Pemerintah Wajibkan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Merek Dagang dan Badan Usaha

0
79

Penggunaan Bahasa Indonesia dikecualikan untuk merek dagang dengan lisensi asing

Sebagai kelanjutan dari amanat Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Perpres 63/2019). Peraturan tersebut mengharuskan penggunaan Bahasa Indonesia diantaranya bagi penamaan geografi, nama badan hukum, hingga merek dagang.

Perpres ini mencabut Perpres Nomor 16 Tahun 2010 yang hanya mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden Serta Pejabat Negara lainnya.

Pada Bagian Kedua Belas Perpres 63/2019, keharusan penggunaan Bahasa Indonesia diperluas dengan mencakup Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau Permukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang Didirikan atau Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Dalam hal merek dagang milik warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam bentuk gabungan kata berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Perpres 63/2019. Namun hal tersebut dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing.

Hal yang sama berlaku bagi badan usaha Indonesia. Bagi badan usaha milik WNI atau badan hukum Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia dalam penamaannya, terutama perseoran terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia. Selain Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah juga dapat digunakan dalam hal merek dagang atau badan usaha memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan tertentu.

Penggunaan Bahasa Indonesia juga wajib digunakan dalam informasi mengenai produk barang atau jasa dari dalam atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Mulai dari nama barang, spesifikasi, bahan dan komposisi, cara pemakaian, cara pemasangan, manfaat atau kegunaan, efek samping, ukuran, berat bersih, pengaruh produk, dan nama dan alamat pelaku usaha.

Untuk implementasi mengenai hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan kewajiban pengawasan. Pemerintah Daerah juga harus mengeluarkan peraturan daerah untuk penggunaan Bahasa Indonesia.

ZNA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*