Implikasi Penggunaan Teleconference Sebagai Alternatif Pemeriksaan Dalam Peradilan di Indonesia

0
2328

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Harits dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Artikel ditulis untuk ALSA Indonesia Law Journal, terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Asian Law Students’ Association National Chapter Indonesia yang bertema Hukum Siber.

Publikasi artikel pada rubrik “KLIKALSA” sebagai wujud kerja sama KlikLegal dengan National Board ALSA Indonesia (Periode 2018-2019). Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis, dan tidak mewakili pandangan redaksi KlikLegal.

 

  1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.[i] Maka dari itu perkembangan teknologi dan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan hukum beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut dan hal ini sejalan dengan asas hukum yang disampaikan Friedrich Carl von Savigny yaitu ‘hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat’ dan membatahkan anggapan bahwa hukum akan selalu tertinggal oleh peradapan. Dapat dilihat pada penggunaan video conference (teleconference) dewasa ini kian berkembang hampir diseluruh negara di dunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan video conference (teleconference) digunakan pada berbagai institusi, diantaranya pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan industri. Terdapat 2 (dua) aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan video conference (teleconference) sebagai media komunikasi antara dua arah atau lebih yaitu, aspek kenyamanan dan keamanan. [ii] Pada aspek keamanan di lingkup pemerintahan, institusi Peradilan di Indonesia telah mengupayakan untuk menjaga keamanan dalam penggunaan teleconference. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian kesaksian dalam peradilan di Indonesia melalui sarana elektronik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun secara khusus mengenai penggunaan teleconference dalam memberikan keterangan di muka persidangan masih belum diatur dalam perundang-undangan. [iii]

Adapun dalam sejarah penggunaan teleconference sebagai alat bantu untuk memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan di persidangan mengundang pendapat pro dan kontra. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin kepada Pengadilan Jakarta Selatan untuk melaksanakan persidangan yang saat itu Presiden ke tiga Indonesia B.J Habibie memberikan keterangan secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.[iv] Di lain sisi teleconference juga mendapat seperti peristiwa penolakan dari pengacara terdakwa Abu Bakar Baasyir untuk mendengarkan keterangan saksi melalui teleconference  pada kasus terduga terorisme bom bali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2011.[v]

Prof. Achmad Ali, akademisi yang juga anggota Komnas HAM, berpendapat bahwa selama teleconference belum diatur dalam hukum positif Indonesia, maka teleconference tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu, keterangan saksi dengan menggunakan teleconference tidak sah. Menurut Ali, KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah dan ketiga kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Dengan penggunaan teleconference terhadap mereka yang dianggap saksi dalam kasus Baasyir, ada dua kewajiban saksi yang tidak terpenuhi yaitu, kewajiban untuk menghadap sendiri di persidangan dan kewajiban untuk disumpah.[vi]

Dalam kasus Baasyir, saksi adalah warga negara Singapura dan kesaksian diberikan di wilayah Singapura yang jelas di luar yurisdiksi pengadilan Indonesia. Sebab itu menurut Ali, sumpah para saksi itu tidak bernilai sumpah karena tidak mempunyai akibat hukum. Padahal sesuai Pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHAP, pada hakikatnya, fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar saksi itu dapat dituntut berdasarkan delik pidana bila memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP. Menurut Ali, sumpah yang diberikan oleh seorang warga negara asing, di negara asing tidak mungkin dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP. Maka dari itu meskipun saksi-saksi itu telah mengucapkan sumpah di Singapura, menurut hukum Indonsia, sumpah itu tidak mempunyai akibat hukum sehingga harus dianggap bukan perbuatan hukum.[vii]

Persidangan menggunakan teleconfrence merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang modern dan dapat dijangkau global, lintas batas, karena melihat semakin meningkatnya jenis kejahatan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara sepeti narkotika, terorisme, cybercrime, dan lain-lain. Hukum acara disuatu proses peradilan di Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga pemeriksaan saksi yang menggunakan teleconference hanya merupakan  sarana untuk mendapatkan kebenaran materiil.

Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba menelaah seberapa besar implikasi dari penggunaan teleconference sebagai alternatif pemeriksaan dalam peradilan di Indonesia, serta idak penggunaan teleconference digunakan secara masif untuk seluruh bidang hukum acara (peradilan) yang ada di Indonesia.

