Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Perlindungan Hukum Pekerja Lepas di Indonesia: Analisis terhadap Hak dan Kewajiban dalam Regulasi Ketenagakerjaan

Dalam dinamika pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja Indonesia, fenomena pekerja tanpa kontrak atau pekerja lepas kian menonjol, banyak individu yang memilih beralih ke pekerjaan lepas atau menjadi freelancer sebagai alternatif menarik. Namun, perlu diakui bahwa para pekerja tanpa kontrak ini seringkali menghadapi situasi yang rawan.

Saat ini, regulasi ketenagakerjaan masih lebih berfokus pada perlindungan pekerja yang terikat dalam kontrak formal dengan perusahaan, sementara hak-hak dan tanggung jawab bagi pekerja tanpa kontrak belum sepenuhnya diakomodasi yang menimbulkan permasalahan serius terkait dengan gaji yang layak, akses jaminan kesehatan, serta hak-hak lain yang mestinya mereka peroleh. 

Maka dari itu, diperlukan analisis mendalam terkait perlindungan hukum bagi pekerja tanpa kontrak di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengulas dampak dan tantangan yang dihadapi oleh pekerja tanpa kontrak dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta merumuskan solusi-solusi yang memungkinkan untuk meningkatkan perlindungan mereka melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan responsif. 

Baca Juga: Kemenaker Upayakan Perlindungan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit

Definisi dan Karakteristik Pekerja Lepas dalam Kerangka Ketenagakerjaan di Indonesia 

Pekerja lepas atau yang kerap disebut freelancer merupakan pekerja harian yang dapat bekerja di waktu-waktu tertentu, tanpa ada kontrak khusus dengan perusahaan, namun tetap terikat perjanjian ataupun kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja itu sendiri.

Jenis perjanjian yang seringkali dipakai oleh pekerja lepas merupakan PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian kerja untuk freelancer dapat terbentuk menggunakan jenis perjanjian PKWTT, atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Pekerja lepas dapat menggunakan jenis perjanjian PKWTT apabila bekerja lebih dari 21 hari. Konsep pekerja lepas atau freelance mengacu pada individu yang bekerja secara independen tanpa memiliki keterikatan jangka panjang dengan perusahaan (Ana Indriana, 2021). Karena sifatnya yang independen, maka pekerja freelance tidak terikat oleh peraturan-peraturan perusahaan. 

Baca Juga: Mengulik Urgensi Perlindungan Hukum dan Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai Tenaga Kerja Tidak Terdidik di Indonesia

Hak Pekerja Lepas dalam Kaidah-Kaidah yang Berlaku 

Meski demikian, freelancer ataupun pekerja lepas tetap memiliki hak-haknya tersendiri. Setelah menerima tugas dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sudah pasti bahwa hak utama pekerja lepas wajib diberikan.

Penerimaan gaji merupakan salah satu hak fundamental yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggajian bisa disesuaikan dengan periode waktu atau durasi kerja yang dijalankan oleh karyawan dan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan tersebut. 

Selain menerima hak berupa gaji, pekerja lepas ataupun freelancer wajib menerima hak berupa uang kompensasi yang dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No.35/2021).

Kemudian, mengacu pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No.24/2011), dinyatakan bahwa, “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”.

Apabila pemberi kerja yang bukan bagian dari entitas pemerintah tidak mematuhi regulasi tersebut, kemungkinan mereka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 24/2011.

Dalam kerangka perjanjian kontrak freelancer, terdapat dua jenis bentuk perjanjian yang dapat diidentifikasi, yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Pelaksanaan perjanjian kerja yang dicatat secara tertulis dijalankan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian Kerja dapat dijalin dalam jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu. Ketika terdapat perjanjian dalam bentuk lisan, hal ini menandakan bahwa perjanjian tersebut disepakati tanpa ada pencatatan tertulis. Perjanjian yang dilaksanakan secara lisan dilakukan atas pertimbangan fleksibilitas yang diambil oleh perusahaan.

