Bila Tak Membuat Produk di Indonesia, Pemegang Paten Dapat Digugat ke Pengadilan Niaga
Kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia guna menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja, sebagaimana diatur dalam...
Kisah Keberatan Kamar Dagang Amerika terhadap Pasal 20 UU Paten
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah telah menciptakan kewajiban yang ketat bagi pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Ketentuan yang...
Akademisi FHUI Menilai Pasal 20 UU Paten Berguna untuk Transfer Teknologi
Dosen Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Ranggalawe Suryasaladin menilai kehadiran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sangat berguna...
Kewajiban Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia, Ini Beda UU Paten yang Lama dan...
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah resmi berlaku pasca ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2016 lalu. Ada banyak perubahan UU...
Ini Alasan DPR Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Paten John Kenedy Aziz menjelaskan bahwa alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah merumuskan Pasal 20 dalam Undang-undang No....
Wajibkan Pemegang Paten Membuat Produk di Indonesia, UU Paten Menuai Kritik
Wakil Ketua Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Inteletual (Sekjen AKHKI) Suyud Margono menilai bahwa Pasal 20 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mewajibkan pemegang...
Advokat Apresiasi Hilangnya Kewenangan KPPU untuk Menggeledah dalam RUU
Ketua Umum Asosiasi Advokat Persaingan Usaha Indonesia (Indonesia Competition Lawyers Association/ICLA) Asep Ridwan mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menghapus kewenangan Komisi Pengawas...
Ini Isi Draft Revisi UU Persaingan Usaha Usulan Inisiatif DPR
Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah resmi disetujui menjadi RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat...
Guspenmigas: Perlu Ada Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa di Industri Migas
Direktur Eksekutif Gabungan Usaha Penunjang Energi Migas (Guspenmigas) Kamaluddin Hasyim mengatakan perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga bisa berimplikasi kepada kemajuan industri...
DPR Berencana Mengikat Komisioner KPPU dengan Kode Etik
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya mengikat komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan mencantumkan aturan kode etik dan majelis kehormatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang...