 

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penyusun dalam hal ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Apakah akibat dari penggunaan teleconference dalam sistem Peradilan di Indonesia?

  1. Pembahasan

2.1 Penggunaan teleconference dalam sistem Peradilan di Indonesia

2.1.1 Sejarah Penggunaan Teleconference di Indonesia
Sejarah perkembangan teknologi informasi bertitik tolak pada terjadinya revolusi industri dengan diketemukannya telegram oleh Samuel Morse pada tahun 1844, sampai dapat dikatakan Negara maju harus memiliki sistem informasi yang canggih. Dan dapat dikatakan Negara modern syarat utamanya adalah masyarakatnya harus memiliki akses yang terbuka luas ke berbagai bentuk dan sumber informasi. [viii] Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, mulai dari aspek sosial budaya, hukum, ekonomi, keuangan. Dari sistem sistem kecil lokal dan nasional, berproses dengan cepat menuju suatu sistem global. Dunia akan menjadi global village yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling bergantung satu sama lain.[ix]

Teleconference merupakan bagian dari teknologi informasi yang berkembang saat ini. Perkembangan teleconference mulai berjalan kembali pada tahun 1956 AT & T menciptakan telepon gambar sistem uji pertama. Teknologi ini secara bertahap berkembang hingga tahun 1991 yang pertama teleconference diadakan di DARTnet. Pemanfaatan teleconference telah banyak digunakan di instansi pemerintah, perusahaan, maupun kegiatan akademik. Teleconference adalah komunikasi antara orang-orang (pihak-pihak) yang berjauhan meliputi komunikasi suara dan gambar.[x]

Teleconference menurut kamus istilah teknologi informasi adalah: pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.[xi] Penggunaan di Indonesia untuk pertama kali yaitu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendapat dukungan dari stasiun TV swasta (SCTV) untuk membantunya. Kesaksian Habibie ini penting, karena Habibie merupakan saksi kunci atas penyalahgunaan dana Bulog pada masa pemerintahannya. Saat ini, dua orang menteri pada era Habibie, Akbar Tandjung selaku mantan Mensesneg dan Rahardi Rammelan mantan Menperindag yang juga sekaligus (Pjs) Kabulog, menjadi terdakwa dalam kasus korupsi di Bulog.[xii] Penggunaan teleconference dianggap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Surat Penetapan Nomor: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan memberikan pertimbangan bahwa: Pemeriksaan terhadap B.J Habibie oleh Majelis Hakim dipandang sangat perlu untuk mendapat kebenaran materiil tetapi karena mendapat permasalahan keberadaan saksi yang berada di Hamburg, Jerman karena harus menemani istri yang sedang berobat, maka solusinya adalah menggunakan teleconference dalam memberikan keterangan. [xiii]

Hakim dalam pertimbangan hukumnya putusan pengadilan menyatakan bahwa, Pertama, penggunaan teknologi teleconference sebagai solusi untuk kepentingan persidangan khususnya terhadap pemeriksaan saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, di mana keterangan tersebut sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga eksistensinya tidak bertentangan dengan KUHAP. Kedua, pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi elektronik melalui pemberian keterangan melalui teleconference dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam hukum acara manakala timbul kendala sebagaimana dihadapi oleh saksi B.J. Habibie. Diharapkan langkah yang ditempuh majelis hakim ini mendapatkan respon positif dari pihak eksekutif maupun legislatif dalam kerangka penyempurnaan hukum acara pidana di masa yang akan datang. Ketiga, pemeriksaan saksi melalui teleconference di satu sisi sesuai dengan peran dan tugas hakim dalam menggali dan menemukan hukum (rechtsvinding), dan di sisi lain sebagai salah satu terobosan terhadap hukum acara yakni mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie yang berada di benua Eropa sehingga dapat didengar dan diikuti secara langsung dan transparan oleh masyarakat secara luas di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan teknologi teleconference dinilai sah dan mempunyai nilai pembuktian. Keempat, walaupun saat pemeriksaan persidangan saksi B.J Habibie berada di Hamburg, tepatnya di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan persidangan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal demikian tetap merupakan satu kesatuan dari persidangan itu sendiri karena saksi telah mengucapkan sumpah yang dituntun oleh Ketua Majelis dalam persidangan ini. Kelima, fakta persidangan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui video teleconference telah berlangsung dengan baik, dalam arti terjadi tanya jawab antara Majelis Hakim dengan saksi, antara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa dengan saksi sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan serta rekaman persidangan teleconference itu sendiri.[xiv]

