Menyoal Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi

0
194
Menyoal Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Menyoal Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Pandemi

Capacity building sebagai sarana dari dynamic governance, bisa terwujud jika ada sinergi antar stakeholder dalam domain dynamic governance.

Kamis (4/6) kemarin, Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH UNDIP) menyelenggarakan webinar dengan tema: “Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Global Covid-19”. 

Pada acara tersebut Dosen HAN dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Sri Nurhari mengatakan, terkait kebijakan layanan publik, maka bertitik tolak dari UUD NRI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Menurutnya, banyak kalangan yang luput memberikan perhatiaan terhadap instrumen hukum apa yang mesti diutamakan guna mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

“Karena muara akhirnya dibentuknya Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka mewujudkan good governance. Khususnya dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat atau rakyat Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Sri menuturkan, instrumen hukum yang paling tepat dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Katanya, sehingga good governance sendiri merupakan perwujudan dari pelaksanaan asas negara hukum dan asas demokrasi, yang mana yang menjadi tiangnya ialah Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.

“Kalau kita tengok ke belakang, ketika UUD NRI 1945 dilakukan amandemen, maka isu good governance kala itu juga sedang menggelembung. Sehingga, ketika saat ini kita bicara pandemi Covid-19 sebetulnya dulu saat amandemen juga terjadi pandemi karena good governance. Sekarang itu, terjadi pandemi webinar,” lanjutnya.

Ia menerangkan, terkait pelayanan publik yang semestinya dijalankan secara profesional dan inovatif, maka pendekatan Hukum Administrasi bisa didukung atau berdiri di atas tiga pendekatan. Adapun sebagai berikut:

Pertama, pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan.

“Karena pemerintah dalam hal ini adalah pemegang kuasa utama. Mau dibawa kemana pelayanan publik terutama ketika semua mengalami situasi yang masih belum tentu kepastian pandemi Covid-19 ini akan selesai. Dengan kekuasaan pemerintahan, maka legalitas wewenang pemerintah akan menjadi hal yang sangat urgen, ” ucapnya.

Kedua, pendekatan terhadap fungsionaris.

Sri menyebutkan, artinya pendekatan ini meletakkan pada pemangku jabatan. Menurut Sri, karena jabatan tanpa dilaksanakan oleh pemangku tidak akan bisa berjalan.

“Sehingga melalui pendekatan fungsionaris yang perlu dilihat dalam konteks hukum administrasi adalah perilaku pejabat. Di sini norma perilaku akan dijadikan tolok ukur bagaimana pejabat menggunakan wewenangnya dalam rangka memberikan pelayanan publik. Apakah keputusan atau tindakan menimbulkan suatu maladministrasi atau tidak, itu perlu mendapat perhatian dari semua pihak,” tukasnya.

Ketiga, pendekatan terhadap Hak Asasi Manusia.

“Ini menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat dari penggunaan wewenang kekuasaan pemerintahan dan perilaku pejabat ketika menjalankan wewenangnya. Terutama ketika kita sedang menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan,” imbuhnya.

Sri mengungkapkan, melalui tiga pendekatan di atas maka dalam konteks pemberian layanan publik, legalitas tindak pemerintahan yang didasarkan pada wewenang prosedur dan substansi yang sering kali melahirkan prinsip legalitas formal dan asas presumptio iustae causa menjadi hal yang utama untuk mengukur segi keabsahan.

“Sedangkan aspek prosedur yang bertumpu pada asas negara hukum dan asas demokrasi, serta asas instrumental, dalam rangka digunakan untuk mempertegas dan memperjelas tentang cara-cara yang digunakan dalam rangka memberikan layanan publik. Kemudian, aspek substansi ini akan mencakup tentang seberapa luas substansi yang akan diatur dan digunakan terhadap penggunaan wewenangnya itu,” ujarnya.

Sri menegaskan, seluruh kebijakan yang diambil oleh badan pemerintahan harus tepat sasaran dengan meminimalkan anggaran. Kata Sri, capacity building hanya bisa dilakukan untuk bisa berhasil jika adanya komitmen bersama, kepemimpinan yang kondusif, reformasi yang kelembagaan, reformasi peraturan, dan peningkatan kualitas SDM.

“Ini menjadi kunci untuk terciptanya pembangunan dan penguatan kapasitas. Aspek-aspek inilah yang dalam konteks hukum administrasi perlu mendapatkan suatu perhatian yang mendasarkan pada prinsip negara hukum dan asas demokrasi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, capacity building sendiri dilihat dari segi tingkatannya maupun dari dimensinya bisa dilihat dari aspek berikut:

Pertama, Sistem.

“Sistem misalnya, menyangkut masalah kerangka kerja, aturan, dan masalah kebijakan. Tentunya aturan-aturan yang digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tidak tumpang tindih antara satu aturan yang dikeluarkan satu lembaga dengan satu aturan yang dikeluarkan lembaga lain,” bebernya.

