PP No.7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM

0
63
PP No.7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM

PP No.7 Tahun 2021 Beri Banyak Kemudahan Untuk Koperasi dan UMKM

PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.

Presiden Jokowi telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP ini disinyalir dapat memberikan kepastian dan pengembangan usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“PP No. 7 Tahun 2021 memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM, ” tutur Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, pada acara Forum Tematik Bakohumas Kementerian Koperasi dan UKM bertajuk PP No.7 tahun 2021 Memberikan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM, di Jakarta, Rabu (24/3/2021).

Adapun aturan tersebut diimplementasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah diantaranya, pemberian kapasitas tempat usaha dan biaya sewa yang hanya sebesar 30% dari harga sewa komersial kepada pelaku UKM, alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi Koperasi dan UKM.

Maupun dukungan 30% alokasi pada infrastruktur publik seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun bagi koperasi dan UMKM untuk mengembangkan dan mempromosikan usahanya.

PP ini juga mengatur kemudahan dalam penyelenggaraan koperasi terkait dengan pelaksanaan rapat anggota secara daring, serta pelaporan yang dilakukan baik secara elektronik maupun manual. Serta mengatur tentang prinsip syariah dalam pelaksanaan usaha koperasi.

Dalam hal perlindungan koperasi, diatur pula mengenai bidang usaha yang menjadi ranah koperasi serta pemulihan usaha terdampak bencana. Sementara pengaturan lainnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan koperasi yang mencakup penetapan kebijakan pemberdayaan koperasi dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran dan keuangan.

Soal kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM, pada RPP ini juga telah diatur mengenai perubahan kriteria UMKM, agar dapat disesuaikan dengan kondisi terkini

“Lebih dari itu, tercatat juga adanya kemudahan pendirian koperasi, kemitraan UKM dengan usaha besar, kemudahan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya,” jelas Arif.

Dengan disahkannya PP tersebut, salah satu prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah penyusunan data tunggal yang akurat by name by address, yang dalam penyusunannya akan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta bekerja sama dengan lintas K/L dalam pengelolaannya. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga mendapatkan afirmasi dari setiap K/L terkait.

“Setelah PP tersebut diundangkan, Kementerian Koperasi dan UKM berkewajiban untuk mensosialisasikan PP tersebut kepada berbagai pihak,” katanya. 

Tujuan sosialisasi, lanjut Arif, agar berbagai aturan yang dimuat dalam PP dapat dimanfaatkan dengan optimal, baik oleh koperasi dan UMKM, maupun oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM. 

SA

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*