Penggunaan teleconference untuk kedua kalinya di Indonesia pada kasus Abu Bakar Ba‘asyir pada 2003, Penuntut Umum menghadirkan 32 orang saksi, dan 7 di antaranya memberikan keterangan melalui teleconference, yaitu Faiz Abu Bakar Bafana, Hasyim bin Abbas alias Osman alias Rudi, Ja’far bin Mistoki alias Saad alias Badar, Ahmad Sajuli bin Abd Rahman alias Fadlul Rahman alias Fadlul alias Uyong alias Mat, Agung Biyadi alias Husain, Muhammad Faiq bin Hafidh, dan Ferial Muchlis bin Abdul Halim. Dari ketujuh saksi yang memberikan keterangan melalui teleconference, hanya saksi Faiz Abu Bakar Bafana yang sebelumnya tidak diperiksa di penyidikan. Dalam perkara ini, pihak yang meminta agar ketujuh orang saksi memberikan keterangan melalui teleconference adalah Jaksa Penuntut Umum. Alasannya adalah karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang ditahan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura sehingga tidak mungkin dihadirkan ke persidangan. Lokasi kesaksian ketujuh orang saksi melalui teleconference adalah di wilayah Negara Malaysia dan Negara Singapura. Jadi, saat keterangan disampaikan melalui teleconference, lokasinya tidak berada di wilayah hukum Negara Indonesia.[xv]

2.1.2 Penggunaan Teleconference sebagai alat bukti di Negara lain.

Sistem Pembuktian Singapura Berkaitan dengan aturan bukti ditemukan dalam Undang-undang Bukti (the Evidence Act) Pasal 97 dan dalam common law. Kemudian sejak tahun 1960 alat bukti elektronik mulai dikenal di Singapura dengan digunakannya rekaman audio (audio recording) sebagai bukti dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Pada tahun 1980 baik rekaman audio (audio recording) maupun rekaman video (video recording) telah meningkat menggantikan tempat keterangan saksi. Dalam Criminal Justice Act Tahun 1988 pada Pasal 32, saksi yang berada di luar United Kingdom dapat memberikan kesaksiannya melalui hubungan video (video link). Bukti yang direkam secara elektronik dapat dimasukkan sebagai bukti kesaksian yang sesungguhnya termasuk juga kesaksian yang diberikan melalui teleconference, atau sebagai bukti tertulis untuk dokumen atau data elektronik. Hasil cetak komputer diakui sebagai alat bukti yang secara sah diatur dalam undang-undang.[xvi]

Berdasarkan hukum Inggris, pemberian bukti melalui video conferencing secara eksplisit diatur dalam Statuta Roma. Statuta Roma dalam Pasal 68 ayat (2) tentang Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikut-Sertaan Mereka dalam Proses Pengadilan menyebutkan bahwa “Sebagai suatu perkecualian teradap prinsip pemeriksaan publik yang ditetapkan dalam pasal 67, Sidang-Sidang Mahkamah, untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian dari persidangan in camera atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban atau saksi.”[xvii]

Selanjutnya, lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 69 ayat (2) tentang bukti menyebutkan bahwa “Kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi, kecuali sejauh yang ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi izin diberikannya kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau traskripsi tertulis, yang tunduk pada Statuta ini dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh.”[xviii] Dapat diambil kesimpulan bahwa Negara singapura dan inggris menggunakan teknologi teleconference bertujuan mempermudah proses pemeriksaan saksi dan menjamin adanya perlindungan terhadap saksi yang memberikan keterangan tanpa harus berhadapan langsung dengan para pihak lainnya.