Namun, perjanjian kerja secara tidak tertulis tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Mengacu pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No.13/2003), yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No.6/2023), tertulis bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.”

Baca Juga: Pembatalan Sepihak terhadap Pekerja Lepas: Adakah Payung Hukum yang Melindungi?

Implementasi Hak-Hak Pekerja Lepas yang Diatur dalam Regulasi Ketenagakerjaan 

Meskipun regulasi ketenagakerjaan di Indonesia mencantumkan hak-hak bagi pekerja lepas, dalam praktiknya, implementasi dan perlindungan terhadap hak-hak ini sering kali belum optimal. Pekerja lepas sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya, seperti hak atas upah yang adil, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan hukum.

Beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpastian hak-hak pekerja lepas di Indonesia meliputi: 

Ketidakjelasan Status Hukum 

Ketidakjelasan perjanjian kerja tertulis antara pekerja harian lepas dengan pengusaha menciptakan ambiguitas dalam status hukum mereka. Hal ini berdampak pada kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi yang semestinya dijamin oleh hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, tidak adanya kejelasan mengenai masa kerja serta kelanjutan hubungan kerja dapat menciptakan kekhawatiran dan merugikan stabilitas finansial serta kesejahteraan mereka. Tingginya tingkat ketidakpastian ini dapat berpengaruh negatif pada produktivitas dan kinerja pekerja harian lepas, serta mempengaruhi motivasi mereka untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Lebih lanjut, prinsip “No Work No Pay” yang diterapkan oleh perusahaan memperburuk situasi ini. Walaupun hubungan kerja telah berlangsung lama, prinsip ini menyebabkan pekerja hanya mendapat upah saat bekerja aktif, mengabaikan sumbangan panjang yang telah diberikan kepada perusahaan. Selain itu, prinsip ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak mendukung pekerja/buruh, karena tidak menghargai kontinuitas dan loyalitas mereka (S. Damanik, 2006). 

Baca Juga: Jadi Beban, Pekerja Migran Minta Biaya Remitansi Digratiskan

Kurangnya Perlindungan Sosial 

Pekerja lepas menghadapi tantangan serius terkait jaminan sosial, sehingga berpotensi mempengaruhi kesejahteraan mereka. Keterbatasan akses terhadap pesangon, asuransi kesehatan, dan pensiun membuat mereka rentan dalam menghadapi kondisi darurat seperti sakit, kecelakaan, atau masa pensiun. Meskipun jaminan sosial untuk pekerja lepas mungkin tidak setara dengan pekerja tetap, hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tetap dijamin oleh hukum sebagai hak fundamental. Perlindungan ini tidak hanya mengurangi risiko kecelakaan kerja, tetapi juga memberikan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 mengamanatkan, “Setiap pengusaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara.”

Selain itu, pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24/2011 juga mewajibkan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Ini mencerminkan urgensi pelaksanaan jaminan sosial sebagai langkah perlindungan bagi pekerja lepas dalam lingkungan kerja yang semakin kompleks.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Ketenagakerjaan, Kemnaker Luncurkan Norma 100

Kurangnya Kesadaran akan Hak dan Kewajiban 

Kurangnya kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan pemberi kerja telah menghasilkan sejumlah masalah yang mempengaruhi stabilitas dan perlindungan pekerja.

Mengutip dari jurnal berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas pada Usaha Dagang di Desa Guwang Kabupaten Gianyar” yang ditulis oleh I Gede Edwin Renata dan A.A Gde Agung Dharma Kusuma (2021), suatu wawancara dengan pemilik usaha dagang di Desa Guwang, Kabupaten Gianyar, menggambarkan ketidaktahuan akan kewajiban pendaftaran pekerja harian lepas di bawah program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ketidaktahuan semacam ini menciptakan ketidakpastian terhadap hak dan perlindungan pekerja. Bahkan jika pemilik usaha memberikan perlindungan teknis terhadap risiko kecelakaan kerja, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dapat berdampak negatif.

