tak dapat disamakan dengan vokasi yang dihilangkan sementara dalam program kartu prakerja selama pandemi Covid-19.
“Kalau vokasi sangat jelas ada praktek kerjanya, kalau ini (program pelatihan kartu prakerja) hanya belajar melalui internet, barangkali cocoknya untuk entrepreneurship. Dengan pelatihan singkat ini apa yang mereka dapatkan?,” katanya di Jakarta, Minggu (3/5) lalu.
Menurutnya, para pendaftar kartu prakerja hanya melihat pelatihan yang ada sebagai ‘formalitas’ demi mendapatkan insentif Rp 600 Ribu per bulan.
“Sebaiknya pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT),” tuturnya.
Ia mengungkapkan, terkait apakah standar program kartu prakerja dapat menjadi titik jual para peserta, dirinya belum bisa komentar banyak.
“Saya memilih menerima kembali karyawan yang dirumahkan dibanding mereka yang telah mendapat pelatihan kartu prakerja. Saya belum lihat (jenis-jenis pelatihan), orang masih pusing, saya mikirin bisnis sendiri yang lagi susah kok. Program kartu prakerja yang digadang-gadang Presiden untuk menyelamatkan para korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak memberikan jaminan. Para lulusan program kartu prakerja dengan pelatihan online itu tidak bisa diserap oleh perusahaan sebagai tenaga kerja baru,” bebernya.
Senada dengan Antonius, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani menyatakan, perusahaan belum bisa melakukan penyerapan tenaga kerja baru dari masyarakat yang telah menyelesaikan pelatihan kelas online kartu prakerja.
“Belum. Kebanyakan asosiasi coba bergerak supaya ada kebutuhan tertentu yang disiapkan. Untuk menyerap kami belum bisa tahu, karena industri sedang survival mode,” katanya di Jakarta, Minggu (3/5) lalu.
Shinta menyebutkan, APINDO memang pernah dimintai pendapat oleh pemerintah mengenai standar yang dibutuhkan industri demi menyerap tenaga kerja yang mengikuti program kartu prakerja.
“Saat itu belum ada wabah virus corona. Program pelatihan pun rencananya dilakukan baik online maupun secara vokasi. Adapun konteks saat ini telah berubah karena pelatihan dilakukan secara daring di tengah pandemi Covid-19,” lanjutnya.
Menurut Shinta, kebanyakan yang menerima manfaat merupakan mereka yang mengincar bantuan tunai Rp 600 ribu per bulan sehingga pelatihan tak lagi menjadi fokus utama.
“Saya sempat melihat sejumlah opsi pelatihan aneh. Namun, saya menganggap pilihan tersebut diberikan agar seluruh kebutuhan pasar dapat terpenuhi,” terangnya.
Shinta menyarankan, agar pemerintah untuk mengarahkan pelatihan ke permintaan yang akan banyak dibutuhkan, yaitu informasi, teknologi, dan komunikasi (ICT).
“Berdasarkan pengalaman saya di dunia bisnis dan usaha. Permintaan akan sangat tinggi, itu dasar yang bisa menambah skill pekerja kalau ada ICT,” pungkasnya.
Di tempat lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO, Firman Bakri mengatakan, dalam proses produksi diperlukan kemampuan untuk mengoperasionalkan alat produksi dan keahlian memaksimalkan bahan baku yang tersedia.
“Hal ini tidak diajarkan dalam sebuah pendidikan, melainkan pengalaman pekerja. Kami mengutamakan orang-orang yang dirumahkan karena terbukti punya kemampuan kerja, bukan lagi orang yang belum pernah bekerja tapi mendapatkan sertifikat secara online,” katanya.
Menurutnya, upaya pemerintah memberikan pelatihan secara online saat ini kurang efektif. Ia menjelaskan, para pekerja yang dirumahkan atau calon tenaga kerja lebih membutuhkan bantuan langsung tunai dibandingkan dengan pelatihan dalam kondisi saat ini.
“Dari sisi pengusaha, imbas pandemi Covid-19 sangat memukul bisnis lantaran daya beli masyarakat yang lesu. Sulit menambah karyawan baru dan memperluas kapasitas produksi akan sangat sulit di masa-masa seperti sekarang. Jadi kemungkinan yang mendapatkan kartu prakerja sangat minim terserap di dunia industri,” tukasnya.
Di sisi lain, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengkritisi program kartu prakerja. Menurutnya, peran program kartu prakerja kurang efektif karena fungsinya seperti semi bantuan sosial (bansos) di tengah Covid-19.
Yose memaparkan, program Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing. Maka, kata Yose, kurang efektif jika materi pelatihannya hanya menggunakan media virtual saja, apalagi untuk korban PHK.
“Pengusaha meragukan efektivitas pelatihan kartu prakerja yang diberikan secara online. Dalam proses produksi, pengalaman kerja lebih menentukan dibandingkan pembelajaran daring,” sebutnya.
Yose menyarankan, saat ini pemerintah lebih baik menyediakan program untuk membantu korban PHK dalam menopang hidupnya.
“Kalau bisa bansos minggu pertama 200 ribu orang, minggu kedua 200 ribu orang lagi, butuh waktu 25 minggu,” tutupnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh pegiat pendidikan, Eka Simanjuntak. Ia meragukan pelatihan secara online dalam kartu prakerja bisa efektif meningkatkan keterampilan dan keahlian peserta.
“Belum ada negara yang menerapkan program serupa dan berhasil. Kalau pelatihan itu belum ada yang bisa menunjukkan, secara online itu berhasil,” katanya.
Eka menuturkan, selama ini, baru pembelajaran yang efektif diterapkan secara online. Menurutnya, pembelajaran dan pelatihan merupakan hal yang berbeda.
“Dalam pembelajaran, aspek praktik tidak terlalu dibutuhkan. Untuk pelatihan, praktik sangat penting. Aspek praktik sulit diterapkan jika pelatihan dilakukan secara online. Bagaimana caranya ditransfer melalui online? Hampir semua lembaga pelatihan mengatakan tidak mungkin,” jelasnya.a
Atas dasar itu, Eka meminta kepada pemerintah, agar pelatihan secara online dalam kartu prakerja dikaji kembali.
SF
