Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhidin Mohammad Said menargetkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menargetkan bahwa RUU tersebut selesai dibahas bersama pemerintah pada akhir 2018.
Muhidin menjelaskan bahwa RUU SDA ini telah selesai diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selanjutnya, RUU SDA akan ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR di rapat paripurna, setelah itu baru RUU bisa dibahas bersama dengan pemerintah yang diwakili oleh kementerian terkait. (Baca Juga: Ini Syarat Pihak Swasta untuk Memperoleh Izin Penggunaan Sumber Daya untuk Usaha dalam RUU SDA).
Lebih lanjut, Muhidin mengatakan DPR akan menunggu terbitnya amanat presiden (ampres) atau surat presiden (surpres) terlebih dahulu untuk memulai pembahasan dengan pemerintah. “Kita harapkan bahwa paling tidak, kita yang mau membahas itu diperkirakan tahun ini bisa selesai,” ujarnya kepada KlikLegal melalui sambungan telepon, Kamis (6/4).
Muhidin menuturkan bahwa salah satu hal yang krusial dari RUU SDA ini adalah mekanisme penggunaan sumber daya air oleh pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum. Ia menjelaskan RUU mensyaratkan pihak penggunaan sumber air oleh pihak swasta diatur oleh pemerintah, baik badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa melalui mekanismekerja sama.
“Justru swasta itu nanti diatur kemudian diserahkan ke BUMN, BUMD untuk melakukan kerja sama, begitu ketentuannya. Jadi, bermitra dulu, kalau mereka mau mengelola ya ke pemerintah dulu yang menentukan pengaturannya,” kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) ini. (Baca Juga: Peneliti Nilai RUU SDA Sudah Mencakup Enam Prinsip dalam Putusan MK).
Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) bahwa izin penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan air dan daya air yang menghasilkan produk berupa air minum untuk kebutuhan sehari-hari diberikan kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik desa dan dapat melibatkan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum.
Selanjutnya, RUU SDA mengatur keterlibatan pihak swasta yang bergerak dalam bidang industri air minum dapat dilakukan melalui, bentuk kerja sama dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu investasi pihak swasta. (Baca Juga: Ini Empat Catatan FPKS terhadap RUU Sumber Daya Air).
Muhidin menegaskan ketentuan tersebut ditujukan untuk melakukan pembatasan penyalahgunaan air di Indonesia sehingga bisa dimanfaatkan rakyat seluas–luasnya, tanpa ada kesulitan. “Supaya tidak ada monopoli yang dilakukan swasta karena air itu menurut Undang-Undang Dasar (UUD) dimanfaatkan dan dipergunakan untuk sebesar besarnya demi kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
“Harapan saya tentu air itu betul – betul bisa dinikmati menjadi salah satu sumber energi bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak sulit dalam pengelolaan dan pemanfaatan air, dan juga kita harapkan air itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara umum, baik limbahnya dan lain-lain, sehingga masyarakat tidak terganggu. Nah itu nanti yang kita harapkan,” pungkas Muhidin. (Baca Juga: FPDIP Tegaskan RUU SDA Harus Bisa Menghalangi Privatisasi dan Eksploitasi Sumber Air).
(PHB)
