Hal-Hal yang Wajib Dipenuhi Penyelenggara P2P Lending di Indonesia
Dalam rangka peningkatan kualitas layanan peer to peer lending, ada beberapa hal yang wajib dipenuhi penyelenggara layanan tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas...
Ini Syarat Minimal Bentuk Perjanjian Penyelenggaraan Peer To Peer Lending
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan syarat minimal bentuk perjanjian para pihak penyelenggara Peer To Peer Lending (P2P lending). Hal ini diatur dalam Pasal 18...
Begini Pengaturan Layanan Peer to Peer Lending oleh OJK
Salah satu aspek dalam financial technology yang telah diatur di Indonesia adalah layanan peer to peer lending (P2P lending) atau layanan bisnis pinjaman dari...
Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia
Financial Technology atau Fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang menggabungkan antara layanan keuangan dan teknologi informasi. Masuknya Fintech merupakan terobosan baru terhadap aspek-aspek...
Kepala BPJPH Bahagia MK Tidak Kabulkan Uji Materi UU Halal
Pada 21 Februari lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal...
Halal Watch Nilai Putusan MK Mengenai Uji Materi UU JPH Sudah Tepat
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi UU No 33...
Uji Materi UU Halal Tidak Diterima oleh MK, Pemohon Kecewa
Advokat Paustinus Siburian mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun...
Permohonan Kabur, MK Nyatakan Uji Materi UU Halal Tidak Dapat Diterima
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang diajukan oleh advokat Paustinus Siburian...
Skor HKI Indonesia Meningkat Disebabkan UU Sudah Tunduk Pada Ketentuan Internasional
Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) Suyud Margono mengatakan bahwa peningkatan skor perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia disebabkan karena seluruh undang-undang mengenai...
Konsultan HKI Minta Pemerintah Perbaiki Sistem Pendaftaran Kekayaan Intelektual
Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) Suyud Margono meminta pemerintah memperbaiki sistem registrasi hak kekayaan intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)...