2.1.3 Pro dan Kontra Penggunaan Teleconference dalam proses pemeriksaan di Peradilan Indonesia

Apabila melihat ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum” dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP berbunyi “setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin  untuk  meninggalkannya”,  memang  terlihat secara implisit  “dituntut”  untuk kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan, akan tetapi kenyataannya untuk menegakan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktiknya mulai sedikit telah ditinggalkan, hal ini bisa dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang pada kaidah dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir  di  persidangan,  dan  keterangannya  tersebut  dibacakan   maka  nilai keterangannya itu “disamakan” dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan.[xix] Dari konteks tersebut terlihat bahwa praktek dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan dimana kehadiran saksi secara fisik di depan persidangan ada kalanya dapat disimpangi. Meskipun KUHAP sendiri juga telah mengatur dalam hal ketidakhadiran saksi yakni dalam Pasal 162 KUHAP. Melihat yang terjadi dalam praktik dan dikaitkan dengan teoritik maka sebenarnya perdebatan pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi teleconference dalam persidangan disebabkan beberapa faktor, yaitu bahwa di Indonesia baik itu kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) maupun kebijakan aplikatif (penegakan hukum) mengacu pada ketentuan hukum positif (ius constitutum), sehingga penegakan hukum yang terjadi bersifat formal legalistik, ini berarti keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang. Selain itu, karena KUHAP tidak mengatur teleconference maka pro dan kontra pengunaannya tergantung apakah akan merugikan ataukah menguntungkan masing-masing pihak. Hal ini terlihat dari sikap antara jaksa/penuntut umum maupun sikap penasihat  hukum,  yakni  pada  saat sidang tindak pidana korupsi (atas nama Rahardi  Ramelan), penuntut umum menolak dan pihak penasihat hukum lah yang mengajukan permintaan dilakukan teleconference dalam pemeriksaan saksi.[xx]

Sedangkan pada sidang tindak pidana HAM berat dan tindak pidana terorisme  (atas  nama  Abu  Bakar  Ba‟asyir  dan  Ali  Gufron  alias  Mukhlas) kebalikannya.    Dan    terhadap    eksistensi teleconference dalam praktik persidangan yang terjadi hakim menyetujui dilakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana sebaiknya aspek formalistik hendaknya ditinggalkan secara selektif.[xxi]

Sedangkan disisi lain penggunaan teleconference dalam pemeriksaan saksi untuk perkara tindak pidana terorisme, berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan ketentuan lex specialis dari KUHAP, mengatur bahwa pemberian keterangan saksi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilakukan tanpa bertatap muka dengan terdakwa salah satunya melalui teleconference.[xxii] dengan demikian keterangan saksi melalui teleconference merupakan alat bukti keterangan saksi sekaligus termasuk alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2003  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang  Nomor  1   Tahun   2002   tentang  Pemberantasan   Tindak   Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.[xxiii]

Pada sisi lain di luar lingkup kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi sudah mengatur secara penuh penggunaan teleconference dalam memberikan memberikan keterangan dalam persidangan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) pada Pasal 16 menyebutkan bahwa “mahkamah melaksana pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference) berdasarkan permohonan pemohon dan/atau termohon atau kuasanya. Pemohon dan/atau termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada ketua mahkamah melalui kepaniteraan agar dapat dilaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (video conference).[xxiv]

2.1.4 Legalitas Penggunaan Teleconference dalam proses pemeriksaan di Peradilan Indonesia.

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.[xxv] Adapun beberapa peraturan hukum dapat diberlakukan yang mendukung penggunaan teleconference salah satunya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan ayat (1) “Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa. ayat (2) “ Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.” dam terakhir ayat (3): Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.[xxvi]

Masih berkaitan perlindungan saksi dalam memberikan keterangan di proses pemeriksaan melalui persidangan di Indonesia dapat menggunakan teknologi teleconference apabila dianggap perlu hal ini sesuai Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat, yaitu: “Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”[xxvii] Adapun dasar hukum untuk dapat menggunakan teleconference dalam memberikan keterangan seperti:

  1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2003;
  2. Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  3. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan teknologi teleconference hanya dapat digunakan apabila dianggap perlu baik oleh penyidik, penuntut umum, penasehat hukum atas persetujuan dari majelis hakim. Hal ini dikarenakan instrument Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan Hukum acara yang menjadi dasar tegaknya penggunaan teleconference belum mengatur secara menyeluruh, penggunaan teleconference dapat digunakaan secara menyeluruh apabila lembaga legislatif Indonesia melakukan kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) yang berkaitan dengan penggunaan teleconference dalam peradilan Indonesia.

 

  1. Daftar Pustaka

Buku

Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Citra Aditya Bakti, 2002).

Didik J. Rachbini, ‘Mitos dan Implikasi Globalisasi’, (Yayasan Obor, 2001).

Efa Laela Fakhriah, ‘Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata’, (Penerbit PT. Alumni, 2011).

Fathul Wahid, ‘Kamus Istilah Teknologi Informasi, Edisi I’, (Penerbit Andi Offset 2002).