Kedua, Organisasi.

“Struktur organisasi itu juga perlu adanya suatu reformasi. Dalam teori organisasi bernegara, pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang tidak banyak organisasinya. Ini akan menjadi sinergitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik,” urainya.

Ketiga, Sumber Daya Manusia.

“Keterampilan, perilaku, motivasi, dan pengelompokan dalam pekerjaan,” ucapnya.

Sri melanjutkan, dari tingkatan capacity building inilah sarana untuk menuju penciptaan pemerintahan yang dynamic governance. Kata Sri, dynamic governance menunjukan pada keadaan pemerintahan yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang penuh ketidakpastian.

“Prinsipnya adalah pencapaian secara efektif dan efisien. Ini akan menjadi pendekatan pula ketika misalnya dalam pemberian bantuan sosial itu tepat sasaran atau tidak. Banyak berita yang kita lihat baik di televisi, internet ada daerah-daerah tertentu yang terdata memperoleh bantuan sosial karena terdampak oleh pandemi Covid-19. Tetapi banyak juga daerah yang tidak mendapatkan bantuan sosial. Banyak yang tidak tepat sasaran artinya yang mendapatkan bukan masyarakat terdampak. Sehingga semuanya itu merupakan suatu kerjasama yang dibangun atas dasar komitmen bersama, dalam rangka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sri mengatakan, capacity building sebagai sarana dari dynamic governance, bisa terwujud jika ada sinergi antar stakeholder dalam domain dynamic governance. Sehingga, kata Sri, para pihak dapat melaksanakan tugasnya secara tepat, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Masyarakat dengan keterlibatan TNI dan Polri.

“Maka dalam implementasinya perlu kontrol. Lembaga kontrol tidak usah diminta melakukan kontrol, atau menerima terlebih dahulu laporan pengaduan masyarakat. Secara moral berdasarkan tugas yang dimilikinya seperti DPR dan DPRD, Ombudsman, maupun masyarakat sendiri, menjalankan fungsi kontrol dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Khususnya dalam bantuan sosial itu perlu kontrol yang sangat ketat,” paparnya.

Sri menyebutkan, terhadap pelayan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka langsung, tetapi dengan keterampilan SDM-SDM yang ada, bisa dialihkan bentuk pelayanannya melalui pemanfaatan teknologi.

“Khususnya masalah internet, misalnya dalam pengurusan e-KTP, pembayaran pajak, pengurusan yang berkaitan dengan perizinan sekarang dengan pemanfaatan teknologi. Sehingga bisa menjaga jarak supaya kita tidak terkontaminasi Covid-19. Maka kebijakan ini sangat-sangat dibutuhkan untuk dikembangkan kedepannya. Disamping memberikan kemudahan kepada masyarakat juga dengan waktu yang singkat, dengan biaya yang lebih murah, segala urusan-urusan itu bisa diselenggarakan dengan baik,” tutupnya.

Di tempat yang sama, Dosen HAN dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Susilo Adiyanto mengatakan, mengutip dari lirik lagu Carlos Santana gitaris dari Meksiko yang menyebutkan siapa bilang sejarah tidak bisa mengulang dirinya sendiri.

“Lebih jauh Saya menarik dari abad pertengahan dari pandangannya Karl Marx yang mengatakan, sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri yang mana pertama sebagai tragedi yang kedua sebagai lelucon. Sayangnya, yang terjadi adalah tragedi dan para pejabat menanggapinya sebagai lelucon. Anda bisa lihat sendiri banyak lelucon dari kebijakan pejabat,” ucapnya.

Susilo menambahkan, pada peristiwa 600 tahun silam, banyak negara di Eropa dan Asia dilanda wabah pandemi yang dikenal dengan black death karena yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa.

“Kondisi seperti ini juga disampaikan dari artikel jurnalnya history today, dikatakan bahwa black death diduga berasal dari China. Kemudian perkembangan terbaru yang ditulis oleh Nicolas Swet dalam The New York Time yang menyebutkan bahwa ahli genetika dari Irlandia menyatakan, penyebab atau saat timbulnya wabah penyakit black death sampai ke Eropa melalui jalur Sutera. Setelah enam abad kemudian, penyakit pandemi yang berasal dari wuhan itu hampir menyerang 210 negara. Indonesia sengaimana negara lain tidak siap menghadapi pandemi ini. Indonesia gagal bertindak cepat dan tegas, yang terjadi malahan banyak membuat pernyataan yang tidak menunjukan sensitivitas akan wabah penyakit tersebut,” lanjutnya.

