Menelisik Proses Pembentukan Undang-undang, Refleksi Penyusunan (R)UU Cipta Kerja

0
191
Menelisik Proses Pembentukan Undang-undang, Refleksi Penyusunan (R)UU Cipta Kerja

Menelisik Proses Pembentukan Undang-undang, Refleksi Penyusunan (R)UU Cipta Kerja

Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup lima tahap, yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Penuh ketidakpastian. Mungkin dua kata tersebut bisa menggambarkan kondisi Indonesia terhadap (Rancangan) Undang- undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober lalu. Setidaknya sejak (R)UU Cipta Kerja disahkan sampai dengan artikel ini tayang, terdapat setidaknya lima kali perubahan jumlah halaman undang- undang tersebut dan masyarakat belum dapat mengakses naskah resminya. Kabar terakhir, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerima (R)UU Cipta Kerja dari Menteri Sekretaris Negara pada Minggu (18/10)  sebanyak 1.187 halaman.

Tentu perubahan halaman tersebut menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Pasalnya ketidakjelasan halaman (R)UU Cipta Kerja sangat berpengaruh pada banyak faktor. Perlu disimak pada draf yang telah tersedia dan dapat diunggah oleh umum di situs resmi DPR RI sebelum Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober berjumlah 905 halaman. Namun draf tersebut belum rampung karena pada 12 Oktober jumlah halaman draf ini bertambah menjadi 1.035 halaman. Masih pada hari yang sama, kembali beredar di masyarakat (R)UU Cipta Kerja berubah jumlah halaman menjadi 812 halaman. Lalu yang terbaru (R)UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah perubahan jumlah halaman dan jumlah redaksional sebuah undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR dimungkinkan terjadi?

Sandaran hukum untuk pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pembentukan ketentuan perundang-undangan seharusnya mengacu kepada ketentuan ini.

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan,” bunyi Pasal 1 undang-undang ini.

Selain itu, proses pembentukan undang-undang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan perubahannya.

Dalam UU 12/2011 pada Pasal 16 bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penyusunan Prolegnas ini dilaksanakan oleh DPR, DPD,  dan Pemerintah yang  ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.  Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh Badan Legislasi (Baleg), sedangkan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri.

“Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya,” bunyi Pasal 19 UU ini. Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR dan disebarluaskan ke masyarakat.

Setelah suatu pengajuan rancangan undang-undang telah masuk dalam Prolegnas yang telah disetujui di rapat paripurna, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebuah rencana peraturan perundang-undangan yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Hal ini tidak berlaku untuk rancangan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Perpu), atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

“Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; dan jangkauan dan arah pengaturan,” mengutip dari ketentuan dari materi pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU ini. Kemudian konsepsi rancangan undang-undang tersebut harus terlebih dahulu melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.

Kemudian usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi. Untuk materi rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Biasanya usulannya rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun materi muatan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh presiden yang telah diterangkan di atas. Rancangan undang-undang tersebut beserta naskah akademiknya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. 

Kemudian dalam Pasal 5 UU 12/2011 disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan harus berisikan materi muatan yang memiliki kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, pendayagunaan, serta kejelasan rumusan yang dapat memberi kejelasan pada tiap-tiap pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Beralih dari tahap penyusunan, tahap pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah tahap pembahasan. Mengutip dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disebutkan bahwa pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Dalam pembahasan rancangan undang-undang hingga disahkan suatu undang-undang oleh Presiden harus melalui dua tingkat pembicaraan yang dilangsungkan dalam rapat paripurna.

Pada pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi (baleg), rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. “Dalam pembicaraan tingkat pertama ini dilakukan kegiatan sebagai berikut: pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini,” bunyi Pasal 68 ayat (1).

Dalam pengantar musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) disebutkan bahwa pembahasan dalam musyawarah mencangkup: 

  1. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; 
  2. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR;
  3. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau 
  4. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.

Untuk daftar inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR atau diajukan oleh DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD. Kemudian dalam penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh fraksi, DPD, dan Presiden.

Pembahasan rancangan undang-undang tingkat ke II atau tingkat terakhir adalah pembahasan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna akan disampaikan terkait dengan penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Persetujuan suatu rancangan perundang-undangan dalam Rapat Paripurna DPR RI mengambil dari musyawarah mufakat. Namun apabila tidak tercapai persetujuan dari musyawarah mufakat tersebut, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Pembahasan rancangan undang-undang yang gagal mencapai persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPR dalam masa yang sama. Rancangan Undang-Undang yang belum atau tengah dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Apabila telah tercapai persetujuan dalam rapat paripurna tersebut, maka berdasarkan Pasal 72 Ayat (2) UU 12/2011 disebutkan bahwa penyampaian rancangan undang-undang untuk disahkan sebagai undang-undang oleh Presiden dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penyampaian ini dilakukan oleh pimpinan DPR yang dalam periode 2019-2024 ini dijabat oleh Puan Maharani.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) UU P3 mengatur bahwa UU disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam ayat (2) nya dikatakan bahwa apabila rancangan undang-undang sebagaimana tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

“Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi pasal 73 ayat (3) UU P3.

Dikutip dari antaranews.com, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan masyarakat dapat mengakses seluruh UU Cipta Kerja setelah Presiden Joko Widodo menandatangani naskah perundangan tersebut.

“(Publik dapat mengakses) Setelah naskah undang-undang ditandatangani Presiden dan diundangan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI,” katanya pada Jumat (23/10).

 

AR

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*