Lilik Mulyadi, ‘Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, (PT. Alumni, 2008).

Lilik Mulyadi, ‘Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi’, (PT Alumni, 2007).

Mahrus Ali, ‘Dasar-Dasar Hukum Pidana’, (PT. Sinar Grafika 2012).

Michael Cannors, ‘The race to the intelligent state’, (Capstone Publishing Limited, 1997).

Jurnal

Fazrie Mohammad, ‘Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi’, (2017) IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.

Internet dan/atau Media Online

ELSAM Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, ‘Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional’, (Terjemahan Indonesia 2014) <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statuta-roma/>.

Kusumasari Diana, ‘Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference’, (Hukumonline.com, 2011) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>.

Nay, ‘Akademisi dan Hakim Beda Pendapat Soal Keabsahan Teleconference’, (Hukumonline.com, 2003) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8365/akademisi-dan-hakim-beda-pendapat-soal-keabsahan-teleconference-/>.

Saifudin, ‘Analisa Dan Implementasi Teleconference Dengan ISDN Pada Telkom Divisi Regional V’, (binadarma, 2003) <http://digilib.binadarma.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-saifuddin9-108>.

Supriyadi W. Eddyono, ‘Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP Institute for Criminal Justice Reform’, (Institute for Criminal Justice Reform 2015) < http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/08/Pengaturan-Pemberian-keterangan-Saksi-lewat-Videoconference-dalam-R-KUHAP_Final.pdf>.

Tim Redaksi liputan6, ‘Besok Habibie Bersaksi Lewat Video Teleconference’, (Liputan6 2002) <https://www.liputan6.com/news/read/37019/besok-habibie-bersaksi-lewat-ivideo-teleconferencei>.

 Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference).

  1. End Note
[i]  Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, (Citra Aditya Bakti, 2002).

[ii] Fazrie Mohammad, ‘Analisis Performansi Video Conference Menggunakan Codec H264 Baseline dan H264-High Profile dengan Enkripsi Terintegrasi’, (2017) IncomTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer.

[iii]  Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

[iv] Kusumasari Diana, ‘Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference’, (Hukumonline.com, 2011) <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/>  accessed 10 July 2019.

[v] Inggried, ‘Tim Baasyir Tetap Tolak Teleconference’, (Kompas.com, 2011) <https://travel.kompas.com/read/2011/03/21/09033078/tim.baasyir.tetap.tolak.quotteleconferencequot> accessed 10 July 2019.

[vi] Nay, ‘Akademisi dan Hakim Beda Pendapat Soal Keabsahan Teleconference’, (Hukumonline.com, 2003) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8365/akademisi-dan-hakim-beda-pendapat-soal-keabsahan-teleconference-/>, accessed 10 July 2019.

[vii] Ibid.

[viii] Michael cannors, ‘The race to the intelligent state’,  (Capstone Publishing Limited, 1997)

[ix] Didik J. Rachbini, ‘Mitos dan Implikasi Globalisasi’, (Yayasan Obor, 2001)

[x] Saifudin, ‘Analisa Dan Implementasi Teleconference Dengan ISDN Pada Telkom Divisi Regional V’,  (Binadarma, 2003) <http://digilib.binadarma.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jiptumm-gdl-s1-2003-saifuddin9-108

[xi] Fathul Wahid, ‘Kamus Istilah Teknologi Informasi, Edisi I’, ( Penerbit Andi Offset 2002)

[xii]  Tim Redaksi liputan6, ‘Besok Habibie Bersaksi Lewat Video Teleconference’, (Liputan6 2002) <https://www.liputan6.com/news/read/37019/besok-habibie-bersaksi-lewat-ivideo-teleconferencei> accessed 10 july 2019

[xiii] Supriyadi W. Eddyono, ‘Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP Institute for Criminal Justice Reform’, (Institute for Criminal Justice Reform 2015) <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2015/08/Pengaturan-Pemberian-keterangan-Saksi-lewat-Videoconference-dalam-R-KUHAP_Final.pdf> accessed 10 july 2019

[xiv] Ibid.
[xv] Ibid.
[xvi] Efa Laela Fakhriah, ‘Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata’, ( Penerbit PT. Alumni 2011)

Dipromosikan

TINGGALKAN JAWABAN

Masukkan komentar Anda!
Mohon masukkan nama Anda di sini

*