Menurut Susilo, pemerintah banyak mengalami kesulitan karena kurangnya APD, masker, peralatan kesehatan, keperluan rumah sakit lainnya, dan banyaknya tenaga medis yang menjadi korban. Sehingga katanya, kondisi pandemi ini mau tidak mau pemerintah mengambil pertimbangan serius menangani dan mengantisipasi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi.

“Jika pemerintah tidak siap memitigasi dampak Covid-19 maka dampak yang fatal akan timbul. Dengan demikian dampak yang terjadi menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang terpuruk baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun berbagai hubungan dalam finansial, ekonomi dan moneter,” ujarnya.

Susilo menerangkan, permasalahan klasik yang timbul di Indonesia banyaknya produksi regulasi yang banyak namun tidak efektif penegakan hukum, apalagi untuk peningkatan kepatuhan masyarakat.

“Kemudian struktur kelembagaan yang tidak ramping, semuanya Saya rangkum dalam satu rumusan masalah tentang apa dasar legitimasi yuridis bagi penyelenggaraan pelayanan publik di masa darurat bencana Covid-19 dan  apa dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak Covid-19 dalam implementasi pelayanan publik.,” sebutnya.

Susilo menjelaskan, bencana pandemi Covid-19 ini dari perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan bentuk pertanggungjawaban utama dari pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan berbagai sarana atau instrumen HAN, semua tindakan pemerintah tersebut harus mempunyai dasar legalitas.

“Pemerintah dengan demikian dapat memiliki otoritas untuk memberikan pelayanan secara optimal,” ungkapnya.

Susilo mengungkapkan, dengan adanya Perppu No. 1/2020 Presiden harus memastikan ketersedian barang pokok, bersama DPR menyusun kebijakan anggaran mulai dari anggaran Covid-19, memperluas bantuan sosial, memberikan dukungan insentif dan relaksasi perpajakan.

“Semua hal ini memerlukan sinergi antara regulasi, Sumber Daya Manusia, dan juga terkait dengan masyarakat. SDM sebagai modalitas utama bagi terselenggaranya pelayanan publik dan menggunakan hukum sebagai sarana yang memberikan legitimasi sekaligus merealisasikan kesejahteraan publik,” sebutnya.

Ia mengatakan, sebetulnya bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya dalam terlukis dalam meme berupa sindiran, di sisi lain bantuan publik yang belum optimal, data yang belum terintegrasi yang rawan penyimpangan.

“Semua itu membutuhkan sarana yaitu tidak hanya regulasi tetapi juga terkait etika publik, pejabat publik. Di sisi lain bisa dilihat SDM mempengaruhi kinerja. Meskipun Indonesia dalam ekonomi terpuruk, maka terlihat dari hasil riset ditujukan Indonesia negara dengan peringkat 10 dunia prospek pertumbuhan ekonominya akan membaik karena kebijakan Kementerian Keuangan yang cepat tanggap. Tetapi di sisi lain juga harus introspeksi diri, dari sini terlihat grafik penularan Covid-19 belum pada titik tertinggi atau pada level yang menurun,” paparnya.

Disebutkan Susilo, maka perlu orientasi baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik mulai dari informasi, pandangan media massa, bahkan para netizen, yang menyatakan banyak terjadi penyimpangan. Katanya, maka perlu desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah atau bawahan supaya bisa berinovasi.

“Contoh, Misalnya di Sragen, membuat ruang karantina di rumah kosong. Yang menjadi ukuran utama adalah kinerja dan pertanggungjawaban bukan metodenya. Kemudian dalam pelimpahan tanggung jawab yang semakin besar kepada penyelenggara pelayanan publik agar tercapai kondisi ideal pelayanan publik, efektif, dan efisien menghemat anggaran,” imbuhnya.

Susilo menegaskan, jika Sumber Daya Manusia antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak optimal, maka ada kemungkinan terjadinya gelombang kedua penularan Covid-19. Sedangkan katanya, di sisi lain dana sudah habis tetapi kinerja pemerintah tidak optimal dalam memulihkan kondisi yang masih terdampak Covid-19.

“Kompetensi manajemen pejabat publik merupakan nilai pengembangan moral, alarm moral, dan moralitas publik dari pejabat publik. Juga etika organisasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan semua itu memerlukan kompetensi. Menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan dana yang begitu besar,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Peneliti layanan publik bidang pengadaan barang dan jasa, Kukuh Tejomurti mengatakan, dalam konteks pembangunan bidang apa saja terkait dengan infrastruktur, pengadaan-pengadaan barang yang terkait dengan pemerintah, maka tidak  terlepas dari apa yang disebut dengan bukti pengadaan barang dan jasa.

