BKPM Tak Lagi Keluarkan Surat Rekomendasi Mendatangkan TKA Selama Masa Covid-19

0
280
BKPM Tak Lagi Keluarkan Surat Rekomendasi Mendatangkan TKA Selama Masa Covid-19

BKPM Tak Lagi Keluarkan Surat Rekomendasi Mendatangkan TKA Selama Masa Covid-19

Mekanisme penerbitan surat rekomendasi perwakilan perusahaan dan/atau TKA ahli pada masa covid-19 ini kembali mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan bahwa per tanggal 12 Oktober 2020 tidak lagi menerbitkan rekomendasi atau dukungan tenaga kerja asing (TKA) ahli dan/atau pimpinan perusahaan pada masa covid-19. Hal ini tertulis dalam pengumuman BKPM yang dikeluarkan pada Selasa (13/10).

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Yuliot menyebutkan bahwa BKPM tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendatangkan TKA ahli dan/atau pimpinan perusahaan memasuki wilayah Indonesia. Hal ini sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Dalam Permen disebutkan untuk sementara menghentikan pemberian bebas visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan selama masa pandemi covid-19. Penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan diberlakukan kepada orang asing penerima bebas visa kunjungan.

“Menteri menghentikan sementara pemberian bebas Visa kunjungan dan visa kunjungan saat kedatangan sampai dengan Pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19,” bunyi Pasal 3 dalam Permen ini. Permen ini mencabut Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Meskipun demikian, Yuliot menyebutkan bahwa penerbitan perizinan penggunaan TKA ahli dan/atau pimpinan perusahaan referensi data dilakukan dalam bentuk integrasi sistem Online Single Submission  (OSS) di BKPM. Kemudian untuk penerbitan perizinan untuk TKA online dimohonkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan untuk visa online dapat dimohonkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun disebutkan dalam pengumuman BKPM ini bahwa mekanisme penerbitan surat rekomendasi perwakilan perusahaan dan/atau TKA ahli pada masa covid-19 ini kembali mengacu kepada ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing.

Perlu diketahui, surat rekomendasi perwakilan perusahaan dan/atau TKA ahli oleh BKPM dibuat atas dasar kesepakatan antara BKPM, Kemenaker, dan Kemenkumham dalam menangani prosedur mendatangkan TKA pada masa pandemi covid-19. Kesepakatan untuk menerbitkan surat rekomendasi ini diperoleh sebagai tanggapan atas kekhawatiran yang muncul dari kalangan pelaku usaha akibat dilarangnya tenaga ahli asing untuk memasuki wilayah Indonesia, padahal tenaga ahli asing dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menangani proyek-proyek yang tengah berjalan.

Surat rekomendasi BKPM tersebut merumuskan prosedur dan persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh perusahaan apabila ingin mendatangkan TKA pada masa pandemi covid-19.

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*