Perjanjian kerja yang hanya berupa kesepakatan lisan juga menimbulkan hambatan. Dalam konteks hukum, perjanjian kerja yang kuat haruslah tertulis; kurangnya pemahaman ini berisiko mengabaikan perjanjian tersebut dan mengancam hak-hak pekerja. Masalah ini dapat diperparah oleh kurangnya upaya sosialisasi oleh pihak dinas ketenagakerjaan terkait. Pekerja kurang berpengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sesuai perjanjian atau undang-undang yang berlaku. 

Baca Juga: Perluas Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Shopee

Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Efektivitas Implementasi Perlindungan Hak bagi Pekerja Lepas dalam Regulasi Ketenagakerjaan 

Pada analisis ini, akan dibahas mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi perlindungan hak bagi pekerja lepas dalam regulasi ketenagakerjaan. Dalam upaya tersebut, apakah adanya perlindungan hukum bagi para pekerja lepas yang seringkali merasa kurang mendapatkan perlindungan yang setara dengan para pekerja tetap. 

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja lepas tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya dan tidak sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan. Maka dari itu, apabila perlindungan hukum saat ini masih belum cukup jelas, di kesempatan kali ini akan dibahas apa prospek peningkatan perlindungannya seperti apa usulan perubahan kebijakan atau peningkatan regulasi yang bisa diambil untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja lepas. 

Penyusunan Regulasi yang Efektif 

Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan dan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas Perlindungan Hak bagi pekerja lepas itu adalah salah penyusunan regulasi yang efektif dalam artian dengan cara mengenali kebutuhan dan apa saja tantangan yang didapatkan khususnya pekerja lepas, serta menggagas regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi hak-hak mereka. 

Penyusunan regulasi yang efektif adalah salah satu landasan kritis dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja lepas di Indonesia. Regulasi yang mengerucut pada hak dan kewajiban pekerja lepas serta pemberi kerja tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga meminimalkan ruang untuk interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Regulasi yang komprehensif akan menetapkan parameter yang jelas mengenai gaji, waktu kerja, hak cuti, perlindungan kesehatan, serta hak-hak lainnya yang vital bagi pekerja lepas.

Di tengah perkembangan zaman, pengembangan peraturan pada pekerja lepas harus dapat mengantisipasi tantangan baru, termasuk lingkungan kerja melalui platform yang sudah modern. Selain itu, penyusunan regulasi yang jelas juga akan membuat pekerja lepas terhindar dari minimnya informasi antara pekerja lepas dan pemberi kerja.

Dengan memiliki kontrak kerja yang jelas terstruktur dan mendetail, pekerja lepas dapat paham mengenai tanggung jawab dan hak-hak yang mereka dapatkan. Dalam jangka waktu yang panjang, regulasi yang mendetail dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, mencegah adanya eksploitasi dan saling menghormati.

Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang efektif bukan hanya sekadar tugas pemerintah, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai kepentingan, termasuk pemberi kerja, akademisi, dan pakar hukum. Dengan pertimbangan yang ada dalam berbagai pandangan, regulasi yang dihasilkan akan lebih menjawab tuntutan perlindungan hak pekerja lepas dalam era kerja yang beragam dan makin dinamis pada zaman sekarang. 

Baca Juga: Diduga Potong Upah Buruh, Produsen Adidas Ini Beri Penjelasan

Pemberian Gaji Tidak Boleh di Bawah Upah Minimum 

Upaya lain dalam efektivitas implementasi perlindungan hak bagi pekerja lepas dalam regulasi ketenagakerjaan, yaitu dalam pemberian gaji yang tidak boleh dibawah upah minimum, sehingga mereka tidak dibiarkan bekerja dengan upah yang tidak layak.