“Untuk pengadaan barang dan jasa terkait dalam konteks pandemi Covid-19, mungkin pada saat ini para penyelenggara pemerintahan publik khususnya pengguna anggaran, jasa pengguna anggaran, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sedang berpikir keras bagaimana menyelenggarakan pelayanan publik yang maksimal,” ucapnya.

Kukuh menerangkan, pada prinsipnya dalam pengadaan barang dan jasa ada kegiatan baik sebelum kontrak yaitu perencanaan, kemudian pada pelaksanaan kontrak maupun selesai kontrak. Ia menyebutkan, dalam pengadaan barang dan jasa khususnya dalam konteks perjanjian maka ada unsur administrasi negara yang terikat dalam sebuah perjanjian pengadaan barang dan jasa.

“Jadi tidak seperti kontrak-kontrak privat yang mungkin sering kita temui dalam KUHPer. Dalam perjanjian barang dan jasa alas hukum yang digunakan adalah perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen yang mewakili institusi Kementerian, negara dalam hal ini termasuk lembaga pemerintahan lainnya dengan penyedia barang dan jasa. Di sini ada unsur administrasi negara, ini menarik karena di sinilah pejabat pembuat komitmen berpikir keras. Dalam pengadaan itu yang digunakan bukan uang perusahaan atau pribadi tetapi uang negara baik itu APBN, APBD, dan APBDes,” tukasnya.

Kukuh menuturkan, karakteristik pengadaan barang dan jasa dalam konteks pelaksanaan kontrak, maka antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili pemerintah dengan penyedia barang dan jasa.

“Karakteristik berikutnya, pembelanjaan keuangan negara atau daerah. Mungkin tidak adanya pandemi ini pembelanjaan negara itu setiap tahun ada dalam konteks pembangunan. Kemudian karakteristik lainnya, melibatkan jumlah dana yang sangat besar, jumlah kontrak yang sangat banyak. Adapun prinsip yang paling penting dalam pengadaan ini adanya prinsip ketersedian anggaran,” tandasnya.

Kukuh menjelaskan, pandemi Covid-19 bukanlah force majeure. Menurutnya, jika dilihat banyak para Orang Tanpa Gejala (OTG) berlalu lalang di jalan dan melaksanakan prestasi.

“Kecuali nanti ditemukan keadaan PSBB yang kemudian misalnya transportasi online terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam dalam Keppres No. 12/2020  bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan terjadinya force majeure bagi kontrak pengadaan. Misalnya, terjadinya PSBB di beberapa wilayah akan berpengaruh terhadap pengiriman barang-barang,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kukuh mengatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran.

“Kementerian Keuangan telah menambah lagi alokasi anggaran Rp 677 Triliun dalam konteks percepatan penanganan Covid-19. Otomatis pos-pos anggaran yang tadinya untuk pembangunan-pembangunan di bidang pendidikan atau infrastruktur mengakibatkan anggaran pada pengadaan menjadi tidak tersedia. Konsekuensinya bagi pelayanan publik sebelum kontrak atau setelah kontrak anggarannya tidak tersedia. Berdasarkan Perpres No. 16/2018 dalam tahap pra-kontrak proses normal dibutuhkan 14 hari kerja. Maka kalau belum ada pemenang, pemilihan dapat dibatalkan. Kalau sudah ada pemenang, surat penunjukan barang dan jasa juga dibatalkan. Kemudian, pasca kontrak, maka kontrak dihentikan karena berdasarkan prinsip ketersedian anggaran,” tuturnya.

Kukuh mengungkapkan, dalam konteks pengadaan barang dan jasa dalam konteks pelayanan publik di masa pandemi Covid-19 ini terjadi kekhawatiran.

“Banyak euforia aparat penegak hukum, khusus hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa ini yang mempunyai potensi merugikan keuangan negara. Senyatanya, derajat pembuktian konstruksi hukumnya masih sumir. Misalnya masuk dalam rezim HAN seringkali PPK ini ditarik ke rezim Hukum Pidana,” ujarnya.

Sebagai penutup, Kukuh mengatakan, dalam konteks keadaan darurat LKPP sudah menerbitkan Peraturan LKPP No. 13/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

“Ada tiga tahap perencanaan pelaksanaan penyelesaian pembayaran dan audit. Yang paling penting di sini adalah audit, apakah itu audit teknis barang, spesifikasi barang, administrasi dokumen dan harga. Saya menyoroti pada audit harga kewajaran harga. Seringkali auditor ini mungkin akan sangat sulit menentukan kewajaran harga barang pada saat pandemi Covid-19, yang tentunya akan memberikan efek psikis bagi PPK. Apakah setelah pandemi Covid-19 akan dituduh korupsi misalnya, karena harganya terlalu tinggi dan ini menjadi persoalan. Auditor harus bijaksana dalam mengaudit kewajaran harga dalam masa pandemi Covid-19,” tutupnya.

SF

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*