Pengaturan gaji minimum memiliki posisi yang sangat krusial yang dapat memastikan bahwa pekerja lepas mendapatkan penghasilan yang layak dan sesuai dengan standar kebutuhan hidup di Indonesia. Penetapan gaji minimum sudah memperhitungkan faktor sosial dan ekonomi, serta memiliki kapasitas untuk menangani risiko terhadap penghasilan yang tidak adil atau di bawah standar.

Maka dari itu, pemberian gaji tidak boleh dibawah upah minimum merupakan salah satu Langkah pengaturan yang memiliki potensi untuk mendorong pemberi kerja memberikan imbalan yang pantas kepada pekerja lepas, sekaligus mencegah praktik menghindari kewajiban upah yang dapat merugikan para pekerja. 

Dalam pengaturan gaji minimum untuk pekerja lepas, tentunya sudah dilakukan diskusi atau menerima pandangan dari berbagai pihak. Standar upah harus memperhitungkan susah atau tidaknya suatu pekerjaan, risiko suatu pekerjaan, sektor pekerjaan, kondisi regional, dan karakteristik kerja yang berbeda-beda.

Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No.36/2021), “Perhitungan upah harian dihitung dari upah sebulan dibagi 25 (jika waktu kerja 6 hari dalam seminggu) atau upah sebulan dibagi 21 (jika sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu)”.

Maka dari itu, setiap pemberian gaji pada pekerja lepas tanpa terkecuali harus memenuhi aturan upah minimum seperti pada Pasal 17 PP No.36/2021 tersebut. Regulasi pemberian gaji yang tidak boleh dibawah upah minimum harus diterapkan bersamaan dengan mekanisme pengawasan yang kuat guna memastikan bahwa gaji yang dijanjikan benar-benar diberikan kepada pekerja lepas. 

Pengaturan gaji minimum sejatinya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Penghasilan yang sesuai akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kesejahteraan pekerja lepas, serta mengurangi risiko kemiskinan dan eksploitasi. Dengan demikian, pemberian gaji yang tidak boleh dibawah upah minimum bukan hanya sekadar menyangkut penghasilan individual, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. 

Baca Juga: Waroeng SS Memotong Gaji Karyawan Penerima Bantuan Subsidi Upah, Memangnya Boleh Secara Hukum?

Perlindungan Asuransi Kesehatan dan Jaminan Sosial 

Upaya terakhir yang sangat signifikan adalah pekerja lepas memiliki akses ke asuransi kesehatan dan perlindungan sosial, seperti jaminan pensiun atau perlindungan tak terduga. Perlindungan asuransi kesehatan dan sosial ini dapat menjadi peran fundamental dalam menghadirkan jaminan bagi pekerja lepas di Indonesia. Pekerja lepas seringkali mendapatkan keterbatasan untuk mengakses perlindungan kesehatan, asuransi kesehatan dan jaminan sosial yang menjadi aspek penting untuk menjamin kesejahteraan mereka yang terjadi pada realitas dinamis tenaga kerja lepas. 

Bagi para pekerja lepas, asuransi kesehatan berfungsi sebagai payung perlindungan yang mampu menghadirkan akses yang lebih luas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam konteks dimana biaya kesehatan dapat menjadi beban besar bagi individu dan keluarga, terutama di tengah meningkatnya biaya pelayanan medis dan perawatan.

Perlindungan yang disediakan melibatkan berbagai situasi, seperti kehilangan pekerjaan, cacat, atau ketidakmampuan untuk bekerja akibat cedera atau penyakit. Dengan memiliki perlindungan asuransi kesehatan yang tepat, pekerja lepas dapat menghindari risiko mengabaikan perawatan medis yang diperlukan karena faktor finansial. Ini bukan hanya berdampak positif pada kesehatan individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi penyebaran penyakit yang tidak terkontrol. Perlindungan yang disediakan melibatkan berbagai situasi seperti kehilangan pekerjaan, cacat, atau ketidakmampuan untuk bekerja akibat cedera atau penyakit.

Baca Juga: Kemenaker: Pekerja WFH Berhak Mendapat Upah 100%

Kesimpulan 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dan hak bagi pekerja lepas di Indonesia, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil: 

  1. Pekerja lepas dalam ketenagakerjaan di Indonesia memiliki sifat yang berbeda dengan pekerja tetap. Perbedaan itu terdiri dari fleksibilitas waktu, ikatan yang tidak mengikat dalam waktu lama, dan pekerja lepas seringkali menggunakan PKWT atau PKWTT. Namun begitu, pekerja lepas tetap memiliki hak yang harus dilindungi dan diakui, seperti penerimaan gaji yang tidak dibawah minimum, kompensasi berakhirnya PKWT, dan jaminan sosial atau perlindungan sosial. 
  2. Implementasi hak-hak pekerja lepas yang diatur dalam regulasi ketenagakerjaan lazimnya ada tantangan, pekerja lepas sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki, seperti hak atas upah yang adil, jaminan sosial, perlindungan kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan hukum. Maka dari itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak pekerja lepas. 
  3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi perlindungan hak bagi pekerja lepas dalam regulasi ketenagakerjaan masih memiliki tantangan yang kompleks, namun melalui upaya seperti penyusunan regulasi yang efektif, pemberian gaji diatas upah minimum yang mampu mencegah praktik pengelakan upah, perlindungan asuransi kesehatan dan jaminan sosial yang menjadi pengaman dalam situasi perubahan tak terduga dalam pekerja lepas. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan pekerja lepas, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. 

Baca Juga: Upah Pekerja Perempuan Lebih Rendah, Walt Disney Digugat

Saran 

Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dan hak bagi pekerja lepas di Indonesia, terdapat beberapa saran implementatif yang dapat diambil: 

  1. Sebagai respons atas ketidakpastian hak-hak pekerja lepas yang sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman, Pemerintah sebaiknya menginisiasi program edukasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak, baik pekerja lepas maupun pemberi kerja. Kampanye edukasi, seminar, dan lokakarya dapat berperan dalam menyebarkan informasi mengenai perlindungan hukum yang ada dan memastikan pemahaman yang tepat terkait hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
  1. Pemerintah perlu melibatkan dinas ketenagakerjaan dengan lebih aktif dan efektif dalam melakukan pengawasan. Audit rutin dan inspeksi lapangan secara berkala akan membantu mengidentifikasi pelanggaran dan memastikan bahwa pemberi kerja menjalankan aturan-aturan yang mengatur hak-hak pekerja lepas. 
  2. Selain perlindungan hukum, memberdayakan pekerja lepas melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka dapat meningkatkan kualitas pekerjaan serta memperkuat value mereka saat bernegosiasi dengan pemberi kerja. 
  3. Pemberi kerja seharusnya menyampaikan hak-hak dan kewajiban pekerja lepas secara jelas sejak awal. Informasi yang berkaitan dengan kontrak kerja, gaji, hak cuti, perlindungan kesehatan, serta asuransi kesehatan dan jaminan sosial sebaiknya tersedia dan mudah diakses bagi pekerja lepas. 

Baca Juga: PP No. 35/2021 Terbit, Durasi PKWT Semakin Panjang

Daftar Pustaka 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 

Buku 

Damanik, S. (2006). Outsourcing & Perjanjian Kerja menurut UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bandung: LDSS Publishing 

Hakim, Abdul. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Jurnal 

Gede Edwin Renata, I., & Gde Agung Dharma Kusuma, A.A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS PADA USAHA DAGANG DI DESA GUWANG KABUPATEN GIANYAR. Jurnal Kertha Semaya, 9(7) 

Indriana, Ana. (2021). Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia. Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 5(2) 

Artikel ini merupakan opini yang ditulis oleh Manisha Ananda Pardesi, Ruth Kyneta, dan Tiara Putri Basyra, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Artikel ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan pribadi redaksi KlikLegal.

BA

Dipromosikan